Sekjen KS PKV, Presiden Nguyen Phu Trong memimpin sidang ke-18  Badan Pengarahan KS PKV urusan pencegahan dan pemberantasan korupsi, 25/7/2020 (Foto: hanoimoi.com.vn)

Pada tahun 2011, naskah Kongres Nasional XI PKV memperingatkan: “Situasi kemerosotan politik, ideologi, moral dan gaya hidup di sebagian yang tidak kecil dari kader, anggota PKV, dan situasi korupsi, keborosan, biokratisme, penyelewengan dan keborokan sosial belum dicegah dan dimundurkan, tetapi masih terus mengalami perkembangan yang rumit”. Setelah lima tahun berupaya melaksanakan Resolusi Sidang Pleno ke-4 KS PKV angkatan XI tentang pembangunan dan rektifikasi PKV, situasi  mengalami perubahan yang lebih baik, tetapi Resolusi Sidang Pleno ke-4 KS PKV angkatan XII menilai: “Korupsi, keborosan, penyelewengan masih tetap serius, terfokus di kalangan di para anggota PKV yang memegang jabatan dalam mesin aparat Negara”. Oleh karena itu, PKV dan Negara selalu menetapkan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah perjuangan yang lama, sulit dan rumit. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV, Presiden Nguyen Phu Trong, Kepala Badan Pengarahan KS PKV urusan pencegahan dan pemberantasan korupsi menegaskan:

“Ini merupakan jalan PKV, undang-undang yang kita harus susun, jadi kalau perlu harus direvisi. Kita adalah Negara hukum, di bawah kepemimpinan satu-satunya PKV dengan koordinasi. Meskipun pendapat pribadi mungkin bisa berbeda, tetapi harus demi kepentingan kolektif”.

Bersama dengan waktu, penilaian “Korupsi terfokus pada beberapa anggota PKV yang memegang jabatan dalam mesin aparat Negara” semakin lebih akurat sejak awal masa bakti hingga sekarang. Badan-badan yang berwewenang telah menangani dan menjatuhi disiplin terhadap lebih dari 110 pejabat yang dikelola KS PKV. Badan-badan penuduh telah melakukan tuntutan terhadap 8.883 kasus  dengan 15.000 terdakwa, dengan tuduhan-tuduhan korupsi, kekaderan dan ekonomi. Instansi inspektorat dan pemeriksaan keuangan telah merekomendasikan, mengembalikan, dan menangani 477 triliun VND dan lebih dari 8.600 Ha tanah; merekomendasikan menjatuhkan tanggung jawab terhadap 8.700 kolektif, banyak perseorangan, dan menyerahkannya kepada badan investigasi untuk menangani 451 kasus dengan 648 obyek. Nguyen Huy Tien, Wakil Jaksa Agung Rakyat, mengatakan:

“Kejaksaan Agung Rakyat telah berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik, Mahkamah Agung Rakyat untuk berfokus membimbing investigasi, penuntutan dan pengadilan terhadap banyak kasus besar tentang korupsi, ekonomi, dan kekaderan yang ditinjau dan dipimpin Badan Pengarahan KS PKV urusan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pekerjaan mengawasi aktivitas hukum telah lebih merapati situasi dan lebih efektif, persentase naik banding yang disetujui Pengadilan, turut memperkuat hukum dalam aktivitas yudikatif”.

Dengan hasil-hasil ini, Mayor Jenderal Trieu Xuan Hoa, mantan Panglima KODAM 7 menilai bahwa dengan pengalaman-pengalaman memimpin selama 90 tahun ini, PKV pasti akan terus mempunyai banyak strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk mereformasikan institusi, berjuang mencegah dan memberantas korupsi, memimpin Tanah Air berkembang secara lebih cepat dan lebih kuat lagi:

“Upaya mencegah dan memberantas korupsi pasti akan terus dilakukan. Hal itu harus bersifat deterensi sekaligus menciptakan syarat bagi orang-orang itu untuk memperbaiki kesalahan. Khususnya harus mendidik barisan kader muda di kemudian hari agar supaya menghindari kesalahan-kesalahan itu”.

Hanya terhitung dari tahun 2016 hingga sekarang, KS PKV, Polit Biro KS PKV, Sekretariat KS PKV telah memberlakukan lebih dari 80 naskah guna memperluas pekerjaan membangun PKV, sistem politik, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Majelis Nasional telah memberlakukan 63 undang-undang dan peraturan, 66 resolusi; Pemerintah dan Perdana Menteri Pemerintah memberlakukan 611 Peraturan, 532 Resolusi, 197 Keputusan. Yang patut diperhatikan ialah baru-baru ini, di rapat Badan Pengarahan KS PKV urusan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Sekjen, Presiden Nguyen Phu Trong memberikan bimbingan untuk cepat menyelesaikan pemberlakuan satu naskah yang sangat penting, yaitu Ketentuan tentang memacu dan melindungi kader, anggota PKB yang berani berpikir, berani bertindak, berani melakukan terobosan, berani bertanggung jawab demi kepentingan bersama dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang dilimpahkan. Sekjen, Presiden Nguyen Phu Trong mengatakan:

“Tugas di waktu mendatang ialah harus berfokus melayani tugas politik, yang titik beratnya adalah melayani penyelenggaraan Kongres Organisasi Partai berbagai tingkat dan Kongres Nasional XIII PKV mencapai sukses baik”.

Hasil yang menggembirakan tentang pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi baru-baru ini telah menegaskan sifat komprehensif intensif dalam langkah-langkah mencegah dan memberantas korupsi yang sudah dan sedang dilaksanakan PKV, Negara, dan rakyat Vietnam untuk membangun dengan suskes Negara hukum sosialis, milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat.