Ilustrasi  (Foto: Reuters)

Putaran perundingan keempat Komite Perundingan Antarpemerintah (INC-4), yang berlangsung mulai tanggal 23 hingga 29 April di Ottawa (Kanada), merupakan putaran perundingan terakhir bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Perjanjian Global tentang Polusi Plastik, dokumen hukum pertama yang bersifat mengikat dalam perjuangan melawan polusi plastik di dunia.

Perjanjian Terpenting Setelah Perjanjian Paris tahun 2015 Tentang Perubahan Iklim

Ide membangun perjanjian global untuk memerangi polusi plastik yang pertama kalinya disepakati untuk diterapkan oleh negara-negara pada sesi Majelis Umum Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEA) pada bulan Maret 2022, dimana negara-negara akan bersama-sama membangun Perjanjian dengan ikatan hukum untuk mencegah dan pada akhirnya menghilangkan polusi plastik pada bola bumi. Sesuai peta jalan yang diusulkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada 5 putaran perundingan yang dilakukan dan tujuannya adalah perjanjian tersebut ditandatangani secara resmi pada akhir tahun ini. Menurut Direktur Eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Ibu Inger Andersen, ini akan menjadi perjanjian internasional paling penting yang telah dicapai dunia dalam perjuangan melawan perubahan iklim sejak Perjanjian Paris tahun 2015, karena polusi plastik adalah salah satu masalah lingkungan paling serius yang dihadapi dunia.

Menurut data UNEP, dunia saat ini memproduksi 400 juta meter kubik plastik setiap tahun dan hanya ada sekitar 10 persennya yang didaur ulang. Kalau tidak ada langkah-langkah pembatasan, hasil produksi plastik global akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2060, ketika perusahaan minyak tambang berupaya melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan produk plastik, yang terkait erat dengan industri petrokimia, dalam tekanan pembatasan penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, industri plastik menyumbang 5 persen emisi karbon global setiap tahun dan akan meningkat sebesar 20 persen pada tahun 2050 dibandingkan dengan laju produksi saat ini. Yang lebih serius lagi, menurut penelitian UNEP, terdapat sekitar 13.000 jenis bahan kimia zat yang ditemukan dalam produk plastik dan sekitar seperempatnya bisa merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, menurut Ibu Inger Andersen, Perjanjian yang sedang dibangun PBB akan memberikan pendekatan yang komprehensif kpada negara-negara untuk memecahkan masalah polusi plastik.

“Perjanjian ini bukanlah alat untuk mengatasi polusi plastik hanya dengan melakukan daur ulang atau mengelola sampah plastik, melainkan menangani seluruh siklus hidup produk plastik. Hal itu berarti, perlu dilakukan evaluasi ulang seluruh rantai, mulai dari polimer hingga produksi, mulai dari produksi hingga pengemasan.”

Saat ini, setelah 3 putaran perundingan, Perjanjian tersebut belum mencapai banyak kemajuan. Pada babak perundingan terkini (INC-3), yang berlangsung di ibu kota Kenya, Nairobi, pada 13-19 November tahun lalu, pihak-pihak yang bernegosiasi harus memperluas rancangan teks Perjanjian dari 30 halaman menjadi 70 halaman karena ada banyak isu yang kontroversial dan banyak negara yang meminta pengakuan protes mereka terhadap tujuan-tujuan yang ambisius dalam rancangan Perjanjian. Oleh karena itu, di INC-4 yang berlangsung minggu ini di Ottawa, lebih dari 3.500 pemimpin negara-negara, perusahaan, dan organisasi advokasi pelobi, ilmuwan, dan pakar hukum harus menemukan cara untuk mempersempit perselisihan dan menyepakati sejumlah isu bersama sebelum putaran perundingan terakhir yang bersifat menentukan (INC-5) akan berlangsung pada November mendatang di Kota Busan (Republik Korea).

Pertanyaan tentang Ambisi Perjanjian

Menurut Presiden INC Andres Gomez-Carrion, tantangan terbesar saat ini dalam mencapai perjanjian ini ialah para pihak belum berhasil menentukan sejauh mana ambisi perjanjian tersebut. Saat ini, kelompok negara yang banyak menghasilkan produk plastik dan petrokimia, seperti Arab Saudi, Iran, Tiongkok, dan sebagainya menentang dimasukkannya peraturan yang membatasi produksi plastik ke dalam Perjanjian tersebut dengan alasan bahwa pembatasan hasil produksi plastik akan menyebabkan peningkatan harga konsumsi global dan berdampak negatif terhadap masyarakat. Pandangan ini mendapat dukungan dari kelompok Kemitraan Global Sirkulasi Plastik (GPPC), yang menghinpun banyak perusahaan plastik dan kimia Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sementara itu, satu kelompok lain yang terdiri lebih dari 60 negara yang dianggap sebagai “Aliansi Ambisi Tinggi” yang dipimpin oleh Uni Eropa, Jepang, dan beberapa negara lainnya menginginkan agar Perjanjian tersebut membatasi hasil produksi plastik global dan mengurangi penggunaan plastik primer, menghentikan sepenuhnya penggunaan produk plastik sekali pakai dan melarang  sejumlah bahan kimia tambahan. Amerika Serikat, salah satu negara yang paling banyak menggunakan produk plastik di dunia, mendukung ambisi untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040 namun menginginkan negara-negara lain menetapkan peta jalan mereka sendiri, alih-alih ketentuan wajib dalam Perjanjian.

Presiden Kenya, William Ruto  (Foto: AFP/VNA)

Menurut Presiden Willam Ruto dari Kenya, negara tuan rumah INC-3 dan adalah salah satunya negara-negara yang paling aktif dalam “Aliansi Ambisi Tinggi”, untuk mendapatkan suara bersama, negara-negara perlu memiliki pendekatan yang sama ketika membangun Perjanjian, yaitu menuju ke pengubahan sepenuhnya kebiasaan menggunakan plastik selama beberapa dekade ini.

“Untuk mengatasi polusi plastik, umat manusia perlu melakukan perubahan. Kita harus mengubah cara mengkonsumsi, cara memproduksi, dan cara menangani sampah. Perubahan adalah masalah yang tidak dapat dihindari dan Perjanjian yang sedang kita buat hanyalah mata rantai pertama dari  perubahan ini".

Selain perdebatan antar negara, faktor lain yang harus dipertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan perjanjian ialah peran perusahaan produksi barang konsumsi multinasional dan kelompok lobi yang muncul dalam jumlah besar di INC-4. Menurut kalangan pengamat, dapat mendorong pencapaian awal Perjanjian jika perusahaan-perusahaan ini setuju mengeluarkan komitmen yang lebih kuat dalam mengemas, menggunakan, menggunakan kembali, atau membatasi produk plastik./.