Ekspor hasil pertanian menikmati tarif pajak 0%, namun badan-badan usaha Vietnam menghadapi kesulitan dalam menentukan bentuk ekspor karena mereka bergantung sangat banyak pada mitra Tiongkok. Menurut peraturan pihak sahabat, badan usaha Tiongkok harus membayar pajak jika mengimpor hasil pertanian dalam bentuk resmi, oleh karena itu bentuk pertukaran antarpenduduk perbatasan tetap diprioritaskan oleh kedua belah pihak.

Barang diekspor melalui koridor Tan Thanh, provinsi Lang Son. Foto: Reporter/Vietnam+

Ekspor lintas batas sering dipilih oleh badan usaha kedua belah pihak karena tidak ada  persyatan yang ketat tentang kemasan, asal-usul, dan jenis  hasil pertanian juga lebih beragam. Namun, untuk membatasi secara maksimal risiko bagi badan-badan usaha Vietnam ketika badan-badan fungsional negara sabahat semakin memperketat peraturan terhadap  hasil pertanian impor, badan usaha Vietnam perlu mengubah konssep, bahwa "Tiongkok adalah pasar mudah". Nguyen Đinh Đai, Direktur Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Lang Son mengatakan: Hal yang penting ialah para pemilik barang dan badan usaha ekspor hasil pertanian perlu dengan cepat mengatur ulang produksi dan meningkatkan kualitas produk dan standar pengemasan, menuju ke ekspor  bentuk resmi.

 “Ekspor  resmi sangat bergantung pada tingkat produksi dan reorganisasi produksi dalam produksi pertanian. Kita perlu membenahi ulang organisasi produksi untuk menjamin proses dan kualitas produk barang, kemudian kita baru bisa mengekspornya.”

Mai Xuan Thanh, Wakil Kepala Direktorat Bea Cukai mengatakan: Potensi hasil pertanian (pasar, kapasitas, konsumsi) di Vietnam masih sangat besar, tetapi saat ini, masih terkonsentrasi di berbagai daerah yang berdekatan dengan perbatasan, oleh karena itu, untuk mempertahankan  omset yang lebih besar, cabang bea cukai sangat menginginkan agar  semua badan, asosiasi dan badan usaha  mengeluarkan lebih banyak solusi untuk mendukung, sehingga dengan cepat  dan kuat berpincah ke ekspor resmi hasil pertanian .

 “Tidak dapat menegasi bentuk non-komersial perdagangan lintas batas juga telah memberikan sumbangsih untuk mendorong pertanian selama ini. Namun, bentuk ini bisa mengalami  banyak risiko. Dalam jangka panjang, badan-badan usaha perlu mengatur ketat , menjamin lebih banyak kualitas, lebih banyak prestise dan pihak mitra juga harus melakukan hal yang sama, saat itu kita baru bisa menandatangani kontrak pasokan secara teratur, menuju ke usaha yang lebih besar dan perlu mendorong kecenderungan ini di waktu mendatang.”

Pada Konferensi evaluasi industri pertanian pada 2021 dan pelaksanaan rencana pada 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, PM Pemerintah Pham Minh Chinh telah membimbing perlunya mengajukan peta jalan untuk memecahkan semua problematik dalam ekspor hasil pertanian dengan partisipasi  dari banyak pihak, dari semua kementerian, instansi, badan usaha, pedagang, bahkan petani.

Pemilik dan pengekspor hasil pertanian perlu segera mengatur kembali produksi dan meningkatkan kualitas produk. Ilustrasi: nandan.vn

PM juga meminta kepada  Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Industri dan Perdagangan supaya mendorong pembukaan pasar dan memperluas daftar hasil pertanian Vietnam yang diizinkan untuk diekspor secara resmi ke Tiongkok; berbagai daerah memperhebat pemeriksaan, manajemen, dan penggunaan kode daerah penanaman, menangani dengan serius pelanggaran dalam tahap pengemasan, menjamin hasil pertanian memenuhi standar ekspor  resmi ke Tiongkok dan memperluasnya ke pasar-pasar yang besar di dunia seperti Eropa, Republik Korea, Amerika Serikat, Jepang, dan sebagainya./.