(VOVworld) – Pada hari-hari belakangan ini, opini umum dalam dan luar negeri merasa sangat gusar terhadap pelanggaran serius yang dilakukan Tiongkok terhadap kedaulatan Vietnam ketika menempatkan anjungan pengeboran minyak Haiyang Shiyou 981 di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Alih-alih menaati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut-tahun 1982 (UNCLOS-1982) yang telah menentukan secara sangat jelas hak semua negara pantai, Tiongkok juga menggunakan kekerasan di laut, berkaok-kaok memfitnah Vietnam membuat hasutan. 

Pertama-tama bisa ditegaskan bahwa penanganan sengketa-sengketa kedaulatan wilayah di dunia dilakukan dan diterapkan secara luas di kehidupan internasional, di atas dasar prinsip kepemilikan yang sebenarnya dan melaksanakan hak kekuasaan negara yang sebenarnya, terus-menerus dan secara damai.


Kepemilikan yang sebenarnya – prinsip terpenting dalam menegakkan kedaulatan

Prinsip kepemilikan yang sebenarnya tercantum dalam Resolusi Konferensi Berlin tentang Afrika pada 1885 antara 13 negara Eropa dan Amerika Serikat, yang menurut itu, negara yang diakui sebagai pemilik wilayah baru selain sebagai negara pertama yang menemukan, berikutnya harus melakukan aktivitas-aktivitas yang nyata yaitu mengumumkan kepemilikannya kepada semua negara peserta dan mempertahankan kekuasaan secara sesuai di atas wilayah yang dimilikinya. Pada 1888, Institut Hukum Internasional Lausanne telah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan prinsip ini, membuat prinsip ini menjadi unggul dan populer di seluruh dunia dan mendapat pengakuan dari semua negara. Sekarang di dunia sudah tidak ada lagi wilayah yang tak bertuan lagi, tapi prinsip ini tetap utuh nilainya dan tetap diterapkan semua badan yurisdiksi internasional ke dalam praktek.

Misalnya dalam sengketa kepulauan Minquier dan Ecrehous antara Inggeris dan Perancis pada 1950, pengadilan telah memberikan kemenangan kepada Inggeris karena telah berhasil membuktikan kedaulatannya yang sudah ditegakkan di tempat tersebut selama berabad-abad, langsung memiliki kepulauan ini. Satu kasus lain ialah pulau karang Clipperton di lepas pantai Pasifik, jauhnya kira-kira 500 mil laut di sebelah barat daya pantai Meksiko. Orang Meksiko telah datang ke pulau ini sejak tahun-tahun 92an abad ke-19 tapi tidak melakukan pendudukan secara terus-menerus. Setelah perang dunia ke-2, Perancis datang dan mendirikan satu menara meteorologi di sini, mengeksploitasi pulau ini secara terus-menerus sampai sekarang. Walaupun pulau ini jauhnya kira-kira 10.000 mil laut dari Perancis, tapi ketika terjadi sengketa, Mahmakah  Internasional telah memberikan keputusan bahwa pulau tersebut dimiliki Perancis karena negara ini adalah yang pertama menegakkan kedaulatan.

Kembali pada kasus Vietnam. Terletak di pinggir Laut Timur, Vietnam memiliki garis pantai yang panjang, dengan ribuan pulau dan kepulauan yang dekat dan jauh, diantaranya ada dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly). Vietnam adalah negara pertama yang menemukan, menduduki dan menegakkan kedaulatan terhadap dua kepulauan ini secara damai dan terus-menerus sejak abad ke-17 sampai sekarang dan Vietnam tidak pernah melepaskan kedaulatannya, termasuk ketika Tiongkok menggunakan kekerasan untuk menduduki secara tidak sah terhadap kepulauan Hoang Sa sejak 1974 sampai sekarang.


Bukti-bukti yang punya nilai hukum dan sejarah paling tinggi

Vietnam telah menduduki secara sebenarnya, secara damai dan melaksanakan secara terus-menerus kedaulatannya di dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa. Pembentukan “Armada Hoang Sa”, “Armada Bac Hai” oleh generasi-generasi raja lokal dinasti Nguyen untuk mengeksploitasi sumber daya alam telah dicatat dalam dokumen-dokumen sejarah. Bersamaan itu ialah aktivitas menancapkan prasasti dan tonggak kedaulatan secara terus-menerus pada tahun-tahun 1816, 1834, 1835 dan 1836.

Semua bukti sejarah yang menegaskan kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa merupakan bukti-bukti pada tingkat yang paling tinggi – tingkat negara. Semua dokumen resmi negara Vietnam melalui berbagai periode seperti: Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien, Dai Nam Hoi Dien Su Le, Peta kayu zaman dinasti Nguyen, Dai Nam Nhat Thong Chi, dll telah mencatat secara sangat jelas dan selalu menegaskan bahwa kepulauan Hoang Sa berada wilayah laut Vietnam. Semua dokumen ini sekarang hanya dimiliki oleh Vietnam sendiri.

Selain dokumen-dokumen di dalam negeri, penegakan kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa juga terbukti melalui dokumen-dokumen sejarah di Tiongkok sendiri dan negara-negara Barat. Sementara itu, pada pihaknya, argumentasi Tiongkok tentang kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa tidak memenuhi tuntutan kepemilikan yang damai, sebenarnya dan atas nama negara. Sistim nama tempat Tiongkok tidak berdasarkan pada faktor sejarah, pengumpulan nama-nama tempat tidak disertai naskah induk. Sampai tahun 1909, artinya sangat kemudian lama terbanding dengan Vietnam, Tiongkok baru mengeluarkan tuntutan tentang kedaulatan terhadap kepulauan Tay Sa (yaitu kepulauan Hoang Sa milik Vietnam). Yang patut diperhatikan ialah diantara lebih dari 24 kitab sejarah resmi Tiongkok, kira-kira 200 buku ajar tentang sejarah Tiongkok dari dulu sampai mereka menduduki kepulauan Hoang Sa secara tidak sah, tidak ada satu peta atau baris manapun yang mengatakan bahwa Hoang Sa ini milik Tiongkok.

Lebih-lebih lagi, Tiongkok juga kontradiktif oleh sumber data-datanya sendiri. Banyak dokumen geografi kuno melukiskan dan mengatakan secara jelas bahwa wilayah Tiongkok ujung paling selatan ialah pulau Hainan. Hal ini termanifestasikan secara jelas dalam buku-buku wilayah seperti: Dia Chi Phu Quynh Chau, Dia Chi provinsi Guangdong tahun 1731, Hoang Trieu Nhat Thong Du Dia Tong Do yang diterbitkan pada 1894, atau “Studi tentang Geologigrafi Tiongkok” yang diterbitkan pada 1906.


Vietnam menggunakan semua bukti dan langkah damai untuk membela kedaulatan dan keutuhan wilayah

Jelaslah, sesuai dengan hukum internasional dan praktek memecahkan sengketa wilayah di dunia atau bukti-bukti sejarah, Tiongkok sama sekali tidak dapat memenuhi dasar manapun untuk menuntut kedaulatan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa.

Segala yang telah dan sedang dilakukan Vietnam selalu menaati kerangka hukum internasional. Vietnam punya semua alternatif di tangan dan sekarang Vietnam sedang melakukan langkah-langkah pertama dalam melaksanakan hukum internasional. Yaitu melakukan perundingan dan menggunakan semua bukti dan langkah damai, diantaranya ada penerapan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional untuk memberikan pemahaman bersama kepada opini umum progresif di dunia, mendukung perjuangan yang adil yang dilakukan Vietnam, demi satu perdamaian bersama di kawasan dan di dunia./.