Deputi Menlu Vietnam, Nguyen Quoc Dung (Foto: VNA)

Hal itu menunjukkan bahwa negara-negara tersebut kian menghargai peran dan nilai hukum internasional, menegaskan sentralitas ASEAN dalam menangani semua sengketa di Laut Timur.

Laut Timur merupakan kawasan dimana banyak negara dalam dan luar kawasan mempunyai kepentingan bersama, karena ini merupakan kawasan geostrategis, geoekonomi, pertukaran dagang dan maritim yang bebas. Negara mana pun menginginkan kebebasan maritim, perdagangan, dan mobilitas terjamin di kawasan ini. Bagi ASEAN, kawasan ini kian penting karena hampir semua negara anggotanya terkait langsung dengan kepentingan Laut Timur.

Kesepakatan Tinggi dalam Pandangan dan Pendirian

Ketika menyinggung situasi Laut Timur selama ini, banyak pendapat menganggap bahwa ini merupakan subyek yang membuat hubungan negara-negara besar menjadi buruk. Perihal Tiongkok meningkatkan aktivitas di lapangan, memperluas kontrol di Laut Timur  belakangan ini telah menimbulkan reaksi keras dari Pemerintah dan warga di banyak negara, terutama negara-negara ASEAN.

Banyak negara telah mengirim nota resmi kepada PBB untuk menyatakan pendirian hukum di Laut Timur. Menurut Doktor Pham Lan Dung, penjabat Direktur Akademi Diplomatik Vietnam, hal itu menunjukkan kesepakatan tinggi ASEAN dalam menghargai hukum internasional dalam menangani sengketa di Laut Timur:

“Diedarkannya nota yang kental dengan kata-kata dan isi hukum menunjukkan bahwa negara-negara semakin menghargai peran dan nilai hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982), dengan demikian menegaskan sifat universal dan konsekuen dari UNCLOS yang membentuk kerangka hukum, atas semua aktivitas di laut dan samudra. Itu merupakan tindakan-tindakan yang menunjukkan semangat supremasi hukum yang diinginkan oleh komunitas internasional”.

Memahami secara jelas bahwa Laut Timur merupakan salah satu tantangan utama bagi Komunitas ASEAN sampai tahun 2025, ASEAN sudah dan tengah menjalankan langkah-langkah dan pandangan yang lebih jelas tentang rencana-rencana  dalam masalah ini, memberikan prakiraan tentang dampak terhadap ASEAN dan negara-negara anggotanya serta menekankan sentralitas ASEAN untuk menangani masalah.

Pada kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-36 dan ke-37 pada 2020, masalah Laut Timur mendapat musyawarah dan mufakat dari pimpinan ASEAN bahwa fondasi hukum satu-satunya dan konsekuen untuk menangani masalah-masalah Laut Timur ialah UNCLOS 1982. Semua negara pun sepakat mendorong cepat proses perundingan dan pemberlakuaan COC, naskah menyelenggarakan semua perilaku di laut antara para pihak terkait demi satu kawasan Laut Timur yang damai, stabil, dan makmur. Yang lebih penting, ASEAN selalu menekankan sentralitasnya di tengah persaingan antara negara-negara adi kuasa semakin menjadi serius. Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Quoc Dung mengatakan:

“ASEAN dan negara-negara anggotanya menetapkan bahwa tidak memilih pihak manapun tetapi hanya memilih kepentingan ASEAN. Dengan pandangan yang jelas ini, ASEAN selalu mempunyai pendirian sendiri dalam masalah-masalah internasional dan regional, di antaranya masalah Laut Timur. Itu merupakan cara ASEAN mempertahankan secara mantap sentralitasnya di kawasan”.

ASEAN Mempertahankan Peran Penting

Sekarang masalah Laut Timur menjadi salah satu tema geopolitik yang terpenting di dunia. Dan Laut Timur telah menjadi titik pusat kawasan Asia Tenggara dengan banyak kepentingan yang berselang-seling secara rumit dan terkait langsung dengan negara-negara ASEAN untuk jangka pendek serta jangka panjang. Itu karena kawasan ASEAN tengah menjadi pusat pertumbuhan global. Dengan latar belakang itu, apabila masalah Laut Timur tidak ditangani secara tepat sesuai hukum internasional dan ketertiban sesuai hukum internasional, ia akan berpengaruh buruk terhadap seluruh kawasan. Oleh karenanya, ASEAN kian perlu mempertahankan peran penting dalam menangani masalah-masalah di Laut Timur. Jurnalis India, Rudroneel Ghost menganggap:

“ASEAN mempunyai peran yang sangat penting ketika dilihat dari pandangan geopolitik. Neraca kekuasaan global tengah berpindah dari Barat ke Timur. Itu alasan mengapa sekarang ini, masalah-masalah keamanan politik terbesar berada di Asia Timur. Dan hal yang penting ialah harus mencapai ketertiban yang sesuai hukum di kawasan ini dimana semua orang harus menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara-negara lain”.

Jurnalis India, Rudroneel Ghost (Foto: VOV)

ASEAN sudah berkali-kali menegaskan pendirian konsekuen dalam menghargai supremasi hukum, memperkuat dialog, menegakkan kepercayaan, menahan diri, jangan melakukan tindakan yang merumitkan situasi, menangani secara damai semua sengketa dan perbedaan sesuai hukum internasional dan UNCLOS 1982, terus berupaya melaksanakan secara lengkap dan serius DOC dan berupaya menyusun COC. Apa yang sudah dan sedang dilakukan ASEAN selama ini menegaskan bahwa ASEAN kian bersatu, mengembangkan kekuatan kolektif untuk menghadapi tantangan-tantangan, di antaranya masalah Laut Timur.