(VOVworld) – Setelah melalui perdebatan-perdebatan, Majelis Tinggi Brasil, Rabu (11/5), telah resmi memasuki sidang pleno untuk melakukan pemungutan suara memakzulkan Presiden Negara ini, Dilma Rousseff yang terlibat pada tuduhan melanggar Undang-Undang tentang APBN. Kasus ini menunjukkan bahwa Brasil sedang terperangkap dalam krisis politik yang paling buruk dalam sejarah dan memberikan dampak tidak kecil terhadap pengembangan ekonomi negara Amerika Latin ini.

Sidang pleno Majelis Tinggi Brasil dimulai pada pukul 13.00 Rabu (11/5) menurut waktu GMT. Ada 85 senator memberikan suara keputusan terakhir menghentikan jabatan Presiden Dilma Rousseff dan memulai proses pemakzulan terhadap pemimpin ini. Hanya perlu 41 diantara 81 senator yang mengesahkan permulaan prosedur gugatan, maka Presiden Brasil akan dihentikan kepemimpinannya dalam waktu 6 bulan dan Wakil Presiden, Michel Temer akan untuk sementara menjadi penggantinya. Akan tetapi, Ketua Majelis Tinggi Brasil, Renan Calheiros menilai bahwa proses pemakzulan ibu Dilma Rousseff akan “memakan waktu sangat panjang dan sulit”.

Kira-kira sebulan lalu, Majelis Rendah Brasil, 17/4 telah mengadakan pemungutan suara tentang pemakzulan terhadap Presiden Dilma Rousseff walaupun pemimpin ini tidak diinvestigasi atau ada tuduhan apapun yang bersangkutan dengan korupsi.


Menentang semua tuduhan

Terhadap tuduhan-tuduhan tentang pelanggaran atas Undang-Undang APBN, Presiden Brasil, Dilma Rousseff menggugat Wakil Presiden Michel Temer dan Mantan Ketua Majelis Rendah, Ecuador Cunha adalah orang-orang yang memimpin intrik kudeta itu, berpengaruh secara serius terhadap Undang-Undang Dasar. Dia berpendapat bahwa apa yang sedang berlangsung merupakan satu proses pemilihan tidak langsung di mana para pemilih tidak berhak memilih.

Sementara itu, para pendukung Presiden Brasil, Dilma Rousseff telah membakar barikade dan menghalangi jalan-jalan di seluruh negeri pada Selasa (10/5), sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang luas untuk menentang pemakzulan terhadap ibu Dilma Rousseff. Polisi Brasil telah memasang barikade di 14 jalan tol di 26 negara bagian di Brasil dan kabupaten federal dimana ada ibukota Brasilia. Di Rio de Janeiro, kaum demonstran membangun barikade di satu jalan utama yang menyambungkan kota ini dengan kota Sao Paulo.

Demontrasi menentang pemakzulan ini diselenggarakan oleh organisasi sayap kiri Front Bersama Brasil. Dalam pesan yang dimuat di Facebook, organisasi ini menegaskan akan berjuang di mana-mana untuk membela demokrasi. Brasil bicara “Tidak” terhadap kudeta. Pada hari yang sama, Jaksa Agung, Eduardo Cardozo juga meminta kepada Mahkamah Agung supaya membatalkan proses pemakzulan terhadap Presiden dengan alasan bahwa aktivitas ini punya motif politik dan tanpa dasar hukum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), Luis Almagro memberitahukan akan melakukan konsultasi hukum dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia antar Amerika tentang proses pemakzulan terhadap Presiden Dilma Rousseff. Dia menegaskan bahwa OAS punya kewajiban mengatasi pelaksanaan demokrasi di kawasan, bersamaan itu menyatakan kecemasan terhadap situasi keamanan hukum di Brasil. Menurut Luis Almagro, Presiden Brasil benar-benar tidak menyia-nyiakan kepercayaan pemilih selama dia berkuasa.


Kesulitan yang bertumpuk-tumpuk terhadap Brasil

Menurut kalangan pengamat, lengser atau tidaknya ibu Dilma Rousseff tidak bisa mengatasi setuntas-tuntasnya masalah-masalah yang masih ada di Brasil. Brian Winter, pakar, warga Brasil  dari Organisasi Americas Society and Council of the Americas berpendapat bahwa tidak ada yang menang dalam pemakzulan terhadap ibu Dilma Rousseff, karena bahkan Parlemen Brasil sendiri juga tidak mendapat kepercayaan rakyat pada saat ada 352 legislator diantara 594 anggota Parlemen dituduh melakukan kesalahan. Sekarang, ekonomi Brasil sedang terjerumus dalam pusaran kemerosotan dengan taraf defisit APBN mencapai 11% GDP, bersamaan itu ialah bahaya penularan wabah penyakit Zika di negara-negara bagian di Brasil Timur Laut.

Untuk mengendalikan Tanah Air lepas dari krisis ekonomi dan politik sekarang, serentetan tantangan diletakkan di bahu para pemimpin Brasil seperti reformasi sistim politik, mengontrol perbelanjaan publik, mengatur kembali sistim perpajakan dan mendorong perkembangan ekonomi. Tantangan-tantangan ini tidak mudah diatasi bagi politikus manapun. Tampaknya, krisis politik di Brasil sekarang membuat pemecahan atas masalah ekonomi menjadi bertambah lebih sulit dari pada yang sudah-sudah.