Ilustrasi (Foto: ANTD)

Menurut ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional tentang zona ekonomi eksklusif, kegiatan eksplorasi geologi yang dilaksanakan oleh Kapal Hai Yang Dizhi 8 dari Tiongkok di zona ekonomi eksklusif  Viet Nam telah melanggar hampir semuanya pasal dalam Konvensi Hukum Laut yang menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang bersangkutan.

Kegiatan ini kalau bertujuan melakukan eksplorasi deposit migas di landas zona ekonomi ekskusif  dan juga merupakan landas kontinen Viet Nam, telah melanggar hak kedaulatan Viet Nam di sini. Kalau kegiatan  eksplorasi geologi tersebut bertujuan demi penelitian ilmu pengetahuan, baik dengan tujuan damai atau tidak sudah melanggar hak yurisdiksi Viet Nam  di zona ekonomi ekskusif-nya.

Tiongkok tidak memiliki  wilayah laut mana pun yang bertumpang tindih dengan dangkalan Tu Chinh (Vanguard Bank) milik Viet Nam

Pertama-tama, kawasan anjungan DK 1 di antaranya ada dangkalan Tu Chinh yang terletak di zona ekonomi eksklusif sejauh 200 Mil laut dari garis dasar Viet Nam dan merupakan zona landas kontinen milik Viet Nam. Ini merupakan wilayah laut yang ditentukan menurut UNCLOS 1982. Wilayah laut ini tidak dipersengketakan dengan negara mana pun dan tidak dipersengketakan dengan Tiongkok.

Perihal Tiongkok melukis garis lidah sapi yang melewati 60% wilayah laut Viet Nam, mengubah  wilayah Viet Nam yang tidak dipersengketakan menjadi wilayah laut yang dipersengketakan merupakan hal yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak diakui oleh hukum internasional. Vonis Mahkamah Arbitrase Internasional dalam kasus gugatan Filipina terhadap Tiongkok, satu naskah hukum internasional yang memberikan petunjuk dan menjelaskan Konvensi UNLOCS 1982 telah menolak secara terus-terang tuntutan Tiongkok tentang garis lidah sapi. Meskipun Tiongkok tidak ikut serta pada gugatan tersebut dan menyatakan tidak menerima vonis, tapi naskah hukum ini masih tetap bernilai seutuhnya. Dan vonis tersebut telah menegaskan bahwa garis lidah sapi tidak punya  dasar hukum, tidak punya nilai apapun bagi Tiongkok untuk menuntut hak melakukan esploitasi sumber daya di garis lidah sapi ini. Oleh karena itu, Tiongkok tidak mempunyai wilayah yang sah manapun yang dipersengketakan dengan Vietnam di kawasan DK1, di antaranya ada dangkalan Tu Chinh, Mahkamah Arbitrase Internasional menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum manapun bagi Tiongkok untuk mengklaim hak-hak bersifat sejarah terhadap sumber daya alam, di luar hak-hak yang  tercantum dalam Konvensi di zona-zona laut  yang berada dalam  “sembilan garis putus-putus”.

Kegiatan yang tidak sah dari kapal-kapal Tiongkok di dangkalan Tu Chinh, wilayah Viet Nam pertama-tama bertujuan menghalangi kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi permigasan Vietnam di kawasan yang kaya dengan potensi migas ini. Perihal Tiongkok  mengancam dan mencegah Viet Nam dan para mitra asing  melakukan  eksplorasi dan eksploitasi permigasan di kawasan ini  merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan congkak. Tindakan ini berada dalam strategi Tiongkok yang menetapkan garis lidah sapi yang ilegal di Laut Timur untuk merintangi para mitra  internasional yang ingin melakukan kerjasama di bidang permigasan dengan Vietnam. Langkah-langkah ini berada dalam strategi jangka panjang dari Tiongkok untuk menduduki  sendiri Laut Timur, mengontrol sepenuhnya sumber daya alam yang berada dalam garis  lidah  sapi, menduduki 80% arena Laut Timur .

Viet Nam konsisten dan gigih membela hak kedaulatan  dan hak yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif.

Viet Nam, pada tanggal 19 Juli ini, telah  meminta kepada Tiongkok supaya menarik semua kapal  keluar dari zona ekonomi eksklusif  Viet Nam. Viet Nam telah berulang-kali melakukan kontak dengan pihak Tiongkok melalui bermacam saluran, menyampaikan nota protes, dengan gigih meminta supaya segera menghentikan segera tindakan-tindakan pelanggaran, menarik semua kapal keluar dari wilayah laut Vietnam, menghormati hak kedaulatan, hak yurisdiksi Viet Nam demi hubungan dua negara, kestabilan dan perdamaian di kawasan. Ini untuk kali kedua Viet Nam bersuara tentang masalah ini. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Viet Nam, Le Thi Thu Hang, pada  tanggal 16 Juli ini, telah menegaskan: Viet Nam punya kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi terhadap zona-zona laut di Laut Timur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari  UNCLOS-1982 di mana  Viet Nam dan  negara-negara lain di Laut Timur  semuanya adalah anggotanya. Oleh karena itu, semua kegiatan asing di zona-zona laut Viet Nam harus menaati ketentuan-ketentuan  yang bersangkutan dengan UNCLOS-1982 dan hukum Viet Nam.

Pada kenyataan-nya, pada waktu lalu, Viet Nam telah mengeluarkan secara sinkron langkah-langkah damai untuk memecahkan masalah, berjuang menuntut supaya menghormati wilayah laut Viet Nam, semua hak dan kepentingan yang sah di wilayah lautnya, jangan melakukan tindakan yang merumitkan situasi. Pasukan-pasukan fungsional di laut Viet Nam telah dan sedang  melaksanakan kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi secara damai, sesuai dengan hukum untuk membela wilayah laut Viet Nam. Pada hari-hari ini, rakyat Viet Nam, opini umum negara-negara di kawasan dan di dunia telah memprotes keras tindakan-tindakan yang tidak sah dari Tiongkok di wilayah laut Viet Nam, mendukung pasukan-pasukan pelaksana hukum Viet Nam menyelesaikan tugas luhur  dan sucinya, turut membela perdamaian, keamanan dan kestabilan di kawasan dan di dunia.