Kebebasan Internet di Viet Nam adalah tidak bisa diingkari  (Foto: hanoimoi.com.vn)

Dalam seluruh proses memimpin Tanah Air, Partai Komunis dan Negara Viet Nam selalu konsekuen dengan garis politik dan kebijakan menghormati dan membela hak-hak kebebasan dasar manusia, di antaranya ada hak kebebasan informasi dan kebebasan Internet. Partai Komunis Viet Nam menegaskan menghormati dan menjamin hak asasi manusia sebagai target sekaligus merupakan tenaga pendorong bagi pembaruan Tanah Air. Semua warga negara Viet Nam dapat melaksanakan semua hak kebebasan pribadi, di antaranya ada kebebasan Internet di atas dasar hukum.

Viet Nam menduduki posisi ke-12 di antara 20 negara yang memelopori dunia tentang jumlah pengguna Internet

Pada kira-kira 22 tahun ini, tanggal 19 November 1997, Viet Nam resmi dikonektivitaskan dengan Internet global, menandai tonggak penting dalam sejarah instansi informasi dan komunikasi Viet Nam. Selama tahun-tahun belakangan ini,  Viet Nam telah memanfaatkan secara maksimal keunggulan Internet dalam membangun dan mengembangkan Tanah Air serta melakukan integrasi internasional secara intensif dan ekstensif di semua bisang sosial. Pada hari-hari permulaan Viet Nam melakukan konektivitas dengan Internet, jumlah penggunanya hanya sebesar 200.000 orang, maka sampai tahun 2019, ketika jumlah penduduk Viet Nam mencapai kira-kira 97 juta jiwa, telah ada 64 juta pengguna Internet, meningkat 28% terbanding dengan tahun 2017. Sekarang ini, 94% pengguna Internet di Viet Nam yang menggunakan Internet setiap hari. Dan 6%  adalah persentase pengguna Internet yang menggunakannya sedikit-dikitnya sekali sepekan. Tentang infrastruktur, laju akses Internet di Viet Nam mencapai pertumbuhan setiap tahun. Sekarang ini, Viet Nam tergolong dalam daftar negara-negara yang punya persentase pengguna Internet yang paling tinggi di Asia dan menduduki posisi ke-12 di antara 20 negara yang memelopori dunia tentang jumlah pengguna Internet. Internet dan medsos telah memberikan sumbangan penting dalam membangun dan mengembangkan Tanah Air, telah menjadi instrumen yang sangat beken dan merupakan “satu keniscayaan” bagi semua lapisan masyarakat.  Warga bisa dengan bebas berbagi dan menyatakan informasi dan pandangan pribadi melalui Internet, terutama melalui website-website dan medsos, banyak badan dan organisasi dalam sistim politik dari pusat sampai daerah menggunakan Internet dan medsos untuk bekerja, memecahkan  semua prosedur administrasi dan melakukan hubungan langsung dengan rakyat dan sebagainya. Semuanya itu menunjukkan bahwa menjamin kebebasan Internet selalu merupakan pandangan konsekuen dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam  dan dijamin dilaksanakan di semua bidang sosial di Viet Nam.

Menjamin keamanan siber untuk melaksanakan hak kebebasan berbicara bagi warga

Sebagai negara yang mencapai laju perkembangan Internet kuat, Viet Nam juga sekaligus adalah negara yang menghadapi bahaya terjadinya kriminalitas siber  tinggi di dunia. Menyalah-gunakan keunggulan Internet dan medsos, berbagai jenis kriminalitas telah konsekuen melaksanakan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum untuk menyabot ekonomi dan meringati aktivitas normal dari badan-badan negara dan grup-grup ekonomi Viet Nam. Untuk menjamin keamanan siber, mencegah dan memberantas semua aktivitas yang menyalah-gunakan medsos dan Internet untuk melanggar undang-undang Viet Nam, Negara Viet Nam telah menggelarkan secara sinkron banyak solusi yang perlu untuk mencegah, memberantas dan menangani obyek-obyek yang menyalah-gunakan Internet untuk melanggar hak dan kepentingan Negara dan warga negara. Selain memberlakukan naskah-naskah hukum, semua kementerian dan instansi fungsional telah memperkuat dan memperluas kerjasama dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang punya taraf perkembangan tinggi tentang keamanan siber untuk belajar, menerima teknologi, mendidik dan memupuk sumber daya manusia, memperhebat infrastruktur teknik, teknologi dan sebagainya, meminta kepada grup-grup komunikasi seperti Google, Facebook dan lain-lain supaya menghapuskan klip dan akun yang punya isi jelek dan beracun serta bertentangan dengan adat istiadat bangsa dan melanggar keamanan nasional Viet Nam serta berkomitmen menaati hukum dalam proses aktivitas di Viet Nam. Hal ini tidak hanya sesuai dengan hukum internasional dan hukum negara-negara lain yang menentukan bidang ini, tapi juga memberikan sumbangan mendorong perkembangan Internet dan perekonomian digital Viet Nam, membela hak dan kepentingan yang sah dari Negara dan warga negara.

Praktek di banyak negara memperlihatkan bahwa pelaksanaan hak kebebasan Internet juga selalu ditempatkan dalam kerangka hukum. Yang tipikalnya seperti Komisi Eropa telah memberlakukan undang-undang tentang melindungi privasi global untuk membatasi aktivitas-aktivitas Internet dan medsos yang melanggar hak pribadi warga negara-negara anggota. Komisi Eropa juga meminta kepada Facebook, Google dan Twitter supaya harus menyesaikan kalusul-klausul penggunaan jasa, membersihkan informasi-informasi jelek, yang meliputi informasi yang memutar-balikkan kenyataan, kalau tidak akan ditangani secara keras. Banyak negara di Afrika dan Tiongkok juga dengan keras melarang Facebook menggelarkan jasa di negara-negara mereka. Khususnya di Tiongkok, pemerintahnya mencegah semua medsos, di antara ada Facebook dan Google untuk  mencegah para pengguna  mengakses website-website yang dekaden tabiat atau punya isi jelek dengan tujuan politik. Pemerintah Republik Korea dan Thailand juga meminta kepada pemasok jasa Internet supaya  memeriksa dan mencegah akun-akun dan klip yang punya “isi yang tidak sesuai” di berbagai medsos. Justru di Amerika Serikat, negara yang menamakan diri sebagai “negara bebas”, Kongres negara ini telah memberlakukan banyak naskah hukum untuk menangani dan mencegah menyalah-gunakan Internet dan medsos untuk melakukan teror, menghasut kekerasan atau melanggar hak kepemilikan intelektual dan sebagainya.

Seperti halnya dengan hak-hak kebebasan fondamental lainnya, pelaksanaan hak kebebasan informasi dan kebebasan Internet juga harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum, menghormati, membela hak dan kepentingan layk orang lain dan masyarakat. Akan menjadi pelanggaran terhadap hukum kalau menyalah-gunakan kebebasan Internet dan medsos untuk melanggar hukum Viet Nam, melanggar hak dan kepentingan layak dari war dan masyarakat. Pandangan konsekuen Viet Nam ialah tidak melarang perkembangan Internet, tapi hanya melarang keras segi balik yang ditimbulkan oleh Internet, bertentangan dengan jati diri kebudayaan, adat istiadat bangsa, merintangi perkembangan masyarakat, melanggar keamanan politik, ketertiban dan keselamatan sosial Tanah Air. Semua organisasi sipil di dunia, di antaranya ada “Freedom House” supaya mengenal jelas hal ini.