Demonstrasi di Katalonia   (Foto: Getty)

Pertama-tama, angka-angka yang diperoleh dalam pemungutan suara tentang referendum di kawasan Katalonia pada Minggu (1 Oktober) telah menunjukkan banyak hal. Lebih dari 2,2 juta di antara total 5,3 juta pemilih yang mendaftarkan nama ikut serta  ada sampai lebih 90% di antara mereka bicara “setuju” dengan kemerdekaan. Hanya ada kira-kira 8% jumlah pemilih yang menentang pemisahan kawasan otonomi ini dari Spanyol. Walaupun Mahkamah Konstitusi Spanyol tidak mengizinkan, walaupun Pemerintah Pusat menyatakan bahwa hasil pemungutan suara ini tidak membawa  arti politik manapun dan tegas langsung melakukan penindasan, tapi angka-angka tersebut benar-benar mencerminkan hasrat mayoritas pemilih Katalonia yang menginginkan kemerdekaan.

Bahaya melainya satu krisis politik yang berjangka-panjang

Berlainan dengan berbagai referendum sebelumnya, hal yang patut dibicarakan dalam referendum mengenai pemisahan di Katalonia kali ini ialah suasana yang bercorak kekerasan. Sejak dimulai, pemerintah pusat memperingatkan akan melakukan semua cara untuk mencegah pemungutan suara yang “inkonstitusional ini. Sebagai tanggapan, puluhan orang telah ikut serta dalam pawai mendukung referendum, mengibar-ngibarkan bendera pemisahan dan bertahan yang lebih gigih di tempat-tempat pemungutan suara. Sedikit-dikitnya ada lebih dari 840 orang yang menderita luka-luka akibat bentrokan dengan kaum polisi dalam proses pemungutan suara. Walaupun dicegah, tapi jumlah peserta pemungutan suara mencapai lebih dari 2,2 juta orang di antara jumlah total orang yang mendaftarkan nama sebanyak 5,3 juta orang. Hal ini menunjukkan satu kenyataan bahwa kubu separatis telah mencapai sukses ketika berhasil memobilisasi jumlah peserta pemungutan suara seperti itu. Pimpinan Katalonia telah mencela pasukan polisi Spanyol dan menegaskan bahwa hasil referendum ini akan disampaikan kepada Parlemen Katalonia. Dalam pada itu, Pemerintah Spanyol berkomitmen akan melakukan segala hal untuk membela kesatuan dan keutuhan wilayah Tanah Air. Bahkan, para jaksa negara ini sedang mempelajari untuk mengenakan tanggung-jawab kriminal pidana terhadap kalangan otoritas di Katalonia yang melanggar perintah larangan dari pengadilan ketika membuka tempat-tempat pemungutan suara di sekolahan dan kantor publik. Menurut para analis, ketegangan dewasa ini bisa mendorong kontradiksi antara pemerintah pusat Spanyol dan pemerintahan daerah menjadi lebih tinggi lagi dan sangat ada kemungkinan akan menjadi awal dari satu krisis politik yang berjangka-panjang di Spanyol.

Sebab-musabab yang mendorong kecenderungan separatis

Katalonia adalah salah satu daerah-daerah industri yang paling berkembang di Spanyol Timur Laut. Kawasan ini meliputi 4 provinsi  besar di Spanyol yaitu Barcelona, Girona, Lleida dan Tarragon dengan ibu kota provinsi yang terkenal Barcelona. Dengan jumlah penduduknya sebanyak 7,5 juta jiwa dan perekonomian yang bergelora di Laut Tengah, Kawasan Katalonia punya GDP sebanyak lebih dari 300 miliar USD, menduduki 20% GDP dan 25% nilai ekspor seluruh Spanyol.

Dalam Eurozone selama waktu beberapa tahun belakangan ini, Spanyol adalah satu negara yang menderita pengaruh berat akibat kemerosotan ekonomi. Defisit anggaran keuangan dan prosentase pengangguran tinggi. Pemerintahan Kawasan Cataluynia tidak menerima kebijakan-kebijakan keras yang dituntut oleh Uni Eropa dan Eurozone. Beban utang yang dipikul oleh Katalonia dan kebijakan  migran dari Eropa juga merupakan alasan yang mendesak kawasan ini ingin terpisahkan. Selain alasan ekonomi, bahasa dan warisan kebudayaan sendiri juga merupakan satu tenaga pendorong yang berarti bagi Katalonia untuk “memelihara impian”  memisahkan diri menjadi satu negara yang merdeka. Ditambah lagi, warga Katalonia tidak menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi Spanyol pada 7 tahun lalu, di antaranya ada bagian-bagian dari undang-undang otonomi Katalonia tahun 2006 telah dihapuskan atau direvisi sehingga membuat hak otonomi mereka tidak seluas seperti yang mereka inginkan.

Berpengaruh terhadap keamanan dan kemakmuran bersama Uni Eropa

Jelaslah, referendum di Katalonia, ditinjau dari segi hukum adalah ilegal. Pertama-tama, Undang-Undang Dasar Spanyol menentukan bahwa hanya pemerintah pusat baru berwewenang melakukan satu referendum seperti itu, pemerintahan daerah tidak berwewenang tentang masalah ini. Kedua, menurut hukum internasional, yang lebih kongkritnya ialah hukum Uni Eropa, tidak pernah ada pasal yang memberikan bantuan hukum terhadap satu referendum seperti di Katalonia. Mahkamah Konstitusi dan pemerintah pusat Spanyol selama ini selalu menegaskan bahwa referendum di Katalonia adalah tindakan inkonstitusional, sekaligus bertentangan dengan semua target dan ide Uni Eropa. Akan tetapi, setelah pemungutan suara tentang referendum kali ini, pemerintah pusat Spanyol pasti akan harus melakukan solusi-solusi yang mengharmoniskan kepentingan untuk menstabilkan situasi Tanah Air. Yang lebih luas ialah melalui kisah tentang Katalonia,  para pemimin Uni Eropa jug akan memperhitungkan solusi-solusi untuk membatasi “benih” separatis bersama dengan kecenderungan polarisasi yang punya bahaya meluas dan menantang kedaulatan dari banyak negara di bekas kontinen. Krisis di Spanyol bisa memulai serenteran gerakan pemisahan diri di kawasan seperti Pulau Corsica di Perancis, kawasan-kawasan industri maju di Italia Utara, Kawasan Flander dan Wallonia di Belgia, Pulau Faeroe di Denmark dan lain-lain. Destabilitas di Spyanyol yang bertolak dari Kataloni akan menjadi krisis bersama bagi Uni Eropa. Yang lebih berbahaya ialah ia bisa menciptakan efek menyatakan kemerdekaan sendiri, mematahkan pagar untuk keluar dari Uni Eropa guna mencari kepentingan sendiri.