(VOVworld) – Diantara 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditinjau dan diesahkan dan 12 RUU yang mendapat sumbangan pendapat pada persidangan ke-8 Majelis Nasional (MN VN) Vietnam angkatan ke-13, ada banyak proyek penting yang bersangkutan dengan hak manusia, hak dan kewajiban fundamental dari warga negara. Isi-isi semua RUU yang diamandir ini semua-nya bertujuan mengkongkritkan semangat dan isi Undang-Undang Dasar - tahun 2013 (UUD -2013), menuju ke penjaminan yang lebih baik hak manusia.
Isi amandemen dari semua RUU pada pokok-nya berfokus pada pekerjaan menjamin kestabilan kehidupan kaum pekerja, menjamin semua syarat tentang hak mendapatkan perumahan untuk warga negara, membela lebih baik kepentingan dari orang-orang yang posisi-nya lemah. Menstabilkan kehidupan kaum pekerja, menjamin hak perumahan warganya. Diantara RUU yang dibahas, RUU tentang Asuransi Sosial selalu mendapat perhatian dari banyak anggota MN, karena asuransi sosial merupakan pilar paling penting dari sistem jaring pengaman sosial. Pasal 59 UUD - 2013 juga untuk pertama kalinya menegaskan: “Negara menciptakan kesetaraan tentang kesempatan kepada warga negara untuk bisa menikmati kepentingan sosial, mengembangkan sistem jaring pengaman sosial dan lain- lain…”.
Berfokus menstabilkan kehidupan kaum pekerja, menjamin hak perumahan warga negara
Oleh karena itu, RUU tentang Asuransi Sosial (amandemen) kali ini berhasil mengarahkan hal yang amat penting tentang perluasan obyek yang turut asuransi sosial dan menuju ke asuransi sosial seluruh penduduk pada waktu mendatang. Kongkrit-nya yalah RUU menetapkan bahwa kaum pekerja yang bekerja menurut kontrak kerja menurut musiman atau satu pekerjaan tertentu dengan waktu dari 1 sampai dibawah tiga bulan wajib turut asuransi. Perihal membawa kelompok pekerja tersebut turut asuransi sosial secara wajib bertujuan untuk terus memperluas obyek peserta asuransi sosial adalah untuk menjamin keamanan sosial untuk tenaga kerja yang tidak punya kemampuan bekerja lagi. Selain itu, RUU ini juga memperluas obyek peserta asuransi untuk para pejabat paro waktu di tingkat kecamatan dan kota madya. Ibu Ho Thi Thuy, Anggota MN Vietnam dari propinsi Vinh Phuc mengatakan: “Menambah pejabat tidak purna waktu tingkat kecamatan untuk ikut serta pada asuransi sosial secara wajib memanifestasikan perhatian dari Negara terhadap pemerintahan di basis pada umum-nya dan pejabat tingkat kecamatan pada khususnya. Namun, Pemerintah perlu membuat solusi pengelolaan dan pemeriksaan yang ketat terhadap obyek tersebut untuk membatasi peningkatan beban anggaran keuangan negara”
RUU tentang Asuransi Sosial (amandemen) diesahkan dan proses menggelarkan pelaksanaan dan menjamin penaatan undang-undang akan merupakan dasar untuk memperluas obyek peserta asuransi sosial untuk mencapai target yaitu sampai tahun 2020, ada 50% pekerja yang ikut serta pada asuransi sosial, sama dengan kira-kira 24,4 juta orang.
Jika RUU tentang Asuransi Sosial (amandemen) untuk menstabilkan kehidupan kaum pekerja ketika mendapatkan asuransi, maka RUU tentang Perumahan (amandemen) mempunyai ketentuan-ketentuan yang menginstitusikan ketentuan-ketentuan UUD tentang hak mendapatkan perumahan dari warga negara, membela hak kepemilikan perumahan, hak dan kewajiban dari pemilik dan pengguna perumahan. RUU ini juga mengeluarkan ketentuan-ketentuan kongkrit tentang kebijakan perumahan sosial agar obyek-obyek di kalangan masyarakat, orang-orang yang berpendapatan rendah dan kepala keluarga miskin bisa membeli, menyewa dan mengangsur perumahan sosial dengan harga murah atau mendapatkan bantuan dana dari Negara.
Membela secara lebih baik kepentingan orang-orang yang posisinya lemah
Menurut Menteri Hukum Ha Hung Cuong, amandemen atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mencatat dan membela secara lebih baik hak-hak perseorangan dan badan hukum dalam hubungan sipil. Bagi perseorangan, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang ini, melengkapi banyak mekanisme hukum baru dan rasional untuk membela secara lebih baik hak dari orang-orang yang posisinya lemah tentang kemampuan perilaku sipil, khususnya sistim perwalian terhadap pra-pemuda, orang yang kehilangan perilaku sipil, orang yang menjumpai kesulitan dalam memahami dan menguasai perilaku-nya. Tentang badan hukum untuk mengkongkritkan isi dan semangat Undang-Undang Dasar tentang hak berorganisasi, hak kebebasan berbisnis, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perseorangan dan organisasi berhak membentuk badan hukum, kecuali kalau ada ketentuan-ketenuan lain dalam Kitab Undang-Undang ini.
Seiring dengan membahas, meninjau kembali dan mengamandir berbagai RUU, para anggota MN juga akan berbahas tentang pekerjaan meratifikasi dua Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Konvensi tentang Hak Penyandang Cacad dan Konvensi tentang anti penyiksaan dan semua bentuk perilaku atau sanksi yang kejam, tanpa perikemanuisiaan atau menghina manusia. Ratifikasi dua Konvensi ini akan menjamin semakin lebih baik semua hak asasi manusia di Vietnam. Menteri Tenaga Kerja, Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam, Pham Thi Hai Chuyen menegaskan: “Ratifikasi atas Konvensi tentang Hak penyandang cacad merupakan satu tonggak penting, turut memperkuat koridor hukum supaya penyandang cacad bisa sama berpartisipasi sama derajat dalam masyarakat seperti para anggota lain, memberikan sumbangan pada perkembangan bersama Tanah Air. Semangat Konvensi tentang Hak Penyandang Cacad yalah memobilisasi partisipasi dari seluruh komunitas dan masyarakat dalam memberikan bantuan kepada para penyandang cacad. Hal ini juga memberikan sumbangan mengurangi beban dari Negara, memperkuat tanggung jawab masyarakat, bersamaan itu berpengaruh positif terhadap partisipasi dari penyandang cacad dalam semua aktivitas untuk berbaur pada komunitas”.
Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri, MN Vietnam, Tran Van Hang menilai: “Ratifikasi Konvensi sesuai dengan ketentuan UUD-2013, diantaranya menegaskan bahwa semua orang berhak untuk tidak disiksa, ditindak dengan kekeraswan, diburu, dihina atau semua bentuk perilaku lain yang melanggar padajasmani, kesehatan dan melanggar kehormatan dan martabat” (Pasal 20).
Membela hak manusia bergantung pada keseluruhan bermasam-macam syarat yang berbeda-beda, misal-nya ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan, diantaranya hukum memainkan peranan penting papan atas. Karena semua hak manusia kalau sudah dikodifikasikan akan bersifat wajib, diakui masyarakat dan dilindungi. Perihal Persidangan ke-8 MN Vietnam angkatan ke-13 meninjau kembali, mengamandir isi beberapa RUU yang bersangkutan dengan kepentingan penduduk akan turut menjamin lebih baik pelaksanaan hak manusia, sekaligus merupakan langkah penting untuk menterjemahkan UUD-2013 ke dalam praktek kehidupan./.