Ilustrasi (Foto: Phuoc Ngoc / VNA)

Kira-kira 3 bulan ini, seorang nelayan yang bernama Pham Lieu di Desa Nai Hien Dong, Kabupaten Son Tra telah berangsur-angsur terbiasa melaporkan asal-usul hasil perikanan yang dia tangkap ketika berlabuh di pelabuhan ikan Tho Quang. Dia  menganggap bahwa usaha mencari asal-usul hasil perikanan adalah perlu karena ketika Uni Eropa memperketat badan usaha, maka badan usaha akan harus bekerja ketat dengan kaum nelayan. Kalau kaum nelayan tidak menulis catatan harian tentang eksploitasi, maka badan fungsional tidak akan mengakui dan badan usaha juga tidak membeli hasil perikanan. Oleh karena itu, perlu ada konektivitas erat antara kaum nelayan, pemerintahan daerah dan badan usaha agar produk perikanan setelah dieksploitasi punya nilai ekonomi tinggi. Nelayan Pham Lieu mengatakan:

“Badan pengelolaan secara permanen berada dan melakukan tugas di pelabuhan. Pekerjaan ini sangat baik, bisa memeriksa secara tepat kualitas hasil perikanan untuk semua daerah”.

Menurut banyak pemilik kapal, pemberian laporan sedikit memakan waktu, tapi memberikan banyak kepentingan ketika asal-usul produk dibuktikan secara jelas, maka harga hasil perikanan juga meningkat. Oleh karena itu, bagi nelayan Nguyen Hau di Kabupaten Son Tra, Kota Da Nang, setiap perjalanan ke laut, selain kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, dia juga tidak lupa membawa buku catatan dan pulpen untuk menulis catatan eksploitasi. Menurut dia, ketika kaum nelayan menaati ketentuan, maka hasil perikanan lebih bernilai dan pendapatan kaum nelayan juga lebih tinggi.

Dengan tekad menanggulangi eksploitasi yang ilegal, tidak melapor dan tidak menaati ketentuan, Komite Rakyat Kota Da Nang menugasi Dinas Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Kota Da Nang berkoordinasi dengan Markas Komando Tentara Penjaga Perbatasan kota dan unit-unit yang bersangkutan supaya membentuk Kantor perwakilan urusan pengawasan perikanan. Bersamaan itu, membuat mekanisme koordinasi antara pasukan-pasukan, melakukan inspeksi dan pengontrolan terhadap perikanan sesuai dengan ketentuan hukum. Pasukan ini bekerja siang-malam untuk memeriksa kapal penangkap ikan sebelum berangkat dan setelah berlabuh ke pelabuhan ikan Tho Quang dan menangani semua tindakan pelanggaran di wilayah-wilayah laut yang dikelola Kota Da Nang. Letnan Kolonel Nguyen Tong Khuong, Seksi Staf, Markas Komando Tentara Penjaga Perbatasan Kota Da Nang memberitahukan:

“Dalam kondisi cuaca yang normal, setiap hari kapten kapal harus menghubungi Tentara Penjaga Perbatasan sedikitnya sekali sehari dan melaporkan koordinat kapal yang sedang beraktivitas, situasi hasil produksi agar kami bisa mengawasi dan cepat memberikan peringatan tentang wilayah-wilayah berbahaya dan mengawasi secara erat aktivitas kapal penangkap ikan”.

Pada 6 bulan awal tahun ini, rata-rata setiap hari, pelabuhan ikan Tho Quang menerima kira-kira 50-55 kapal penangkap ikan yang berlabuh untuk menjual hasil perikanan dan diperiksa asal-usulnya. Bersama dengan penguatan pemeriksaan dan pengawasan aktivitas perikanan di pelabuhan laut, Komite Rakyat berbagai kabupaten yang mengelola perikanan juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pengembangan Pedesaan kota, Dinas Informasi dan Komunikasi kota, Markas Komando Tentara Penjaga Perbatasan kota, Asosiasi Tani kota dan berbagai organisais, asosiasi dan ormas sosial yang bersangkutan melakukan sosialisasi kepada semua nelayan di daerah tentang rencana inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan terhadap perikanan di Kota Da Nang.