Badan usaha FDI memberikan banyak sumbangan kepada perekonomian (Foto: vietnamnet.vn)

Menurut Direktorat Keuangan Badan Usaha, dari Kementerian Keuangan Viet Nam, persentase badan usaha FDI yang merugi secara akumulatif sampai dengan tahun 2016 mencapai 61%, lebih tinggi terbanding dengan tahap 2012-2015. Sejak tahun 2012 sampai tahun 2016, jumlah badan usaha FDI melaporkan kerugian terhadap pendapatan tahunan mencapai 44%-51%. Akan tetapi, jumlah badan usaha yang melaporkan kerugian pendapatan selalu mencapai laju pertumbuhan tentang skala investasi. Hal ini menunjukkan bahwa situasi “transfer harga” di sektor badan usaha FDI selalu semkain rumit. Beberapa badan usaha FDI telah ditunjuk namanya seperti: Metro Cash&Carry Viet Nam (Metro Viet Nam) telah ditelanjangi tentang melakukan “transfer harga” yang salah selama beberapa tahun beraktivitas di Viet Nam. Selain itu, juga ada fenomena “transfer harga” atau “transfer  laba” terbalik (dari luar negeri ke Viet Nam) yang dilakukan beberapa badan usaha FDI di dalam negeri yang mendapat prioritas pajak pendapatan badan usaha dan waktu membebaskan dan mengurangi pendapatan badan usaha yang besar. Bui Ngoc Tuan, Wakil Direktur Konsultasi Pajak “Deloitte- Viet Nam” menganggap bahwa Viet Nam merupakan salah  satu di antara negara-negara di kawasan yang memberikan pajak pendapatan badan usaha rendah, dan selisih perbandingan pajak terbanding dengan negara-negara lain telah menciptakan syarat bagi badan-badan usaha untuk berkecenderungan mentransfer laba untuk mengoptimalkan laba. Dia mengatakan: “Sekarang pajak pendapatan badan usaha sebesar 20% untuk semua unsur ekonomi merupakan faktor yang menarik di kawasan. Selain itu, juga ada kebijakan-kebijakan prioritas tentang pendapatan badan usaha, bidang, bisnis dan daerah investasi yang cukup menarik”.

Metro Cash&Carry Viet Nam telah ditelanjangi tentang melakukan “transfer harga” yang salah selama beberapa tahun beraktivitas di Viet Nam (Foto: Tan Thanh/cafef.vn)

Analisa teliti tentang aktivitas badan usaha FDI menunjukkan bahwa sumbangan-sumbangan yang diberikan blok badan usaha FDI kepada APBN sekarang ini masih rendah, belum pantas dengan sumber daya yang digunakan. Banyak badan usaha FDI menyalah-gunakan kebijakan investasi prioritas yang tinggi seperti uang sewa tanah, pajak pendapatan badan usaha, pajak pendapatan pribadi dan sebagainya untuk melakukan “transfer harga” dan “transfer laba”. Menurut Ibu Nguyen Thi Lan Anh, Wakil Kepala Inspektorat, dari Direktorat Jenderal Perpajakan, Kementerian Keuangan Viet Nam, untuk meningkatkan hasil-guna dalam penanggulangi “transfer harga” di kalangan badan usaha, maka badan-badan perpajakan terus mempelajari rekomendasi-rekomendasi dan solusi untuk menyempurnakan payung hukum, mengelola sumber-sumber pendapatan dari badan-badan usaha FDI. Ibu Nguyen Thi Lan Anh mengatakan: “Kami akan berinisiatif mempelajari solusi-solusi untuk membangun dan menyempurnakan data dari pemungut pajak. Menurut itu, akan memperhebat proses data dagang dan data perpajakan untuk memenuhi usaha menanggulangi “transfer harga”. Bersamaan itu, memperkuat pertukaran informasi antara berbagai kementerian dan instansi, berinisiatif melakukan kerjasama internasional, khususnya dalam pertukaran informasi tentang harga yang ditransfer”.

Banyak ekonom menganggap bahwa perlu menciptakan keseimbangan antara kebijakan-kebiajakan prioritas. Bersamaan itu, mempertimbangkan perbaikan daftar nama bidang-bidang yang mendapat prioritas untuk menetapkan secara lebih berhasil-guna para investor yang memberikan respons terbaik terhadap kebijakan-kebijakan prioritas. Ketentuan-ketentuan tentang prioritas pajak yang berlaku sekarang perlu ditingkatkan ketranspranan-nya, perlu sinkron dan jangan simpang siur. Terus memperbaiki lingkungan bisnis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berfokus mengembangkan bidang industri pejunjang, menciptakan keunggulan-keunggulan tersendiri dalam menyerap investasi dengan bantuan dari satu sistem pengawasan dan penilaian yang efektif.