(VOVworld) – Pekerjaan perancangan Vietnam selama ini telah menunjukkan banyak keterbatasan sehingga mengurangi hasil-guna perancangan  untuk perkembangan umum Tanah Air. Justru oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang mengenai Perancangan merupakan kebutuhan mendesak dan merupakan instrumen penting untuk membantu Pemerintah membimbing dan menyelenggarakan sosial-ekonomi dalam proses integrasi internasional yang semakin intensif dan ekstensif. 



Hingga sekarang, di seluruh negeri ada kira-kira 19.000 proyek perancangan dari pusat sampai daerah, tapi kualitasnya belum tinggi, belum berkaitan dengan kebutuhan penggunaan, sehingga menimbulkan keborosan terhadap sumber daya Tanah Air dan menghalangi penyerapan investasi. Lahirnya Undang-Undang mengenai Perancangan bertujuan mengatasi keterbatasan-keterbatasan dalam pekerjaan perancangan.

Rancangan Undang-Undang mengenai Perancangan yang meliputi 6 bab dan 67 pasal akan menyinkronkan naskah-naskah undang-undang dan peraturan negara turun hanya tinggal 2 naskah undang-undang mengenai perancangan yaitu Undang-Undang mengenai Perancangan dan Undang-Undang mengenai Perancangan Perkotaan. Dari situ, mengatur dan menyatukan sistem perancangan. Ini merupakan instrumen yang mendukung Negara membangun perkembangan dan menjadi pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi; mengharmonikan ruang dan sumber-sumber daya Tanah Air. Undang-Undang mengenai Perancangan juga akan mengatasi situasi perkembangan yang spontan, tidak sinkron dan kurang efektif karena didominasi oleh banyak surat edaran dan peraturan dari berbagai kementerian, instansi dan daerah. Target Undang-Undang mengenai Perancangan ialah menciptakan perkembangan dan keadilan sosial menurut arah berkesinambungan, kesetaran sosial dan perlindungan. Akan tetapi, semua problematik dan keterbatasan dalam pekerjaan perancangan berasal dari kurangnya kesatuan sistem perundang-undangan, oleh karena itu harus menyusun kerangka hukum yang mantap untuk mengatasi semua problematik dan keterbatasan itu. Rancangan Undang-Undang ini dinilai sebagai permulaan untuk satu proses reformasi dan pengubahan pola fikir lama tentang perancangan, di atas dasar menghormati hukum dan prinsip pasar serta pelaksanaan komitmen-komitmen integrasi internasional.

Menurut bapak Nguyen Quang, Direktur Program Pemukiman Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang mengenai Perancangan untuk negara-negara sedang berkembang seperti Vietnam tidak hanya memperhatikan pertumbuhan saja, melainkan juga memperhatikan rakyat. Dia mengatakan: “Ketika menyusun perancangan perlu menyingkirkan mekanisme sentralisasi subsidi negara dan harus menyusun perancangan menurut arah menetapkan jatah. Mementingkan pekerjaan memberikan penilaian, peninjauan dan pengawasan dan dari situ menyesuaikan perancangan untuk mengabdi target perkembangan. Perancangan kita mengarah ke jatah, tapi belum mengarah ke hasil perkembangan yang berkesinambungan. Justru oleh karena itu, ada banyak daerah yang hanya mementingkan target ekonomi, tapi masih ada banyak masalah sosial dan lingkungan yang diremehkan”.

Menurut Bapak Nguyen Duc Kien, Wakil Ketua Komisi Ekonmi Majelis Nasional Vietnam, Undang-Undang mengenai Perancangan yang disusun harus menjamin sifat fleksibel untuk menciptakan syarat bagi pengoperasian pasar, menjalankan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan memacu investasi, pajak dan perlindungan lingkungan hidup. Bersamaan itu, mengkongkritkan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan perancangan, sehingga menciptakan syarat untuk partisipasinya dari para fihak yang bersangkutan, menuju ke target perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dan melindungi lingkungan hidup. Dia mengatakan: “Kami menyusun Undang-Undang mengenai Perancangan dengan menghormati tiga tugas yang ditetapkan, yang pertama ialah peranan manajemen dari Negara, kedua ialah hukum yang perlu dari perekonomian dan yang ketiga ialah perhatian masyarakat. Penerapan yang seperti itu akan harus menghindari opsi Negara melakukan semua atau memasrahkan semuanya  kepada pasar,  tapi masalahnya ialah Negara berperanan mengakomodasikan perekonomian nasional”.

Undang-Undang mengenai Perancangan jika diterjemahkan ke dalam kehidupan dianggap sebagai langkah untuk mengkongkritkan Strategi pengembangan sosial-ekonomi dan menjadi jembatan penghubung antara strategi dengan rencana pengembangan Tanah Air pada tahun-tahun selanjutnya. Peterjemahan Undang-Undang mengenai Perancangan pada praktek kehidupan akan menegaskan peranan dan instrumen yang berguna dari Pemerintah dalam membimbing dan mengelola pengembangan sosial-ekonomi dalam kondisi perekonomian pasar dan integrasi ekonomi internasional.