PM Nguyen Xuan Phuc berpidato di depan forum  (Foto: hanoimoi.com.vn)

Setelah 30 tahun melakukan pembaruan, ekonomi swasta muncul sebagai salah satu di antara tenaga-tenaga pendorong yang penting, membimbing pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi swasta sedang menyumbangkan sebesar 42%  GDP dan 30%  APBN serta menyerap partisipasi dari kira-kira 85% jumlah tenaga kerja seluruh negeri.

Perubahan besar dari garis politik dan kebijakan

Sejak melakukan pembaruan hingga sekarang, pandangan dan garis politik Viet Nam tentang pengembangan ekonomi swasta selalu konsekuen dan semakin disempurnakan melalui setiap tahap perkembangan. Ekonomi swasta selalu dianggap sebagai satu tenaga pendorong penting dalam mengembangkan ekonomi banyak unsur sesuai dengan pengarahan sosialis. Sektor ekonomi ini sedang berkembang di semua instansi dan bidang yang tidak dilarang oleh undang-undang. Setelah lebih dari 30 tahun melakukan pembaruan, sektor ekonomi swasta di Viet Nam semakin berkembang dengan angka kira-kira 700.000 badan usaha yang sedang melakukan aktivitas, sebagai bukti yang menunjukan secara jelas pandangan dan garis politik yang konsekuen dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam.

Semua pandangan dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam tentang ekonomi swasta dan pengembangan ekonomi swasta termanifestasikan secara terfokus dalam program-program politik mengenai pembangunan Tanah Air, dokumen Kongres Nasional Partai, resolusi tematik dari Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam dan dalam strategi pengembangan sosial-ekonomi. Di antaranya, haluan yang konsekuen ialah mengembangkan ekonomi dengan banyak unsur dan menegaskan bahwa ekonomi swasta merupakan satu komponen yang penting bagi perekonomian nasional.

Dalam kenyataannya, selama ini, Pemerintah Viet Nam telah melakukan banyak promosi investasi dan mengadakan dialog dengan badan usaha. Misal paling jelas yang menunjukkan upaya-upaya keras dari Pemerintah Viet Nam dalam mendorong pengurangan biaya bagi badan usaha dan melakukan reformasi prosedur administrasi. Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Viet Nam, Mai Tien Dung memberitahukan: “Perdana Menteri Pemerintah telah membentuk Dewan Konsultasi Reformasi Prosedur Administrasi dari Perdana Menteri. Dewan ini punya dua tugas pokok ialah mengkonektivitaskan komunitas badan usaha di dalam dan luar negeri, mengeluarkan rekomendasi tentang reformasi untuk mengatasi kesulitan terhadap produksi dan bisnis. Kedua ialah menilai perbaikan  prosedur administrasi yang dilakukan oleh semua kementerian, instansi dan daeah, khusus ialah memelakukan perbaikan menurut kriterium yang ditetapkan oleh Bank Dunia tentang perbaikan lingkungan bisnis”.

Terus melakukan reformasi mekanisme dan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi swasta

Pada latar belakang semua unsur ekonomi sedang terkena dampak Revolusi Industri 4.0 atau perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, maka masalah menyedari secara jelas peluang dan tantangan agar sektor ekonomi swasta berkembang secara stabil dan berkesinambungan tidak hanya bergantung pada badan usaha sendiri, tapi juga memerlukan bantuan dari Negara, di antaranya ialah satu mekanisme dan kebijakan yang sesuai, ketat dan adil adalah sangat penting. Ketua Kamar Dagang dan Industri Viet Nam, Vu Tien Loc merekomendasikan: “Untuk mencapai sukses, maka reformasi institusi memainkan peranan fundamental. Kami meminta supaya reformasi institusi harus memindahkan titik beratnya dari mengatasi problematik ke menciptakan dan membantu perkembangan badan usaha pada umumnya dan sektor ekonomi swasta pada khususnya. Perlu merevisi Undang-Undang tentang Badan Usaha kali ini supaya ada  solusi bersifat terobosan guna membuka jalan bagi para kepala keluarga untuk melakukan bisnis dan badan usaha kecil tumbuh menjadi besar”.

Dari praktek, hasil-guna aktivitas dan sumbangan yang diberikan oleh sektor ekonomi swasta kepada perekonomian sampai prospek perkembangan pada latar belakang ekonomi global, Pemerintah Viet Nam sedang terus melakukan reformasi secara kuat terhadap mekanisme dan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi swasta, membantu badan-badan usaha swasta mendapat peluang untuk bersaing dan tumbuh dengan setara di dalam negeri. Pada Forum Ekonomi Swasta Viet Nam tahun 2019 yang berlangsung pada Kamis (2 Mei) di Kota Ha Noi, di depan lebih dari 2.500 badan usaha, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc menunjukkan: “Ekonomi swasta setara terhadap undang-undang, setara dalam bersaing dan mengalokasikan sumber daya terhadap semua unsur ekonomi yang lain, khususnya dalam mendekati sumber daya. Mendapat perlindungan dalam hal hak harta benda, hak kebebasan berbisnis, menciptakan lingkungan yang longgar bagi ekonomi swasta untuk berkembang. Mendapat pembelaan hak yang sah menurut ketentuan undang-undang, khususnya mengurangi kesimpang-siuran antara lapisan inspektorat, pemeriksa, menciptakan lingkungan yang  longgar terhadap ekonomi swasta dan memuliakan badan-badan usaha sejati”.

Menurut target yang diajukan, sampai tahun 2020, Viet Nam punya sedikit-dikitnya 1 juta badan usaha swasta yang menyumbangkan sebesar 50%  GDP. Angka ini meningkat 1,5 kali lipat pada tahun 2025 dan ada sedikitnya 2 juta badan usaha swasta dan  total GDP yang diberikannya mencapai dari 60-65% pada tahun 2030. Untuk berhasil melaksanakan hal ini, Pemerintah Viet Nam berkomitmen berjalan seperjalanan, membangun sistim perundang-undangan yang ketat, menjelujuri dan transparan tentang pajak, mendorong peranan ekonomi swasta dalam perkembangan bersama dari semua unsur ekonomi Viet Nam yang lain.