Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc  (tengah) di depan pertemuan tersebut (Foto: VGP/Quang Hieu)

Ini adalah untuk kali kedua, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengadakan dialog dengan badan-badan usaha. Pertemuan pertama  berlangsung pada satu tahun lalu di kota Ho Chi Minh. Ada kira-kira 2000 utusan langsung yang menghadiri dialog, bersama-sama dengan 10 000 peserta di 63 tempat online di seluruh Vietnam yang meliputi blok badan usaha swasta, badan-badan usaha yang bermodal asing langsung (FDI), badan-badan usaha milik Negara dan badan-badan usaha yang sudah dipeseronisasi, beberapa kedutaan besar, beberap lembaga keuangan besar dan badan-badan Negara.

Mengatasi problematik dan kesulitan  yang dihadapi badan-badan usaha.

Segera setelah pertemuan dengan badan-badan usaha pada tahun 2016,  Perdana Menteri Pemerintah telah memberlakukan Resolusi 35/CP 2016 tentang bantuan dan pengembangan badan-badan usaha. Selanjutnya, beberapa kementerian, instansi dan daerah telah mencabut ribuan prosedur administrasi, persyaratan bisnis, surat-surat izin turunan yang tidak masuk akal yang merintangi aktivitas-aktivitas badan-badan usaha. Ini merupakan kenyataan yang menggembirakan, memanifestasikan pembaruan kuat yang dijalankan oleh Pemerintah dalam memperbaiki lingkungan bisnis dan bisnis, memacu badan-badan usaha melakukan start-up dan melakukan pembaruan kreatif. Dang The Luong, Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Usaha Kabupaten Hai An, kota Hai Phong memberitahukan: “Ketua Komite Rakyat Kota Hai Phong mengambil tanggal 10 setiap bulan untuk mengadakan pertemuan dan dialog langsung dengan badan-badan usaha. Melalui itu, ada banyak masalah yang telah dipecahkan secara tepat waktu. Ini merupakan pekerjaan yang kena dan tepat waktu sesuai dengan Resolusi Pemerintah nomor 35. Ini merupakan gelombang angin baru yang mendapat kepecayaan dari  badan-badan usaha karena Ketua Komite Rakyat Kota menyatakan: semua pendapat yang dikeluarkan badan-badan usaha akan dipecahkan secara tuntas. Urusan-urusan yang bersangkutan dengan atasan, kalau kalau di kementerian, maka kementerian akan memecahkanya, sedangkan urusan-urusan yang tergolong dalam wewenang kota, maka akan dipecahkan oleh kota”.

Nguyen Chi Dung, Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam memberitahukan bahwa  upaya-upaya memperbaiki prosedur administrasi, memperbaiki lingkungan investasi dan bisnis, mengurangi biaya dan memacu usaha start-up, memulai bisnis di daerah-daerah sesuai dengan semangat Resolusi Pemerintah nomor 35 semuanya telah memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki lingkungan investasi dan bisnis di Vietnam. Pada tahun 2016, ada lebih dari 110 000 badan usaha  yang telah dibentuk, meningkat lebih dari 16% terbanding dengan tahun 2015, mencapai tarap rekor selama ini. Menurut penilaian Bank Dunia, pada tahun 2016, Vietnam  meningkatkan 9 tingkat (dari posisi ke-91 naik ke posisi ke-82) tentang indeks lingkungan bisnis. Beberapa organisasi seperti Eurocham, Amcham dan Jetro semuanya mengeluarkan sudut pandang positif tentang lingkungan bisnis di Vietnam.

Berjalan seperjalanan dan memberikan bantuan kepada badan-badan usaha untuk berkembang  kuat.

Menjelang pertemuan antara Perdana Menteri dengan badan-badan usaha tahun 2017, Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI)  telah menerima 200 usulan dari badan usaha   dan disampaikan kepada  beberapa kementerian, instansi dan daerah untuk dipelajari dan dipecahkan. Badan ini telah merekomendasikan lima kelompok solusi kepada Perdana Menteri untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh badan-badan usaha. Vu Tien Loc, Ketua VCCI memberitahukan: “Perdana Menteri mendengarkan kedua pihak yaitu pemerintahan dan badan-badan usaha untuk mengeluarkan keputusan-keputusan  yang tepat. Semangat umum-nya ialah Perdana Menteri  sangat gigih. Melalui  pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh badan-badan usaha, ada banyak kementerian, instansi dan daerah belum sungguh-sungguh berhasil menterjemahkan tuntutan-tuntutan  yang tercantum dalam Resolusi Pemerintah nomor 35. Oleh karena itu, tantangan  paling besar yang dihadapi oleh Perdana Menteri dan Pemerintah ialah bagamana mengubah tekat reformasi dan pesan reformasi  dari Pemerintah menjadi perilaku sehari-hari dari jajaran pejabat dan pegawai negeri  di berbagai tingkat pemerinhan di basis”.

Vietnam menargetkan  akan ada lebih dari 1 juta badan usaha yang terbentuk pada tahun 2020. Tapi data-data menunjukkan bawah jumlah badan usaha yang bubar dan menghentikan bisnis pada triwulan I tahun 2017 terus berlangsung pada tarap tinggi. Dengan demikian, lingkungan bisnis di Vietnam tetap masih ada banyak problematik. Pertemuan antara Perdana Menteri dengan badan-badan usaha tahun 2017 yang berlangsung segera setelah Sidang Pleno ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan XII yang mengeluarkan Resolusi guna mendorong pengembangan ekonomi swasta telah menunjukkan upaya keras dari Pemerintah dalam berjalan seperjalanan dengan badan usaha dan memberikan bantuan kepada badan-badan usaha untuk menjadi  tenaga pendorong penting  dari perekonomian pasar  dengan pengarahan sosialis.