(VOVWORLD) - Sidang Pleno ke-11 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) angkatan XIII baru-baru ini telah mencapai kesepakatan tinggi terhadap rekomendasi tentang terus menata organisasi aparat sistem politik, menata unit administrasi dan organisasi pemerintahan daerah dua tingkat. Pengaturan unit administrasi daerah kali ini dibangun dengan semangat ilmiah, bersifat terobosan, kreatif, merapati praktek dengan visi jauh, setidaknya selama 100 tahun ke depan, menjamin pembentukan dan perluasan ruang perkembangan sosial-ekonomi-budaya baru yang sesuai dengan perkembangan tanah air.
Revolusi penataan dan perampingan organisasi aparat sistem politik sudah dan sedang berlangsung dengan sangat giat, mencapai kesepakatan tinggi dari seluruh Partai dan persetujuan maupun dukungan dari rakyat.
 Panorama Konferensi nasional tentang mencengkam dan menggelar pelaksanaan Resolusi Sidang Pleno ke-11 KS PKV. Foto: VOV |
Kebijakan strategis yang belum pernah ada
Organisasi pemerintahan daerah dua tingkat di Vietnam akan meliputi tingkat Provinsi (provinsi dan kota di bawah pusat), tingkat kecamatan (kecamatan kota, kecamatan desa, zona khusus di bawah provinsi dan kota). Tingkat kabupaten akan berhenti beraktivitas.
KS PKV juga sepakat bahwa setelah melakukan penataan, di seluruh negeri akan ada 34 unit administrasi tingkat provinsi. Bersamaan dengan itu, penggabungan unit administrasi tingkat kecamatan akan digelar untuk mengurangi 60-70% jumlah kecamatan kota dan kecamatan desa yang sedang ada di seluruh negeri.
Dengan pola organisasi administrasi baru, tingkat Provinsi merupakan tingkat yang melaksanakan haluan dan kebijakan dari Pusat sekaligus merupakan tingkat yang memberlakukan kebijakan di provinsi, kota, dan dengan langsung membimbing, mengelola kegiatan-kegiatan tingkat kecamatan di daerahnya. Tingkat kecamatan pada pokoknya melaksanakan kebijakan yang diberlakukan tingkat Pusat dan tingkat Provinsi.
Ketika mengungkapkan tuntutan yang ditetapkan Pusat terhadap pengaturan tersebut, Sekretaris Jenderal KS PKV, To Lam, menekankan:
Pemerintahan daerah setelah ditata harus menjamin kerampingan, hasil guna, dekat dengan rakyat, memenuhi tuntutan-tuntutan manajemen sosial yang modern, melaksanakan target-target pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan; menciptakan posisi dan kekuatan baru bagi tugas menjamin pertahanan, keamanan, urusan luar negeri; menciptakan ancang-ancang dan motivasi bagi pengembangan ekonomi, di antaranya fokus mendorong ekonomi swasta; memperhebat pengembangan sains teknologi dan inovasi kreatif; memikirkan secara kian baik kehidupan materiil dan spirituil rakyat.
Agar supaya penataan itu dilaksanakan dengan giat dan sinkron, KS PKV menyepakati haluan tentang amandemen atas Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Negara terkait dengan ketentutan-ketentuan tentang pemerintahan daerah untuk mengabdi pengaturan organisasi aparat sistem politik; ketentuan-ketentuan tentang Front Tanah Air Vietnam dan organisasi-organisasi sosial-politik untuk diberlakukan pada tgl 1 Juli 2025; menentukan waktu transisi untuk menjamin aktivitas yang lancar, tidak terputus, sesuai dengan jadwal penataan dan penggabungan.
 Sekretaris Jenderal KS PKV, To Lam. Foto: VOV |
Penggelaran yang gigih, konsentrasi yang maksimal
Dua hari setelah Sidang Pleno ke-11 KS PKV angkatan XIII, Badan Pengarah Nasional urusan evaluasi pelaksanaan Resolusi Nomor 18-NQ/TW telah mengadakan sidang ke-3 pada tgl 14 April lalu. Sidang ini sepakat mengesahkan 121 kelompok pekerjaan konkret yang terkait dengan tanggung jawab dan tonggak waktu penyelesaian berdasarkan harian. Menurut Sekretaris Jenderal To Lam, kelompok-kelompok pekerjaan ini saling berhubungan erat. Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan yang boleh terlambat, terutama kelompok pekerjaan tentang penyempurnaan institusi dan hukum, penyempurnaan ketentuan-ketentuan Partai harus selangkah lebih maju untuk menciptakan kerangka hukum yang mantap bagi pengorganisasian pelaksanaan.
Juga pada tgl 14 April, Perdana Menteri Pham Minh Chinh, Kepala Badan Pengarah Pemerintah urusan evaluasi Resolusi nomor 18 KS PKV, telah memimpin sidang tentang penataan dan penggabungan unit-unit administrasi. Badan Pengarah Pemerintah telah memberlakukan rencana pengaturan unit administrasi dan pembangunan pola organisasi daerah dua tingkat. Semua pekerjaan harus dilaksanakan secara sinkron dan dikoordinasikan secara erat. Sejak tgl 1 Juli mendatang harus menjamin kegiatan yang stabil dari pemerintahan baru setelah digabungkan, menyatukan perangkat lunak untuk menangani pekerjaan administrasi di seluruh negeri, dikombinasikan dengan basis data penduduk.
Sementara itu, pada tgl 16 April pagi, di Kota Hanoi, Polit Biro dan Sekretariat KS PKV telah mengadakan konferensi nasional untuk secara tepat waktu mencengkam pelaksaman haluan dan kebijakan penting yang baru disahkan Sidang Pleno ke-11 KS PKV angkatan XIII. Konferensi ini ditayangkan lewat televisi dan radio secara langsung sampai ke basis.
Usaha terus menata organisasi aparat sistem politik merupakan kebijakan strategis yang belum pernah ada dengan target tertinggi demi perkembangan yang pesat, stabil dan berkelanjutan dari tanah air; memikirkan dengan lebih baik kehidupan rakyat, membangun aparat pemerintahan yang ramping, berubah dari pengelolaan yang pasif menjadi proaktif untuk mengabdi rakyat. Bersamaan itu, membina perkembangan, memenuhi kemampuan untuk mengorganisasikan penggelaran dengan efektif haluan-haluan Partai ke dalam praktek pada era perkembangan dan kemakmuran./.