Peta kebebasan pers dari RSF 2022  (Foto: AFP)

Terbentuk sejak 1985, RSF bermarkas di Paris, Prancis. Ini adalah satu lembaga swadaya masyarakat yang beraktivitas di seluruh dunia, menganggap Pasal 19 Deklarasi Internasional tentang HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar aktivitas mereka. Tetapi bertentangan dengan haluan PBB, organisasi ini senantiasa mengeluarkan argumentasi-argumentasi salah, memutarbalikkan situasi kebebasan pers, kebebasan berbicara beberapa negara, di antaranya Viet Nam. Beberapa negara di dunia menuduh RSF yang membelakangi kasus-kasus yang rumit, menimbulkan kekacauan, instabilitas dan menghasut kekerasan. Pada hakikatnya RSF yang bereksis dan beraktivitas berdasarkan  sebagaian dukungan biaya dari beberapa kalangan politisi Barat. Oleh karenanya dalam berbagai pemeringkatan kebebasan pers tahunan, RSF senantiasa mematuhkan pengaturan yang berminat dari pemerintah-pemerintah pemberi donor kepada aktivitas organisasi ini. Peringkat kebebasan pers di Viet Nam yang dilakukan RSF biasanya berdasarkan pada informasi-informasi yang diberikan oleh beberapa organisasi dan perseorangan reaksioner, bermusuhan, oportunisme politik dan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di Viet Nam, oleh karena itu ia tidak objektif, salah tentang kebebasan pers di Viet Nam.

Perlu ditegaskan, Viet Nam selalu adalah anggota yang bertangung-jawab dalam komunitas internasional, mematuhi hukum internasional, di antaranya Pasal 19 Deklarasi Internasional tentang HAM: “Semua orang memiliki hak kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat mereka, meliputi kebebasan mempertahankan pendapat tanpa intervensi maupun kebebasan menemukan, menerima dan menyosialisasikan informasi dan paham mereka kepada media komunikasi dan tanpa batas”. HAM, hak warga negara di bidang kehidupan sosial, di antaranya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers senantiasa dijamin oleh Negara Viet Nam sesuai praktik perkembangan tanah air dan kebiasaan internasional. Hak kebebasan berbicara dan hak mengakses informasi adalah hak-hak fundamental dari HAM dan semua warga negara. Undang-Undang Dasar 2013 menentukan: “Warga negara memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan mengakses informasi, hak  bersidang, berasosiasi dan melakukan demonstrasi. Pelaksanaan semua hak ini ditentukan oleh undang-undang”. Untuk menjamin hak kebebasan berbicara, kebebasan pers dan hak menikmati informasi bagi semua warga yang dilaksanakan dalam kehidupan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar, maka Majelis Nasional Viet Nam, Pemerintah Viet Nam telah memberlakukan naskah-naskah ketentuan hukum yang sepenuhnya sesuai naskah-naskah internasional tentang HAM, hak kebebasan berbicara, kebebasan pers. Pasal 11 Undang-Undang Pers Viet Nam 2016 menunjukkan hak warga negara ialah “menyampaikan pendapat tentang situasi tanah air dan dunia,  memberikan pendapat untuk membangun dan melaksanakan garis politik, haluan dan kebijakan Partai Komunis dan undang-undang negara, memberikan sumbangan pendapat, mengkritik, mengusulkan, menuduh, menggugat semua organisasi dan individu kepada pers”.

Hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers dari warga dan kewajiban individu dan organisasi dalam melaksanakan hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers juga ditentukan jelas dalam Undang-Undang Pers 2016. Menurut itu, hak dan kewajiban warga selalu sejajar, tidak terpisahkan, semua warga negara Viet Nam memiliki hak kebebasan beribicara, kebebasan pers, sementara itu harus berkewajiban melaksanakan semua hak itu dalam kerangka hukum.

Seperti halnya semua negara di dunia, di satu segi Negara Viet Nam mengondisikan warga negara untuk melaksanakan hak kebebasan pers dan kebebasan berbicara di pers agar pers mengembangkan secara tepat perannya, pers dan wartawan melakukan aktivitas dalam kerangka hukum dan dilindungi oleh negara. Di segi yang lain tidak siapapun yang dapat menyalahgunakan hak kebebasan pers dan kebebasan berbicara di pers untuk melanggar kepentingan negara, hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan warga negara. Di Viet Nam tiada yang diadili, ditahan hanya karena menyatakan pandangan politiknya dan melindungi HAM. Hanyalah orang-orang yang menyalahgunakan kebebasan berbicara dan kebebasan pers untuk melanggar kepentingan negara, hak dan kepentingan sah dari organisasi dan individu, melanggar undang-undang seperti melontarkan informasi palsu, informasi jelek, pemutarbalikan, finahan dengan maksud menimbulkan instabilitas tanah air, ketidakamanan politik, ketertiban, keselamatan sosial, menimbulkan kepanikan masyarakat dan sebagainya akan ditangani sesuai undang-undang.

Menurut Kementerian Informasi dan Komunikasi Viet Nam, saat ini Viet Nam memiliki sekitar 41.000 personel yang beraktivitas di bidang pers, 779 kantor pemberitaan (di antaranya 142 koran, 612 majalah, 25 kantor pemberitaan elektronik), 72 badan yang mendapat surat izin untuk melakukan aktivitas di bidang radio dan televisi dengan total 87 kanal siaran radio dan 193 kanal televisi. Kualitas akses internet Viet Nam pada dasarnya memenuhi standar. Hal ini menunjukkan upaya badan-badan usaha pemasok jasa internet di Viet Nam dalam memenuhi kebutuhan pengguna internet. Sementara itu informasi-informasi dari media-media internasional besar seperti CNN, BBC, TV5, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg dan sebagainya mudah diakses oleh warga Viet Nam. Ini adalah kenyataan tentang kebebasan pers di Viet Nam yang tidak bisa diingkari.

Jelaslah isi penilaian RSF dalam apa yang dinamakannya “Pemeringkatan tahunan tentang kebebasan pers” 2022 tetap tidak memedulikan kenyataan penjaminan hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers di Viet Nam. RSF kian menunjukkan prasangka terhadap Viet Nam dengan sengaja mengingkari upaya dan prestasi yang dicapai Partai Komunis dan Negara Viet Nam dalam menjamin dan menghormati hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Semua argumentasi pemutarbalikan RSF pada hakikatnya adalah kedok lama yang disusun kembali untuk menodai kenyataan, melukiskan gambar yang gelap tentang kebebasan pers guna menyabot Partai Komunis dan Negara Viet Nam, meremehkan kewibawaan dan posisi Viet Nam di arena internasional. Bagaimana pun kedok RSF, organisasi ini juga tidak bisa menodai kenyataan kebebasan pers di Viet Nam.