Kaum nelayan Provinsi Phu Yen menangkap ikan tuna laut (Foto: The Lap / VNA)

Setelah mengakhiri pemeriksaan di Viet Nam, dari 16 sampai 24/5/2018, Komisi Eropa telah mengirim surat dinas kepada Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Viet Nam untuk memberitahukan pendapat dari Komisi Eropa terhadap isi-isi pemeriksaan yang dilakukan Rombongan Pemeriksa di Viet Nam. Untuk menggelarkan secara berhasil-guna usaha memberantas penangkapan hasil perikanan ilegal, tidak melaporan dan tidak menurut ketentuan (IUU), Rombongan Pemeriksa  dari Komisi Eropa menganggap bahwa pencegahan dan pemberantasan  IUU memerlukan tindakan yang lebih kongkrit, aktif dan kuat dari Viet Nam dalam praktek. Salah satu di antara rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Eropa dimana Viet Nam perlu memberikan prioritas pada waktu mendatang ialah dari 1/1/2019, seluruh kapal penangkap ikan yang panjangnya dari 24 meter lebih harus dipasang dengan alat pengawasan perjalanan teknologi satelit; memperkuat pekerjaan mengontrol kapal penangkap ikan di pelabuhan, di laut dan menggunakan data pengawasan perjalanan di kapal penangkap ikan secara sistimatis dan akurat untuk menjamin agar produk yang diekspor ke pasar Eropa ada asal-usul yang jelas, menjamin keabsahan dari produk-produk yang diklarifikasikan dan diakui.

Untuk mengatasi semua masalah yang masih ada dan semua problematik serta melaksanakan semua isi yang dikeluarkan Rombongan Pemeriksa dari Komisi Eropa dalam tahap pemeriksaan dan penilaian baru-baru ini, Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Viet Nam telah meminta supaya memperkuat pengelolaan perikanan, menciptakan perubahan dalam seluruh sistem pengelolaan dan eksploitasi hasil perikanan, terutama praktek daerah-daerah agar Komisi Eropa mempelajari untuk membatalkan “kartu kuning” pada waktu mendatang. Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Viet Nam , Nguyen Xuan Cuong mengatakan:“Ini adalah peringatan, tapi kita harus berupaya punya perikanan yang berkesinambungan, perikanan dengan rantai nilai, perikanan dengan eksploitasi yang bertanggung jawab. Itulah target jangka panjang. Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Viet Nam telah memberikan masukan kepada Perdana Menteri Pemerintah supaya pada waktu mendatang terus memberlakukan naskah-naskah bimbingan, terutama Program Aksi agar 28 provinsi pantai melaksanakannya secara lebih gigih. Tanggung jawab kaum nelayan serta badan-badan usaha dan badan pengelolaan harus lebih jelas dan lebih gigih, maka “kartu kuning” bisa cepat dibatalkan”.

Kapal-kapal penangkap ikan akan diawasi secara lebih ketat (Foto: VNA)

Sejak terkena “kartu kuning”, instansi-instansi dan daerah di Viet Nam telah berupaya keras untuk melakukan penggerakan dan sosialisasi kepada kaum nelayan supaya tidak menangkap ikan secara ilegal. Kasus pelanggaran di wilayah laut di luar negeri juga turun, hanya ada 1 kasus pelanggaran. Pelabuhan-pelabuhan ikan harus punya cacatan penangkapan setiap hari. Biro Perikanan harus mengirim unit ke pelabuhan ikan untuk mengkonfirmasikan prosedur-prosedur dan menciptakan syarat yang kondusif bagi badan-badan usaha. Vu Van Tam, Deputi Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Viet Nam memberitahukan bahwa Kementerian  ini sedang mempelajari untuk menerapkan perangkat lunak dalam menulis catatan harian elektronik tentang  pengelolaan dan penangkapan. Dia mengatakan:“Sekarang kita harus berfokus pada solusi-solusi pelaksanaan, melaksanakan secara lengkap kesembilan rekomendasi dari Komisi Eropa dan di lapangan kita harus menciptakan perubahan. Mengeksploitasi, menetapkan asal-usul dan bisa menjamin pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal”.

Baru-baru ini, Komisi Eropa baru saja dengan resmi memberitahukan akan memperpanjang peringatan kartu kuning terhadap hasil perikanan Viet Nam sampai 1/2019 dan memberikan 39 rekomendasi guna membantu Viet Nam menggelarkan secara efektif IUU.