(VOVworld) - Tiongkok tidak hanya menempatkan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981 di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, melainkan juga dengan semaunya sendiri mengklaim kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa (Paracels) milik Vietnam. Dalam naskah baru-baru ini untuk diusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya dengan resmi diedarkan,  Vietnam menegaskan dengan kuat  kedaulatan-nya  terhadap kepulauan Hoang Sa dan menyatakan bahwa klaim-klaim Tiongkok  terhadap kedaulatan ini adalah tidak punya dasar hukum  dan bukti sejarah. 

Kementerian Luar Negeri Vietnam menegaskan: Republik Sosialis Vietnam membantah baik secara nyata maupun  secara hukum semua klaim kedaulatan Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa (yang disebut oleh Tiongkok sebagai Shisha) yang tercantum dalam semua naskah yang disertai dengan surat-surat  tertanggal 22 Mei 2014 dan 9 Juni 2014 dari Kuasa Usaha  Perwakilan Tetap Republik Rakyat Tiongkok yang secara berturut-turut dikirim kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-mooon dalam  naskah-naskah A/68/887 dan A/68/907. Alasan-alasan-nya sebagai berikut:

Klaim kedaulatann Tiongkok  tidak satu dengan bahan-bahan sejarah.

Semua  bahan yang dikutip dan diajukan oleh Tiongkok tidak membuktikan bahwa Tiongkok telah menegakkan kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa ketika kepulauan ini masih  merupakan wilayah yang tidak bertuan. Sebaliknya, semua cacatan sejarah menunjukkan: Tiongkok mengerti bahwa kedaulatan mereka  belum pernah  meliputi kepulauan Hoang Sa. Yang tipikal  ialah pada dekade terakhir abad ke-19, ketika dua kapal Bellona dan Umeji Maru tenggelam di Hoang Sa dan harta benda dirampas oleh nelayanTiongkok, Tiongkok beranggapan bahwa kepulauan Hoang Sa adalah wilayah yang diterlantarkan, tidak termasuk dari Tiongkok, oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas  kasus  perampasan harta benda yang dilakukan nelayan.

Sementara itu,  Vietnam telah menegakkan kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa sejak kepulauan ini adalah wilayah yang tidak bertuan.  Sedikitnya pada abad ke-17, para raja  zaman dinasti Nguyen  dari Vietnam telah melakukan aktivitas-aktivitas eksploitasi hasilan-hasilan di pulau-pulau dari kepulauan Hoang Sa, melakukan pengukuran perjalanan laut dan menjamin keselamatan kapal-kapal  dari negara-negara lain yang bepergian di kawasan kepulauan Hoang Sa. Aktivitas-aktivitas  ini yang  dicatat dalam naskah-naskah resmi yang diberlakukan pada zaman dinasti Nguyen adalah naskah-naskah administrasi yang sekarang sedang disimpan di Vietnam.

Setelah Perancis dan Vietnam menandatangani  Perjanjian Protektorat pada tanggal 15 Maret 1884,  Perancis yang mengatas-namai Vietnam  terus melaksanakan kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa dan menyatakan memprotes tindakan-tindakan pelanggaran Tiongkok. Perancis telah melakukan banyak aktivitas pelaksanaan  kedaulatan terhadap kepulauan Hoang Sa seperti membangun dan mengoperasikan mercusuar dan stasion meteorologi, membentuk agenda-agenda administrasi terhadap provinsi Thua Thien  (An Nam),  memberikan akta kelahiran  kepada  warga negara Vietnam yang lahir di kepulauan  ini.

Kedaulatan  Vietnam terhadap kepulauan Hoang Sa telah mendapat  pengakuan dari dunia internasional.

