(VOVWORLD) - Kebebasan berkepercayaan dan beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi menurut Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-Undang Dasar dari sebagian besar negara, di antaranya ada Vietnam. Baru-baru ini, perwakilan dari sejumlah kantor berita dan surat kabar asing yang berada di Vietnam melakukan kunjungan di lapangan ke provinsi Dak Lak untuk menyaksikan pencapaian kebebasan berkepercayaan dalam kehidupan beragama masyarakat di sana.
 Pastor Ai Krol menjawab wawancara kalangan pers (Foto: baodaklak.vn) |
Di Provinsi Dak Lak saat ini ada lebih dari 615.000 penganut agama, menduduki lebih dari 30% dari populasi, yang sebagian besar terdiri dari 04 agama besar, yaitu: Katolik, Budha, Protestan dan Cao Dai; ada 356 lembaga dan tempat ibadah resmi dan hampir 1.400 pemuka agama dan biksu-biksuni yang tinggal di lembaga-lembaga keagamaan. Dari awal tahun 2021 hingga Juni 2022, provinsi Dak Lak telah memberikan surat pendaftaran untuk kegiatan keagamaan secara terpusat kepada 13 kelompok agama Protestan yang memenuhi syarat, sehingga jumlah kelompok Protestan yang mendapat surat pendaftaran untuk kegiatan terpusat menjadi 220 tempat. Agama- agama di provinsi ini terus berkembang dalam hal jumlah pemuka agama dan penganut, membangun fasilitas ibadah yang semakin luas. Para penganut semua agama aktif dalam kegiatan amal dan kesejahteraan sosial.
Khususnya di Kabupaten Ea Kar, di sebelah timur provinsi Dak Lak, terdapat hampir 23.000 penganut agama, yang menduduki 15,55% populasi. Di seluruh kabupaten, ada 11 organisasi keagamaan, 24 pemuka agama dan 122 pengurus yang bekerja di lembaga dan tempat keagamaan. Wakil Ketua Komite Rakyat Kabupaten Ea Kar Nguyen Minh Truyen mengatakan:
“Pemerintah daerah sangat memperhatikan pekerjaan keagamaan, menciptakan semua kondisi kepada tempat ibadah untuk beraktivitas, memberikan bimbingan prosedur terkait tanah untuk memberikan izin pembangunan tempat-tempat ibadah. Setiap tahun, dalam acara-acara khidmat, pemerintahan mengorganisir delegasi untuk memberi selamat kepada para pemuka agama dan pengurus agama guna menangkap pikiran dan aspirasi para penganut agama, sekaligus mempererat hubungan harmonis antara pemerintahan lokal dan agama-agama”.
Para pemuka agama, pengurus agama, serta penganut telah mencatat upaya pemerintahan lokal dalam menciptakan kondisi bagi semua agama untuk secara bebas melaksanakan kegiatan-kegiatan berkepercayaan. Pastor Ai Krol, dari cabang Ea Hiu Gereja Protestan, menyatakan:
“Dalam kegiatan Gereja, pemerintahan semua tingkat telah menciptakan kondisi yang baik bagi gereja. Semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Bertahun-tahun ini, kami hanya melakukan kegiatan keagamaan di gereja sementara. Sekarang, pemerintahan di semua tingkatan menciptakan semua kondisi bagi kami untuk membangun gereja yang indah dan luas. Sejak ada gereja seperti ini, semua orang sangat senang”.
Para penganut agama kalau menghadapi keadaan sulit dibantu oleh pemerintahan dengan perumahan, modal, dan ternak sapi untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Bapak Ai Kien, kepala Gereja Buon Giap di bawah Asosiasi Misionaris dan Kristen Vietnam, mengatakan:
“Bagi saya pemerintah daerah di sini juga baik karena mereka banyak mendukung masyarakat melalui program-program seperti program perumahan 134, program 176. Untuk keluarga miskin, mereka memberikan dukungan dalam beternak kambing dan sapi”.
Saudari Dinh Thi Binh, warga etnis minoritas Tay, di Dukuh M’O mengatakan:
“Pemerintah sangat memperhatikan kehidupan para penganut agama. Misalnya, menciptakan kondisi bagi kami untuk mendapat lapangan kerja dan membangun rumah. Meski tempat ibadah kami belum memiliki izin resmi, pemerintahan setempat juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan, sehingga mereka sangat senang dan bersyukur atas kepedulian ini”.
 Wartawan berbincang-bincang dengan Bapak Y Pup Knul (kanan) yang melakukan bisnis yang baik (Foto: baodaklak.vn)
|
Setelah menyaksikan dan memahami lebih jauh tentang pedoman, kebijakan, dan perhatian pemerintahan daerah pada khususnya, Partai Komunis dan Negara Vietnam pada umumnya dalam menjamin dan mengembangkan hak asasi manusia, Kitagawa Katsuhiro, wartawan Kantor Berita JiJi Press (Jepang), menyatakan:
“Pergi ke gereja, saya melihat banyak perempuan dan anak-anak menyanyikan lagu gita puja, sangat bahagia. Di Jepang, saya jarang ke gereja, tetapi ketika saya datang ke sini, saya menemukan suasana di gereja-gereja Vietnam sangat bahagia, ruangnya cerah. Saya melihat kehidupan beragama masyarakat tanpa tekanan sama sekali”.
Wartawan perempuan dari Republik Korea, Jung Rina mengatakan:
“Vietnam adalah negara dengan banyak kelompok etnis dan kebudayaannya yang beraneka-ragam. Ketika saya datang ke daerah Tay Nguyen, saya melihat kehidupan nyata warga etnis minoritas. Ketika berbincang-bincang dengan masyarakat dan pemimpin lokal, saya mendapatkan lebih banyak pengetahuan, pengalaman dan pemahaman tentang daerah Tay Nguyen. Kunjungan lapangan ini telah membantu saya dan banyak wartawan asing lainnya memiliki pandangan yang jujur tentang kebebasan berkepercayaan dari warga di daerah Tay Nguyen pada khususnya dan warga Vietnam pada umumnya. Saya sangat terkesan dengan hal itu”.
Pandangan yang konsisten dari Partai Komunis dan Negara Vietnam adalah menghormati dan menjamin hak rakyat atas kebebasan berkepercayaan dan beragama. Kenyataan kegiatan keagamaan di provinsi Dak Lak menunjukkan bahwa pandangan ini telah dan sedang dilaksanakan secara efektif, yang merupakan bukti jelas tentang hak atas kebebasan berkepercayaan dan beragama di Vietnam./.