Satu program kesenian memuji Tanah Air (ilustrasi)   (Foto: vovworld.vn)

Laporan terkini dari HRW pada tanggal 19 Juni berfokus melindungi dan membela doa orang-orang yang menyalah-gunakan hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, terutama blogger, pengguna internet, facebook dan lain-lain serta orang-orang yang menyalah-gunakan pelestarian lingkungan untuk menyabot keamanan nasional dan ketertiban publik. Dari situ, HRW menyatakan bahwa Vietnam “membrangus pers dan internet secara keras”, menangkap banyak orang yang punya”perbedaan pandangan politik”, para “tahanan hati nurani” dan para blogger.

Informasi yang difabrikasi dan kurang realis

HRW bermarkas di Amerika Serika dan punya kantor perwakilan di beberapa negara. Aktivitas HRW ialah melakukan konektivitas dengan perseorangan dan organisasi yang beraktivitas di bidang “HAM”; mengoleksi dokumen, menyusun laporan tahunan, menyemangati perseorangan-perseorangan “berjuang demi HAM”. Dalam kenyataannya, laporan-laporan tentang Vietnam yang dikeluarkan oleh HRW tidak pernah berdasarkan pada sumber-sumber informasi resmi dari kantor-kantor dan organisasi Negara, pers Vietnam, organisasi-organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UNDP, UNESCO, Dewan HAM dan lain-lain atau lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, WB, ADB dan lain-lain. HRW sepenuhnya berdasarkan pada sumber-sumber informasi yang melakukan diskriminasi terhadap rezim-reim sosial yang dipimpin oleh Partai Komunis, bahkan para “blogger perseorangan” untuk menyusun laporan-laporan ini. Tujuan HRW ialah menggunakan masalah HAM untuk melemahkan rezim sosial yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. HRW senantiasa melakukan intervensi yang kasar terhadap kedaulatan nasional Vietnam ketika menggunakan kata-kata yang menuntut kepada Vietnam supaya menghentikan apa yang dinamakan “menganiaya orang-orang yang berjuang demi HAM”, bahkan menuntut kepada Vietnam supaya “menghapuskan dan merevisi pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, melaksanakan “pluralisme politik”, “multi partai oposisi” dan lain-lain.

Vietnam selalu menghormati dan mendorong pelaksanaan HAM

Menjamin dan mendorong semua hak manusia adalah kebijakan konsekuen yang dijalankan oleh Negara Vietnam, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang Vietnam yang lain maupun konvensi-konvensi internasional tentang HAM di mana Vietnam menjadi anggotanya. Dari tahun 2014 hingga sekarang, puluhan naskah undang-undang penting yang bersangkutan dengan HAM, hak warga negara telah diesahkan, mengkongkritkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 2013, sesuai dengan konvensi-konvensi internasional di mana Vietnam adalah anggotanya seperti misalnya Konvensi menentang penyiksaan (CAT), Konvensi tentang hak kaum disabilitas (CRPD) dan Konvensi PBB tentang hak manusia. Vietnam juga aktif melaksanakan semua kewajiban dan komitmen internasional tentang HAM, misalnya melaksanakan dengan baik peranan sebagai anggota Dewan Sosial-Ekonomi PBB (ECOSOC) masa bakti 2016-2018, Dewan Eksekutif UNESCO masa bakti 2015-2019, ikut serta secara aktif dan bertanggung-jawab di Komite Antar-Pemerintah ASEAN tentang HAM (AICHR) dan lain-lain. Dalam kenyataannya, kehidupan materiil dan spirituil rakyat Vietnam berkembang secara stabil, semua organisasi sosial dan rakyat ikut serta secara aktif pada proses pemeriksaan dan pengawasan atas pelaksanaan  undang-undang dan kebijakan Negara Semua organisasi agama mendapat syarat yang kondusif untuk melakukan aktivitas. Pers dan internet berkembang kuat. Sekarang ini, Vietnam tergolong dalam 20 negara yang punya jumlah pengguna internet yang paling banyak di dunia, menduduki posisi ke-8 di Asia dan menduduki posisi ke-2 di ASEAN. Kira-kira 50 juta jiwa Vietnam menggunakan internet (menduduki kira-kira 52% jumlah penduduk) dan mudah memanifestasikan hak kebebasan berbicara mereka melalui media sosial.

Bahwa Vietnam menghormati dan menjamin HAM adalah kenyatakan yang tidak bisa diingkari dan telah dicatat oleh komunitas internasional. Akan tetapi, untuk membela HAM dan kepentingan warga pada umumnya, Vietnam juga tegas menangani orang-orang yang melanggar undang-undang, menyalah-gunakan kebebasan pers, kebebasan berbicara dan kebebasan internet untuk menimbulkan destabilitas sosial, menentang negara dan rakyat serta bertentangan dengan kepentingan nasional dan bangsa.

Kenyataan yang jelas-jemelas tentang penjaminan HAM di Vietnam menunjukkan bahwa HRW telah menggunakan cara-cara yang sudah usang untuk memutar-balikkan situasi HAM Vietnam. Laporan HRW yang baru saja diumumkan sepenuhnya tak punya nilai, karena ia tidak berdasarkan pada data-data yang benar, obyektif, bertentangan dengan kepentingan rakyat Vietnam dan kepentingan pecinta perdamaian dunia.