(VOVworld) - Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Sosialis Vietnam resmi menjadi efektif dari 1 Januari 2014. Sampai sekarang, setelah dua bulan pelaksanaan, serentetan kementerian, instansi dan daerah menggelarkan aktivitas-aktivitas kongkrit  dan praksis untuk menginstitusikan isi dasar dari undang-undang pokok ini. 

Konferensi Nasional tentang penggelaran UUD pada 8 Januari 2014
(Foto: dangcongsan.vn)

Tuntutan yang diajukan  terhadap  penggelaran  pelaksanaan UUD ialah harus sinkron, satu dan efektif. Di atas dasar  semangat ini, dari awal tahun sampai sekarang, banyak kementerian, instansi dan daerah telah membuat rencana  kongkrit yang pada pokoknya berfokus mensosialisasikan  isi-isi menonjol yang tercantum dalam UUD, memeriksa lagi semua naskah hukum, melakukan pelatihan bagi jajaran tenaga perundang-undangan

Tugas titik berat  yang dijalankan oleh semua kementerian, instansi dan  daerah pada tahun ini.

Menggelarkan UUD untuk diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan telah ditegaskan sebagai salah satu diantara tugas-tugas penting primer dari mesin administrasi Negara. Pada awal bulan Maret mendatang, Kementerian Kehakiman akan mengadakan konferensi online untuk memperkenalkan dan melakukan sosialisasi tentang isi-isi dasar UUD untuk jajaran pelapor dan propagandis undang-undang dari semua kementerian, badan-badan setingkat Kementerian dan Komite Rakyat tingkat provinsi. Selanjutnya, melakukan pelatihan secara mendalam tentang isi UUD untuk pemimpin dan manajer dari Kementerian Kehakiman, pemimpin organisasi  perundang - undangan dari semua kementerian dan instansi. Juga pada tahun 2014 ini, sayembara  menulis  dengan tema: “Mencari tahu  UUD Republik Sosialis Vietnam” untuk  meningkatkan pemahaman rakyat tentang isi dan arti undang-undang pokok ini  yang akan digelarkan oleh Kementerian Kehakiman. Bersamaan itu, mengadakan lokakarya-lokakarya untuk melakukan penelitan dan memberikan komentar ilmiah tentang UUD dengan ikutsertanya  para pakar dan ilmuwan. Sebagai badan hukum yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan  UDD,  Kejaksaan  Rakyat Agung sedang menggelarkan banyak aktivitas untuk melaksanakan tugas penting ini. Kepala Kejaksaan Rakyat Agung Vietnam, Nguyen Hoa Binh mengatakan: "Kami menggelarkan isi baru UDD ke semua pejabat, pegawai negara  instansi. Pemimpin instansi menetapkan ini sebagai satu proses  pembelajaran dan penelitian dengan bermacam-macam bentuk, temasuk melakukan penelitian sendiri. Sebagai pejabat yang melaksanakan perundang-undangan, inspektur juga haris melakukan sosialisasi kepada rakyat tentang UUD. Kejaksaan  Rakyat Agung juga akan melakukan penelitian dan mengajar isi baru dari UUD di semua basis pendidikan instansi agar para calon inspektur bisa menguasai UU induk. Tentang penyusunan naskah peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sesuai dengan UUD, Kejaksaan Rakyat Agung memimpin penyusunan dua kitab Undang-Undang yang penting yalah Undang-Undang tentang Pidana dan Undang-Undang tentang organisasi Kejaksaan. Sekarang, kami telah meluncurkan di website naskah Rancangan Undang-Undang untuk mengambil pendapat rakyat".

Sementara itu, di banyak daerah, propinsi dan kota telah diberlakukan rencana menggelarkan pelaksanaan UUD, mengadakan berbagai konferensi online tentang isi UUD. Di propinsi Thai Binh, semua kantor dan satuan di propinsi telah memeriksa kembali secara menyeluruh dan sinkron naskah peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang sudah diberlakukan. Dalam proses ini, kami memberikan prioritas  melakukan amandemen, menambahkan dan memberlakukan baru naskah peraturan pelaksanaan Undang- Undang tentang aparat Negara dan lembaga-lembaga lain dalam sistem politik, hak manusia, hak dan kewajiban fundamental warga negara. Di propinsi Quang Nam (Vietnam Tengah), selain Konferensi tingkat propinsi, Badan Harian Dewan Rakyat berkoordinasi telah mengadakan 18 konferensi di daerah-daerah untuk menggelarkan secara konsekuen isi UUD tahun 2013 untuk pejabat teras dan pelapor tingkat kabupaten.Seiring dengan bentuk melakukan sosialisasi langsung, provinsi ini direncanakan akan melakukan konsultasi tentang hukum di portal, membuat  selera,  buku  sosialisasi.

Kemduhan dan tantangan yang dihadapi ketika  menggelarkan pelaksanaan UUD.

           Menggelarkan  pelaksanaan UUD adalah satu pekerjaan raksasa.  Dalam proses ini,  Vietnam harus menghadapi  tidak sedikit tantangan,  diantaranya harus  bicara tentang kesedaran hukum rakyat belum tinggi. Sistim perundang-undangan  menunjukkan  banyak problematik yang harus direvisi kuat. Seiring dengan itu ialah situasi dunia dan kawasan  mengalami perkembangan-perkembangan yang rumit,  menunjukkan banyak kesulitan dalam proses  dimana Vietnam  melaksanakan isi-isi UUD yang sangat  maju.  Namun, setelah dua bulan  sejak UUD menjadi efektif,  dengan ikusertanya secara aktif dari  semua kementerian, instansi dan daerah pada permulaannya menunjukkan bahwa  menterjemahkan undang-undang pokok ke dalam praktek kehidupan dilaksanakan secara cukup komprehensif. Le Minh Thong,  Wakil Kepala Komisi Perundang-undangan Majelis Nasional Vietnam menilai: “Kemudahan yang paling besar ialah UUD ini telah diterima oleh rakyat dengan semangat mendukung dan percaya dari berbagai lapisan rakyat. Kebulatan pendapat  masyarakat adalah kemudahan  dan besar dalam menggelarkannya.  Yang ke-2 ialah tekat politik dari para pemimpin Negara, tanggung jawab politik, semua badan Negara terhadap seluruh masyarakat tentang penggelaran secara serius  pelaksanaan UUD. Oleh karena itu, sudah sejak awal tahun ini,  dalam program  dan rencana  aktivitas dari semua kantor, kementerian, instansi dan daerah, tugas menggelarkan pelaksanaan UUD  dianggap sebagai salah satu diantara  tugas-tugas  titik berat primer”.

Ketua Majelis Nasional Nguyen Sinh Hung pernah menekankan: Tugas yang paling penting sesudah UUD ini diesahkan ialah harus menjamin isi-isi UUD benar-benar diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan.  Pekerjaan-pekerjaan  yang sedang dilakukan dengan giat oleh semua kementerian, instansi dan daerah untuk melaksanakan UUD  akan memberikan sumbangan positif pada perkembangan komprehensif dan berkesinambungan Tanah Air dalam periode pembaruan./.