Sebelum dan setelah Perang Dunia ke dua berakhir, masalah kedaulatan terhadap baik kepulauan Hoang Sa maupun kepulauan Truong Sa (Spratly) telah berulang kali dikeluarkan pada konferensi-konferensi internasional untuk ditinjau. Pada Konferensi Kairo - tahun 1943, Konferensi Potsdam - tahun 1945, wakil Tiongkok  pada saat itu adalah Jiang Kishek yang hadir pada konferensi ini, tidak pernah mengungkapkan kedaulatan Tiongkok  terhadap dua kepulauan  Hoang Sa dan Truong Sa. Pada Konferensi Perdamaian San Francisco - tahun 1951, 51 negara peserta Konferensi  ini semuanya tidak menentang Pernyataan tentang penetapan terhadap kedaulatan  lama Vietnam terhadap dua kepulauan tersebut yang  disebutkan oleh Kepala  Perwakilan Vietnam, Tran Van Huu pada konferensi ini. Konferensi Jenewa - tahun 1954 tentang pemulihan perdamaian di Indocina juga menegaskan bahwa semua pihak peserta menghormati  kemerdekaan dan keutuhan wilayah Vietnam yang terdiri dari dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa  yang sedang dikontrol oleh kekuatan-kekuatan Perancis dan Vietnam.Tiongkok yang adalah salah satu diantara negara-negara peserta Konferensi Internasional tentang Indocina di Jenewa (Swiss) pada tahun 1954 sangat mengerti hal ini.

Menggunakan kekerasan untuk melakukan pendudukan, Tiongkok tidak bisa punya kedaulatan di kepulauan Hoang Sa

Tiongkok telah dua kali menduduki secara tidak sah kepulauan Hoang Sa. Pada tahun 1956, menyalah-gunakan keadaan ketika Perancis menarik diri dari Vietnam, Tiongkok telah menduduki kelompok pulau di sebelah Timur dari kepulauan Hoang Sa. Pemerintah Republik Vietnam telah mengutuk keras pendudukan ini. Pada tahun 1959, satu kelompok serdadu Tiongkok yang telah  menyaru sebagai nelayan mendarat di kelompok pulau di sebelah Barat dari kepulauan Hoang Sa telah dibasmi oleh Pemerintah Republik Vietnam. Pada tahun 1974, menyalah-gunakan situasi perang di Vietnam,Tiongkok telah melakukan serangan dan merampas hak kontrol terhadap kepulauan Hoang Sa dari tangan Pemerintah Republik Vietnam. Ini adalah untuk pertama kalinya, Tiongkok menduduki seluruh kepulauan Hoang Sa dengan kekerasan .

Dari sudut hukum internasional, pendudukan dengan kekerasan  terhadap wilayah satu negara berdaulat adalah tingkah laku ilegal dan tidak bisa dianggap sebagai dasar untuk menuntut kedaulatan. Oleh karena itu, kedaulatan Vietnam terhadap kepulauan Hoang Sa tetap dipertahankan dan tidak bisa diganti oleh pendudukan dengan kekerasan oleh Tiongkok.

Vietnam belum pernah mengakui kedaulatan Tiongkok terhadap kepulauan Hoang Sa

Kementerian Luar Negeri Vietnam menegaskan bahwa Tiongkok secara sengaja memutar-balikkan sejarah dan menginterpretasikan sejarah secara  salah  ketika mengutip Surat Dinas dari Almarhum Perdana Menteri Vietnam, Pham Van  Dong pada tahun 1958 dan beberapa dokumen dan cetakan yang diterbitkan di Vietnam sebelum tahun 1975 untuk memperkokoh klaim Tiongkok terhadap dua  kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa  saja. Pernyataan  itu bersangkutan dengan semua wilayah laut dan tidak menangani masalah teritorial. Pada kenyatannya, semua kesimpulan yang dikeluarkan oleh Tiongkok sekarang ini sedang bertentangan dengan semua pidato Tiongkok, diantaranya ada pidato pemimpin Tiongkok, Diang Xiaoping pada September tahun 1975 bahwa dua negara Vietnam dan Tiongkok perlu mengesahkan satu prinsip permusyawaratan persahabatan untuk menanganiperselisihan. Demikian, Tiongkok perlu menghargai kebanaran sejarah dan dengan serius melakukan perundingan dengan Vietnam tentang masalah kepulauan Hoang Sa./.