Penjara Vinh Quang saat ini tengah memenjarakan sekitar 4.000 narapidana  (Foto: vov)

Pemberian amnesti berati melaksanakan kebijakan kemanusiaan Partai Komunis dan Negara Viet Nam terhadap para narapidana, bersamaan itu menyemangati para orang yang dijatuhkan hukuman penjara untuk merasakan penyesalan, aktif belajar, bekerja dan menjalani reedukasi untuk mendapatkan pengampunan negara.

Menjamin Sifat yang Serius dan Ketat.

Selama ini Partai Komunis dan Negara Viet Nam telah melaksanakan banyak kali amnesti dan pengampunan bagi narapidana yang melakukan proses reedukasi, bekerja dan belajar dengan baik untuk berbaur kembali ke masyarakat dan para narapidana yang tengah sementara ditunda atau dihentikan pelaksanaan hukuman penjara secara bersyarat sesuai amnesti yang ditetapkan undang-undang. Amnesti 2022 sekali lagi menegaskan kebijakan pengampunan Partai Komunis dan Negara Viet Nam serta tradisi kemanusiaan bangsa terhadap pelaku kejahatan, menyemangati mereka merasakan penyesalan, melatih diri untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.

Sejak presiden negara menandatangani keputusan amnesti 2022, meskipun waktunya singkat, tetapi semua kementerian, badan dan instansi terkait dan anggota Dewan Konsultasi Amnesti telah giat dan aktif menggelar pelaksanaan keputusan tersebut, semua pekerjaan dilaksanakan secara ketat sesuai ketentuan undang-undang dan laju yang ditetapkan. Sekitar 3.000 dokumen yang meminta amenesti telah diperiksa, diverifikasi secara serius, ketat, demokratis, terbuka dan transparan. Dengan keputusan amnesti tersebut, ribuan orang mendapat kebahagiaan ketika dapat kembali berkumpul dengan keluarga, siap membuat kehidupan kembali. Orang-orang yang pernah sesat jalan telah harus membayar harga atas pelanggaran hukum mereka, dibatasi beberapa hak warga negara sesuai ketentuan, tetapi masih diberikan beberapa peluang untuk memperbaikinya agar bisa menikmati secara penuh semua hak dan kewajiban itu selaku seorang warga negara. Itulah tanda-tanda kemanusiaan terbesar dalam kebijakan amnesti, mencerminkan secara paling jelas prioritas penjaminan dan pendorongan hak asasi manusia dalam semua haluan dan kebijakan Partai Komunis dan  Negara Viet Nam.

Amnesti  2022 juga adalah amnesti ke-9 sejak Majelis Nasional Viet Nam mengesahkan Undang-Undang tentang Amnesti 2009. Melalui ke-8 kali amnesti, ada sekitar 90.000 orang yang mendapat amnesti telah cepat berbaur ke masyarakat, mendapat kehidupan yang stabil, persentase yang melanggar kembali hukum sangat rendah. Brigadir Nguyen Van Long, Deputi Menteri Keamanan Publik Viet Nam mengumumkan: “Pada 2021, Viet Nam memberikan amnesti kepada sekitar 3.000 narapidana dan melalui pantauan diperlihatkan hanyalah dua orang yang mendapat amnesti yang melakukan kriminalitas kembali, semua sisanya kembali ke tempat pemukiman dan saat ini tengah giat berbaur ke masyarakat. Pada tahun ini, Presiden membolehkan terus memberikan amnesti untuk melaksanakan kebijakan pengampunan Partai Komunis dan Negara Viet Nam”.

Semua Narapidana Sama Derajat

Yang patut diperhatikan Undang-Undang tentang Amnesti Viet Nam tidak hanya diterapkan bagi narapidana orang Viet Nam saja, tetapi juga bagi para narapidana orang asing. Narapidana Chimechidike Ben, kewarganegaraan Negeria yang menjalani hukuman di Pengara Vinh Quang, Tam Dao, provinsi Vinh Phuc dengan kejahatan menjadi perantara, pengangkut zat narkotika selama sekitar 13 tahun ini. Pada tahun ini, narapidana tersebut diberikan amnesti dengan pengampunan hukuman seumur hidup menjadi hukuman penjara 30 tahun mengatakan: “Saat itu sangat hanya ingin mati cepat karena masa depan yang kabur. Namun ketika ke penjaga, mendapat bantuan sepenuh hati dari para kader dan Badan pengawas maka saya telah tenang kembali. Saat itu saya tidak memahami undang-undang Viet Nam, oleh karenanya tidak tahu begitu lamanya hukuman seperti itu ketika mengangkut jumlah narkotika itu. Kalau tahu lebih dahulu saya tidak akan berbuat. Ketika menjalani hukuman, saya sangat sedih, mengkritik diri sendiri karena tidak berpengetahuan maka harus membayarnya dengan harga terlalu tinggi. Kemudian setelah selesai menjalani hukuman penjara saya akan menjadi relawan untuk mempropagandakan pencegahan dan pemberantasan narkotika”.

Deputi Harian PM Pham Binh Minh memimpin sidang Dewan Konsultasi Amnesti pada 23 Agustus  (Foto: vov)

Saat ini terdapat sekitar 750 narapidana asing yang tengah menjalankan hukuman penjaga di beberapa penjaga di Viet Nam. Para narapidana tersebut diperlakukan secara setara seperti para narapidana Viet Nam dalam setiap kali amnesti kalau mereka mencukupi syarat. Pada sidang untuk mempelajari dokumen dan daftar untuk diminta kepada Presiden Negara membebaskan hukuman penjara sebelum batas waktu bagi para narapidana yang memenuhi syarat untuk amnesti pada 2 September 2022 yang diadakan pada 23 Agustus lalu, Deputi Harian Perdana Menteri Viet Nam, Pham Binh Minh, Ketua Dewan Konsultasi Amnesti 2022 menegaskan: “Salah satu prinsip kami ialah kena obyek, tidak membiarkan siapapun yang memenuhi syarat tetapi tidak diberikan amnesti, bersamaan itu juga mempelajari secara sangat transparan dan serius agar tidak membiarkan para narapidana yang tidak memenuhi syarat tetapi mendapat amnesti. Badan-badan  yang mempelajari pemberian amnesti memberikan pendapat dan memutuskan daftar amnesti, jumlah narapidana yang mendapat amnesti untuk disampaikan ke Presiden Negara guna menandatangani keputusan amnesti”.

Meskipun jumlah orang yang mendapat amnesti selama ini  besar, tetapi karena situasi keamanan politik, ketertiban dan keselamatan sosial tetap terjamin, tidak terjadi situasi yang rumit yang ditimbulkan para orang yang mendapat amnesti. Ternyata, sebagian besar orang yang mendapat amnesti telah kembali ke tempat tinggal mereka, menstabilkan kehidupan mereka dan melakukan usaha secara jujur, persentase yang melanggar kembali hukum sangat rendah. Hasil pelaksanaan amnesti tidak hanya menunjukkan tradisi keamnusiaan, toleran bangsa Viet Nam dan kebijakan pengampunan Negara Viet Nam terhadap para pelaku kejahatan, tetapi kita turut melaksanakan dengan baik Program nasional tentang pencegahan dan pemberantasan kriminalitas, demi menjamin semua tuntutan politik, hukum, kejuruan dan diplomasi, mendapat simpati rakyat dan apresiasi oleh komunitas internasional.