(VOVWORLD) -Persidangan ke-6 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XV ditutup pada Rabu pagi (29 November), di Kota Hanoi setelah berlangsung lebih dari 20 hari kerja. Hasil-hasil yang dicapai pada persidangan di bidang legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan mengenai isu-isu penting negara akan menciptakan prasyarat bagi pembangunan sosial-ekonomi, orientasi operasional, dan hasil-hasil untuk sisa masa batiknya.
Pada persidangan kali ini, MN melaksanakan sejumlah pekerjaan besar dengan banyak isi, diantaranya mempertimbangkan dan mengesahkan banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Resolusi yang penting. Persidangan ini juga mengusulkan solusi-solusi untuk memulihkan dan mengembangkan perekonomian tanah air.
 Persidangan ke-6 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XV ditutup pada Rabu pagi (29 November), di Kota Hanoi setelah berlangsung lebih dari 20 hari kerja (Foto: Quochoi.vn) |
Menyelesaikan sejumlah besar pekerjaan legislatif
Terkait dengan pekerjaan legislasi, pada persidangan ke-6, MN mengesahkan 7 RUU, antara lain: RUU mengenai Sumber Daya Air (amandemen); RUU mengenai Perumahan (amandemen); RUU mengenai Bisnis Properti (amandemen); RUU mengenai Telekomunikasi (amandemen)... MN juga memberikan pendapat terhadap delapan RUU lainnya. Dua RUU pada awalnya direncanakan akan disahkan, namun setelah pembahasan, MN memutuskan untuk terus mempelajari dan mempertimbangkan untuk disahkan pada persidangan terkini, yaitu RUU mengenai Pertanahan (amandemen) dan RUU mengenai Lembaga Perkreditan (amandemen). Nguyen Manh Hung, anggota MN Kota Can Tho, mengatakan:
Jika dibandingkan dengan berbagai persidangan sebelumnya, MN memberikan pendangat dan mengesahkan 12 hingga 14 RUU, namun kali ini jumlahnya bertambah menjadi 17. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan legislasi pada persidangan kali ini sangat besar. MN telah berkoordinasi erat dengan Pemerintah untuk membuat perencanaan sejak dini, bekerja pada hari libur juga untuk menghasilkan RUU yang berkualitas tinggi. Selain itu, badan-badan MN dan Pemerintah membentuk kelompok teknis untuk menerima dan menjelaskan pendapat, terutama untuk undang-undang yang kompleks seperti UU mengenai Pertanahan. Jumlah pendapat sangat besar, hingga 12 juta pendapat. Majelis Nasional telah menerimanya dengan semangat tidak melewatkan pendapat apa pun dan menemukan solusi yang paling implementatif.”
Pada persidangan ini, MN memberikan suara untuk mengesahkan banyak Resolusi, seperti: Resolusi mengenai percontohan sejumlah mekanisme dan kebijakan khusus mengenai investasi pembangunan proyek lalu lintas jalan darat; Resolusi mengenai penerapan pajak penghasilan badan usaha tambahan sesuai ketentuan tentang mencegah pengikisan basis pajak global; Resolusi mengenai prakiraan APBN tahun 2024... Yang patut diperhatikan, Resolusi mengenai prakiraan rancangan APBN tahun 2024, Resolusi mengenai reformasi menyeluruh tentang keijakan gaji sejak tanggal 1 Juli 2024.
Meningkatkan kualitas pengawasan tertinggi
Pada persidangan ini, untuk pertama kalinya dalam masa bakti ke-15, Perdana Menteri (PM), Deputi PM, berbagai Menteri, kepala instansi telah menjawab interpelasi dari para anggota MN. Dengan skala yang luas terkait dengan 21 bidang yang berbeda-beda. Bapak Nguyen Truong Giang, Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Nasional, menilai:
“Ke-21 bidang yang dilakukan interpelasi telah dimasukkan ke dalam resolusi MN, tentang tanggung jawab masing-masing menteri, tanggung jawab masing-masing sektor tentang waktu dan solusi pelaksanaannya. Atas dasar itu, MN memberlakukan Resolusi tanya jawab interpelasi yang menjelasksan apa yang telah dilakukan, apa yang belum dilakukan, tanggung jawab dan solusi untuk pelaksanaannya di masa mendatang, memenuhi kebutuhan dan aspirasi pemilih.”
Selain itu, MN melakukan pengambilan suara kepercayaan terhadap 44 orang yang memegang jabatan yang dipilih atau disahkan oleh MN. Pada persidangan ini juga, untuk pertama kalinya MN mengawasi paruh masa tiga program target nasional tentang pembangunan pedesaan baru periode 2021 - 2025, yaitu program target nasional tentang pembangunan perdesaan baru dan pengentasan dari kemiskinan yang berkelanjutan, pengembangan sosial-ekonomi daerah warga etnis minoritas dan daerah pegunungan.
Menargetkan pertumbuhan dari 6-6,5% pada tahun 2024
Pada persidangan ke-6 MN angkatan ke-15, para anggota MN telah mengesahkan Resolusi mengenai rencana pembangunan ekonomi dan sosial tahun 2024. Resolusi tersebut menetapkan target dan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari 6% menjadi 6,5%, satu target yang memerlukan upaya dan tekad yang besar dari seluruh sistem politik, komunitas bisnis, dan masyarakat. Ketua Komisi Ekonomi MN Vu Hong Thanh mengatakan:
“Target pertumbuhan PDB dibangun atas dasar analisis dan prakiraan situasi domestik dan internasional, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang kondusif dan sulit pada tahun 2024. Merapati orientasi target, tugas dari rencana pembangunan ekonomi dan sosial selama 5 tahun dari 2021- 2025. Penetapan target yang tinggi menunjukkan tekad Pemerintah untuk berupaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus menjamin keselarasan dan keluwesan dalam pelaksanaan semua target tersebut.”
Persidangan ke-6, sidang paruh waktu MN ke-15, telah mencapai target-target mendasar. Keputusan-keputusan yang disahkan pada persidangan ini menjadi dasar untuk menghapuskan hambatan, menjamin jaring pengaman sosial, dan mencapai target-target pembangunan pada waktu mendatang./.