Pelapor Khusus PBB Heiner Bieleldt
(Foto: baomoi.com)
(VOVworld) - Berdialog dengan para Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah aktivitas penting dalam kerangka kerjasama antara Vietnam dan mekanisme pemeriksaan periodik universal (UPR) PBB tentang hak manusia. Perbahasan-perbahasan yang terbuka tentang kebijakan, hukum dan praktek menjamin hak kebebasan beragama dan berkepercayaan antara badan-badan fungsional dan Pemerintah Vietnam dan para pelapor menunjukkan kemauan baik, sikap kooperatif dan terbuka dari Pemerintah Vietnam di bidang hak manusia.
Mekanisme pemeriksaan periodik universal (UPR) adalah mekanisme yang disusun oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2007 untuk menilai secara menyeluruh dan obyektif situasi pelaksanaan semua kawajiban dan komitmen tentang hak asasi manusia dari semua negara anggota PBB. Dari tahun 2010 sampai sekarang, Vietnam telah menciptakan syarat yang kondusif bagi 6 “prosedur istimewa” PBB untuk datang ke Vietnam, memanifestasikan sikap serius dalam melaksanakan semua komitmen internasional ketika mencalonkan diri dan menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan semua rekomendasi yang telah diterima oleh Vietnam menurut Mekanisme UPR.
Kebebasan beragama dan berkepercayaan Vietnam membaik.
Dalam kunjungan-nya dari 21 sampai 31 Juli lalu, Pelapor Khusus PBB, Heiner Bielefeldt telah mengadakan temu kerja dengan para wakil dari berbagai kementerian dan instansi yang bersangkutan di Pusat dan beberapa daerah, mengunjungi basis-basis agama dan menemui beberapa organisasi dan perseorangan untuk mencari tahu tentang praktek kehidupan tentang aktivitas berkepercayaan dan beragama di Vietnam. Dalam pernyataan pers setelah kunjungan itu, Pelapor Khusus PBB Heiner Bieleldt menekankan adanya kenyataan ialah syarat-syarat untuk melaksanakan kebebasan beragama di Vietnam telah membaik dan wakil dari berbagai komunitas agama juga mengakui bahwa mereka punya banyak ruang untuk lebih menjalankan agama dari pada masa lampau. Vietnam telah meratifikasi hampir semua konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang terdiri dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang diantaranya ada pasal 18 tentang kebebasan ideologi, hati nurani, agama dan kepercayaan. Pelapor Khusus Heiner Bieleldt juga mengungkapkan Undang-Undang Dasar – tahun 2013 dari Vietnam, diantaranya ada Bab II tentang hak manusia, hak-hak dan kewajiban fundamental dari warga negara dan pasal 24 tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan dari warga negara. Menurut itu, semua orang punya hak kebebasan berkepercayaan dan beragama, menganut atau tidak menganut satu agama manapun. Semua agam sama derajat terhadap hukum. Negara menghormati dan membela hak kebebasan berkepercayaan dan beragama. Tidak ada orang yang bisa melanggar kebebasan berkepercayaan dan beragama atau menyalah-gunakan kepercayaan dan agama untuk melanggar hukum.
Kemajuan-kemajuan lain di bidang hak asasi manusia.
Tidak hanya mencapai prestasi-prestasi tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan seperti kenyataan yang disaksikan oleh Pelapor Khusus PBB Heiner Bieleldt dalam kunjungan-nya di Vietnam baru-baru ini, Vietnam juga mencapai kemajuan-kemajuan lain di bidang hak asasi manusia. Hal itu termanifestasikan pada perihal Vietnam telah berpartisipasi pada Konvensi tentang Hak Penyandang Cacad, mengesahkan Undang-Undang tentang Penyandang Cacad, masuk Konvensi tentang anti-kriminalitas yang terorganisasi lintas-nasional dan Protokol tentang pencegahan, penumpasan dan pemberian hukuman terhadap perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak; Konvensi no.122 dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Kebijakan Lapangan Kerja; Meratifikasi Konvensi no.186 tentang Tenaga Kerja Maritim. Pada kenyataannya, Vietnam selalu menghormati, membela dan mendorong semua hak manusia seperti hak kebebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan informasi, hak kebebasan beragama dan berkepercayaan, hak ekonomi, sosial dan kebudayaan dan lain-lain…untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Di segi internasional, Vietnam telah memberikan sumbangan positif pada pembentukan Komite Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR), Komite ASEAN tentang Pembelaan dan Pendorongan Hak-Hak Manusia dan Anak (ACWC) dan Pernyataan ASEAN tentang Hak Asasi Manusia; aktif berpartisipasi pada Gagasan tingkat Menteri negara-negara sub-kawasan sungai Mekong tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (COMMIT); berkoordinasi erat dengan berbagai organisasi PBB; menandatangani banyak permufakatan dan perjanjian kerjasama bilateral dengan negara-negara; menyusun mekanisme-mekanisme dialog bilateral periodik tentang hak asasi manusia dengan beberapa negara dan mitra seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Norwegia dan Swiss. Bukti menunjukkan bahwa partisipasi dan sumbangan Vietnam yang aktif dan berinisiatif pada pekerjaan-pekerjaan internasional, khususnya pendorongan dan pembelaan hak manusia yang dimanifestasikan dengan jumlah suara yang tinggi dalam mendukung Vietnam masuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB masa bakti 2014-2016.
Berdialog untuk mendorong hak asasi manusia.
Dalam semua kunjungan kerja yang dilakukan para Palapor Khusus PBB di Vietnam dalam kerangka Mekanisme UPR sejak tahun 2010 sampai sekarang, para Pelapor Khusus PBB dan wakil dari badan-bandan fungsional Vietnam selalu berbahas tentang kebijakan, undang-undang dan praktek menjamin hak kebebasan berkepercayaan dan beragama pada khususnya dan hak manusia pada umumnya di Vietnam. Berbagai kementerian, instansi dan badan di Pusat dan di daerah Vietnam selalu menonjolkan kebijakan, upaya dan prestasi, serta berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh Vietnam dalam menjamin hak manusia dan pengarahan-pengarahan Vietnam untuk memenuhi secara lebih baik hak-hak dari warga negara di bidang ini. Menciptakan syarat yang kondusif bagi para Pelapor Khusus PBB untuk mengalami kenyataan di Vietnam dalam kerangka Mekanisme UPR dan berdialog secara terbuka dengan mereka adalah pekerjaan yang efektif, memanifestasikan kemauan baik, kerjasama praksis Vietnam dengan dunia internasional untuk mendorong hak manusia./.