(VOVWORLD) - Setelah dua tahun merebak, konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga dengan perkembangan-perkembangan yang semakin sengit di medan perang. Harapan untuk menemukan jalan keluar bagi konflik melalui diplomatik masih memudar, sehi ngga meningkatkan risiko ketidakstabilan keamanan di seluruh dunia. Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan melakukan “operasi militer khusus” di Ukraina, membuka konflik militer terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.
Konfrontasi yang komprehensif
Dua tahun setelah merebaknya konflik Rusia-Ukraina, tingkat sengitnya di medan perang tidak turun. Belum ada angka resmi yang diakui dari kedua pihak, namun kalangan pakar militer global mengeluarkan penilaian yang sama bahwa ratusan ribu serdadu Rusia dan Ukraina telah menjadi korban. Kerugian dalam hal perekonomian, infrastruktur, dan potensi nasional kedua pihak, khususnya dari Ukraina, belum bisa diukur dan pastilah akan semakin meningkat karena konflik belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
 Serdadu Ukraina di satu tank militer (Foto: New York Times |
Tidak berhenti di situ, dengan pengaruh global, konflik Rusia-Ukraina terus mengubah secara mendalam lingkungan keamanan di Eropa serta berdampak terhadap banyak hubungan internasional lainnya. Di Eropa, struktur keamanan baru sedang terbentuk, ketika kedua negara Eropa Utara, yaitu: Finlandia dan Swedia, meninggalkan kebijakan netralitas yang telah berlangsung selama puluhan tahun untuk bergabung pada blok militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara – NATO. Bersamaan dengan itu, negara-negara Eropa anggota NATO juga memperkuat secara kuat pengeluaran pertahanan. Yang lebih mengkhawatirkan ialah runtuhnya yang komprehensif hubungan Rusia-Barat akibat konflik di Ukraina sehingga meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara kedua pihak.
Selama beberapa hari terakhir, serentean negara Eropa seperti: Perancis, Jerman, Swedia, Polandia, Rumania, tiga negara Baltik, dan lain-lain secara terbuka menyebutkan persiapan untuk kemungkinan terjadinya konflik dengan Rusia dalam beberapa tahun ke depan. Jika skenario ini terjadi, maka seluruh dunia akan menghadapi ancaman eksistensi. Risiko ini ditambah dengan konflik Hamas-Israel di Jalur Gaza dan ketegangan di banyak wilayah lainnya membuat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, memperingatkan:
“Ketertiban global saat ini berjalan secara tidak efektif bagi semua orang.. Dunia sedang menghadapi tantangan-tantangan besar, namun komunitas internasional kini sedang terpecah dibandingkan dengan kapan pun selama 75 tahun terakhir.”
Saat ini, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Rusia, Ukraina atau Barat akan menerima konsesi. Negara-negara Barat telah mengenakan 12 putaran sanksi, dengan total puluhan ribu sanksi di hampir semua bidang, terhadap Rusia. Namun, tekanan politik, militer dan ekonomi dari Barat sepertinya tidak akan bisa mengubah strategi Moskow karena perekonomian Rusia masih mantap dalam menghadapi kesulitan dan mengalami pertumbuhan positif (3,6%) pada tahun lalu. Pada tanggal 18 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa negara ini tidak peduli akan terputusnya semua hubungan ekonomi dan energi dengan Eropa.
Mengusahakan peluang bagi solusi diplomatik
Meningkatnya konfrontasi antara Rusia, Ukraina, dan Barat saat ini membuat harapan akan satu solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik menjadi memudar. Namun, hampir semua pengamat beranggapan bahwa diplomasi adalah pilihan satu-satunya. Pada Konferensi Keamanan Munich yang berlangsung dari 16-18 Februari di Jerman, Presiden terpilih Finlandia, Alexander Stubb mengatakan bahwa konferensi-konferensi yang mengusahakan perdamaian di Ukraina, seperti: rencana penyelenggaraan konferensi oleh Ukraina dan Swiss pada bulan Maret mendatang, masih perlu didorong, meskipun dalam waktu dekat mungkin kurang partisipasi dari salah satu pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Namun, pemimpin negara yang baru bergabung dengan NATO pada April tahun lalu mengakui bahwa Barat tidak bisa berharap untuk menangani konflik di Ukraina secara sepihak:
“Saya pikir kuncinya ialah harus ada negara-negara seperti India, Tiongkok, Arab Saudi, Nigeria, Afrika Selatan, dan Brasil yang berpartisipasi dalam konferensi ini. Dan pada tahap tertentu, kita semua berharap Rusia akan duduk di meja perundingan. Namun, hal ini hanya akan terjadi jika ada tekanan internasional yang cukup besar, dan tekanan itu harus datang dari pihak lain, bukan dari Barat, karena Barat telah memilih pihak yang terlibat dalam konflik ini.”
 Sekjen PBB, Antonio Guterres (Foto: AFP/VNA) |
Pada tahap konflik saat ini, hambatan-hambatan untuk menemukan solusi diplomatik datang dari banyak pihak. Pada tahun lalu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky telah menandatangani dekrit yang melarang negosiasi dengan Rusia selama Presiden Rusia, Vladimir Putin masih berkuasa. Sementara itu, pihak Rusia, meskipun menyatakan selalu siap untuk bernegosiasi, tetapi meminta Ukraina dan Barat untuk menerima “kenyataan wilayah baru”, yang tegas ditolak oleh Ukraina. Menurut Ulrich Bruckner, Profesor Studi Eropa dari Universitas Stanford (Amerika Serikat), yang berbasis di Berlin, mayoritas opini Eropa saat ini masih menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina bukan hanya sekedar sengketa wilayah antara kedua negara, tetapi juga merupakan perang geopolitik antara Rusia dan Barat. Oleh karena itu, upaya-upaya diplomatik akan sulit diprioritaskan selama belum ada prospek yang jelas mengenai hasil di medan perang./.