Ilustrasi  (Foto: quochoi.vn)

Setelah dua tahun mengatasi dampak Pandemi Covid-19, hingga pertengahan tahun 2022, banyak organisasi internasional yang terkemuka telah mengapresiasi hasil  dan prospek perkembangan Viet Nam di beberapa bidang seperti peringkat kredibilitas nasional, pemulihan ekonomi dan pandangan  positif terhadap Viet Nam di pasar modal internsional. Bank Standard Chartered memprakirakan bahwa PDB Viet Nam meningkat 10,8 persen pada triwulan III, 3,9 persen pada triwulan IV dan sepanjang tahun mencapai 6,7 persen. Bank HSBC meningkatkan prakiraan pertumbuhan Viet Nam tahun 2022 menjadi 6,9 persen alih-alih 6,6 persen sebelumnya. Data-data ini menunjukkan prestasi dan prospek pembangunan tanah air di bawah kepemimpinan Partai Komunis, Negara dan kekompakan seluruh rakyat, selain tentunya penyelenggaraan dan pengelolaan yang efektif dari Pemerintah Viet Nam dalam menghadapi gejolak-gejolak yang  sulit diduga. Profesor, Doktor Ilmiah Phan Xuan Son dari Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh mengungkapkan, “Komunitas internasional dan beberara organisasi mengapresiasi penyelenggaraan Pemerintah Viet Nam. Secara umnya penyelenggaraan pemerintah baik dan pada konteks yang sulit, di antaranya Pandemi Covid-19, namun pertumbuhan Viet Nam belum pernah mengalami taraf minus, sedikitnya mencapai 2 persen. Penyelenggaraan pemerintah sangat dinamis, peka dan berhasil menangani situasi secara dinamis, fleksibel dan kreatif”.

Penyelenggaraan dan pengelolaan Pemerintah merupakan prasyarat mantap untuk terus membangun dan menyempurnakan sistem badan administrasi Negara sesuai arahan pembangunan negara hukum. Di antaranya, tuntutan bagi lembaga-lembaga pelaksana hak eksekutif ialah terus memperbarui organisasi dan kegiatan Pemerintah secara ramping, berhasil-guna dan berdaya-guna, membangun administrasi negara demi melayani rakyat, demokrasi dan hukum secara profesional, modern, jernih, kuat, terbuka dan transparan, fokus membangun pemerintah yang “membina, bersih, lurus dan bertindak”. Profesor Hoang The Lien, mantan Deputi Menteri Hukum Viet Nam mengatakan, “Ide pemerintah yang membina pembangunan merupakan pikiran terobosan dan menegaskan peran baru. Untuk melaksanakan peran membina pembangunan, negara harus memiliki kapasitas sebenarnya, harus terus memperkuat reformasi. Dalam negara hukum, negara itu harus transparan dan bertanggung-jawab”.

Meningkatkan desentralisasi juga merupakan salah satu visi pemerintah dalam masa bakti ini untuk membangun negara hukum. Perdana Menteri Viet Nam, Pham Minh Chinh mengatakan, “Menggencarkan desentralisasi secara rasional, melakukan individuasi tanggung-jawab seiring meningkatkan kapasitas bawahan, memperkuat koordinasi, pemeriksaan, pengawasan dan pengontrolan kekuasaan. Mengembangkan keinisiatifan, kedinamisan dan kreativitas di semua tingkat, membangun mekanisme untuk memacu dan melindungi pejabat yang memperbarui diri sendiri, kreatif, berani berpikir dan berani bertindak demi kepentingan umum”.

Salah satu kriteria penting dari negara hukum ialah menunjungi tinggi keterbukaan, transparansi dan tanggung-jawab pemaparan dalam kegiatan. Ini juga merupakan satu keunikan Negara Hukum Sosialis Viet Nam – negara dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat, memanifestasikan hak berdaulat rakyat, merupakan kondisi bagi rakyat untuk dapat melaksanakan hak pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan semua lembaga negara.

Ketika terdapat satu administrasi yang demokratis, profesional, modern dan menganggap warga sebaga sentral, warga dapat melakukan pengawasan, menganggap kepuasan warga sebagai ukuran atas kualitas kegiatan aparat administrasi negara, maka kegiatan aparat administrasi pada khususnya dan negara pada umumnya kian efektif. Profesor Tran Ngoc Duong, Kepala Dewan Konsultasi Demokrasi dan Hukum dari Pengurus Besar Front Tanah Air Viet Nam mengungkapkan, “Perlu membangun mekanisme  pengontrolan kekuasaan dari rakyat yang cukup kuat. Yang mendesak, harus berhasil menyusun Undang-Undang Pengawasan dan Kritik Sosial  dari rakyat untuk mencakup semua wujud yang adalah individu warga dan organisasi rakyat untuk berpartisipasi dan mengontrol kekuasaan negara, terutama dalam syarat sistem politik dengan satu partai yang berkuasa di Viet Nam. Oleh karenanya mekanisme pengawasan rakyat terhadap kekuasaan negara sangat penting”.

Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam menetapkan salah satu solusi dasar untuk membangun dan menyempurnakan Negara Hukum Sosialis Viet Nam ialah menetapkan secara lebih jelas peran, posisi, fungsi, tugas dan hak lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan hak legislatif, eksekutif dan yudikatif berdasarkan hukum, menjamain kekuasaan negara adalah tunggal, ada pembagian yang jelas dan koordinasi yang erat. Visi tersebut tengah secara bertahap direalisasikan untuk menyempurnakan aparat administrasi, meningkatkan efektivitas manajemen nasional daerah lokal dan membangun Negara Hukum Sosialis Viet Nam.  Dinh Hieu – Thu Hoa