Presiden AS, Donald Trump (Foto :Xinhua/VNA)

Usulan tentang melarang semua peralatan yang mengubah senjata legal menjadi senapan mesin yang dilimpahkan Presiden Donald Trump kepada Menteri Hukum pada Selasa (20/2) di Gedung Putih, bersamaan itu Presiden Donald Trump menekankan bahwa pemerintah akan berupaya keras menangani situasi kekerasan dengan senjata. Pada hari yang sama, Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Donald Trump juga sedang mempertimbangkan satu rancangan untuk mendorong penaatan pemerintah federal dan pemerintahan berbagai negara bagian dengan memeriksa riwayat kriminal dari pembeli senapan. Gerak gerik dari kepala Gedung Putih ini dianggap sebagai indikasi baru yang memperlihatkan bahwa kebijakan kekerasan bersenjata sedang berganti ke arah lebih positif.

Kekerasan bersenjata meningkat

Negara AS pada dua bulan awal tahun ini tidak tenteram ketika terjadi terus-menerus penembakan yang menewaskan puluhan warga sipil, di antaranya ada kekerasan-kekerasan bersenjata terjadi secara serius di sekolahan.  

Pada 14/2 lalu, seluruh AS tertegun menghadapi penembakan di sekolah Marjory Stoneman Douglas, Parkland, negara bagian Florida, AS sehingga menewaskan sedikitnya 17  orang. Pelaku utamanya adalah Nikolas Cruz, seorang mantan pelajar di sekolah ini. Usianya masih sangat muda, baru 19 tahun, tetapi Cruz telah bisa menggunakan senapan dan ganderung dengan senapan. Sebelumnya, pada Januari 2018, seorang pelajar yang berusia 15 tahun telah melepaskan penembakan terhadap para pelajar di sekolah di kota Kentucky, AS Barat sehingga menewaskan seorang pelajar dan melukai 18 orang yang lain. Atau kasus seorang pemuda telah terluka dalam penembakan di kantin sebuah sekolah menengah di negara bagian Texas. Penembakan yang paling berdarah-darah dalam sejarah AS pada Oktober 2017 yang tidak bisa dilupakan negeri AS terjadi di kasino Mandalay Bay di kota Las Vegas, sehingga menewaskan 59 warga sipil dan melukai lebih dari 500 orang yang lain. Taraf bencana dari kasus ini mengguncangkan seluruh negara AS. Tregedi ini telah mengenangkan kembali serangan di satu kelub malam kepada kaum homoseksual laki-laki di Orlando, negara bagian Florida pada Juni 2016 sehingga menewaskan 49 orang.

Menurut statistik, sejak tahun 2013 sampai sekarang, negara AS telah menyaksikan seluruhnya 300 penembakan, di antaranya persentase di sekolah-sekolah dan pelakunya yang adalah pelajar dan mahasiswa yang berada di taraf tinggi. Hal ini menimbulkan kecemasan-kecemasan tentang keselamatan dari lingkungan sekolahan di AS, menimbulkan perdebatan dan percah-belahan dalam internal AS tentang masalah mengontrol senjata, bersamaan itu berpengaruh terhadap kewibawaan dan citra beberapa negara yang selalu menekankan meletakkan keamanan dan ketertiban sosial di atas segala-galanya.

Kebutuhan mendesak tentang satu undang-undang untuk mengontrol senjata

Dalam satu jajak pendapat pada pekan lalu yang dilakukan Universitas Quinnipiac, AS, 66% jumlah responden mendukung memperketat semua undang-undang tentang pengontrolan senjata, sementara itu, jumlah orang yang menyatakan “tidak” hanya menduduki 31%. Ini merupakan persentase dukungan mengontrol senjata paling tinggi sejak tahun 2008 dan meningkat kira-kira 20% terbanding dengan angka statistik pada akhir tahun 2015. Daftar bermacam jenis senjata serangan larangan  yang diesahkan Kongres AS sejak tahun 1994 telah tidak berlaku pada tahun 2004 dan sampai sekarang belum ada rancangan undang-undang manapun yang bisa menggantinya. Hal ini memperlihatkan lubang besar dalam proses pemberian surat izin dan kontrol terhadap pemilikan senapan di AS dan merupakan lonceng mendesak kepada kalangan otoritas AS supaya mengajukan langkah memperketat senjata. Di zaman Presiden Barack Obama, undang-undang ini pernah berkali-kali dibahas dan menimbulkan banyak perdebatan antara dua Partaii Republik dan Partai Demokrat. Karena pada kenyataannya, satu rancangan undang-undang tentang kontrol senjata harus melampaui banyak rintangan, di antaranya ada kalangan Republik Konservatif dan Asosiasi Senjata Nasional AS (NRA).

Oleh karena itu, dengan keputusan baru dari Presiden Donald Trump, meski membuka harapan tentang penyesuaian-penyesuaian dalam mengontrol senjata, tetapi ini hanya merupakan langkah awalan untuk membatasi situasi  penggunaan senjata tanpa kontrol di AS.