Warga Kota Hanoi mencari informasi ketika melakukan prosedur administrasi (Foto: Thai Hien / Koran Ha Noi moi)

Membangun E-government merupakan tugas penting strategis dalam menggelarkan satu administrasi modern Vietnam dan juga merupakan tuntutan dari warga dan badan usaha. Target Vietnam dalam tahapan 2019-2025 adalah menyempurnakan fondasi E-government untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aktivitas mesin aparat administrasi Negara dan kualitas dalam melayani warga dan badan usaha. Bersamaan itu, Vietnam ingin mengembangkan E-government berdasarkan data dan data terbuka, menuju ke Pemerintah digital, perekonomian digital, dan masyarakat digital, menjamin keselamatan informasi dan keamanan siber.

Membentuk sistem bimbingan yang menjelujuri dari Pusat sampai daerah

Guna mendorong pembangunan E-government, menuju ke Pemerintah digital, perekonomian dan masyarakat digital, pada 7/3/2019, Pemerintah telah memberlakukan Keputusan nomor 17 tentang beberapa tugas dan solusi titik berat dari pengembangan E-government tahapan 2019-2020, pengarahan ke tahun 2025. Di antaranya, Komite Nasional tentang E-government dengan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc sebagai Ketua, langsung memimpin pekerjaan membangun dan mengembangkan komite nasional. Di atas dasar fondasi ini, semua kementerian, instansi, provinsi dan kota telah membentuk Badan Pengarahan tentang pembangunan E-government, menciptakan kesatuan yang sinkron dalam memimpin pembangunan E-government dari Pusat sampai daerah. Menteri, Kepala Kantor Pemerintah Mai Tien Dung memberitahukan:

“Ini merupakan satu tekad politik yang sangat tinggi dari kepala Pemerintah ketika melihat bahwa pengaruh kepentingan sangat kuat ketika kita menuju ke satu perekonomian digital dan masyarakat digital. Bisa dikatakan bahwa kita telah memperoleh pengalaman dari negara-negara yang berjalan di depan dalam membangun E-government, dan mencapai beberapa hasil tertentu permulaan”.

Dari situ, selangkah demi selangkah menyempurnakan kerangka hukum yang sinkron tentang pembangunan E-government, berhasil mengoperasikan beberapa sistem yang berarti dalam menggelarkan E-government. Isi-isi besar dari Portal Jasa Publik Nasional juga sedang dilaksanakan, pekerjaan menjamin keselamatan dan keamanan dipahami secara lebih lengkap dan telah mencapai hasil-hasil positif.

Mengoperasikan perangkat-perangkat lunak yang berguna

Bersama dengan pembentukan sistem pimpinan yang bersifat menjelujuri, pada tahun 2019, Vietnam telah mengoperasikan 3 sistem: poros terpadu dokumen nasional, Sistem E-Cabinet (sistem informasi untuk melayani rapat dan menangani pekerjaan Pemerintah), dan Portal Jasa Publik Nasional. Itu merupakan fondasi-fondasi penting untuk mengoperasikan E-government, administrasi publik elektronik di Vietnam, menuju ke Pemerintah tanpa kertas, modern, profesional, dan transparan. Menurut perhitungan, mengoperasikan sistem-sistem ini turut menghemat biaya puluhan juta USD terbanding dengan mengirim dan menerima dokumen kertas, bersamaan itu menghemat waktu. PM Nguyen Xuan Phuc menilai:

“Tidak hanya turut menghemat biaya administrasi, mengurangi waktu dalam menangani dokumen dan menuju ke penghapusan situasi tersimpannya dokumen, membantu pimpinan dan kantor mengetahui situasi menangani dokumen di sistem komputer. Dari situ, memberikan kepemimpinan secara tepat waktu guna meningkatkan kualitas dan hasil-guna manajemen. Suksesnya dalam menggelarkan konektivitas terpadu dokumen elektronik dari Pusat sampai daerah merupakan fondasi untuk menggelarkan konektivitas terpadu sistem-sistem informasi, melayani pimpinan dan manajemen dari Pemerintah dan PM Pemerintah serta pemerintahan semua tingkat”.

Semua upaya Vietnam dalam membangun E-government menerima penilaian positif dari komunitas internasional. Deputi Menteri Pengembangan Digital, Informasi Perhubungan dan Komunikasi Publik Federasi Rusia, M.V. Mamonov menilai tinggi target Vietnam ialah menjadi negara yang punya Indeks perkembangan Pemerintah di tingkat tinggi. Rusia ingin bekerjasama dengan Vietnam dalam mendidik pejabat dan pakar di bidang teknologi informasi, dan keamanan siber. Sementara itu, Ki Byoung Kim, Kepala Departemen urusan E-government Global, Kementerian Keamanan dan Dalam Negeri Republik Korea, juga menganggap bahwa Vietnam sangat bertekad membangun E-government.

Pemerintah Vietnam menetapkan bahwa membangun E-government, menuju ke Pemerintah digital, masyarakat digital dan perekonomian digital merupakan salah satu prioritas papan atas tahapan 2016-2020 guna menciptakan fondasi-fondasi yang mantap untuk transformasi digital yang komprehensif dalam tahapan 2021-2030. Oleh karena itu, semua perkembangan dalam membangun E-government pada tahun 2019 sedang turut merealisasikan target tersebut, selangkah demi selangkah membuka peluang-peluang perkembangan Vietnam.