Deputi PM Do Hung Viet  (tengah)  memimpin jumpa pers untuk mengumumkan Laporan tersebut (Foto: Quynh Anh/ VNA)

UPR- mekanisme yang penting bagi Vietnam

Vietnam selalu berpartisipasi secara serius dalam berabgai siklus UPR selama 18 tahun ini sejak Mekanisme UPR dibentuk pada tahun 2006 hingga saat ini dan sepenuhnya melaksanakan semua rekomendasi yang telah disetujui Vietnam. Dengan kebijakan yang konsisten mengenai perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, Vietnam sangat mementingkan mekanisme UPR dan selalu serius mengembangkan Laporan Nasional serta melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui Vietnam pada setiap siklus. Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam, Do Hung Viet menekankan:

“Terhitung sampai bulan Januari tahun 2024, di antara 241 rekomendasi yang disetujui Vietnam pada siklus III, Vietnam telah berhasil melaksanakan 209 rekomendasi (sama 86,7%). Dari tahun 2018 sampai dengan November tahun 2023, Vietnam telah melanjutkan semua upaya dalam menegakkan negara hukum dengan 44 undang-undang yang diesahkan, diantaranya  banyak undang-undang penting yang terkait dengan HAM dan hak warga negara. Sampai sekarang, Vietnam telah berpartisipasi pada 7/9 konvensi internasional dasar tentang HAM, 25 konvensi internaisonak tentang hak bekerja dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).”

Vietnam telah bekerja sama dengan semua negara, menjelaskan semua rekomendasi yang telah diajukan negara-negara dengan semangat konstruktif. Selama 5 tahun ini, sejak sesi pemeriksaan pada siklus III pada bulan Mei tahun 2019, meskipun terdapat sejumlah kesulitan dan tantangan, seperti pandemi COVID-19, konflik bersenjata, dan perubahan iklim, Vietnam tetap selalu berupaya untuk memperkuat penerimaan hak-hak tentang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, sesuai dengan standar internasional.

Laporan UPR Vietnam dilakukan secara terbuka dan transparan

Pada kenyataannya, sejak tahun 2019, PDB per kapita di Vietnam meningkat sebesar 25%, prosentase keluarga miskin mengalami penurunan sebesar 1,5% setiap tahunnya. Jaringan kesehatan preventif diselenggarakan secara luas secara nasional dan terkait erat dengan layanan kesehatan masyarakat akar rumput, tingkat cakupan asuransi kesehatan meningkat dari 81,7% pada tahun 2016 menjadi 92% pada tahun 2022; 85% penyandang disabilitas dalam keadaan sulit menerima bantuan sosial, perawatan dan rehabilitasi... Setelah 26 tahun terhubung dengan internet, pada September 2023, Vietnam memiliki lebih dari 78 juta pengguna internet (peringkat ke-13 di dunia dalam hal jumlah pengguna, naik 21% dibandingkan tahun 2019). Hal ini merupakan bukti nyata tentang kemajuan yang tidak dapat disangkal dalam menjamin hak asasi manusia di Vietnam.

Laporan nasional mengenai Mekanisme UPR siklus IV telah disusun secara publik dan transparan, menegaskan semua prestasi yang telah dicapai, dengan jelas menetapkan kemudahan dan kesulitan, dari situ mengajukan prioritas-prioritas dan kebutuhan-kebutuhan kerja sama Vietnam pada waktu mendatang, seperti: Memperkuat sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif ; meningkatkan efisiensi pemberian layanan publik, memperkuat upaya reformasi administrasi, dan secara efektif menerapkan strategi transformasi hijau dan digital nasional; melaksanakan sepenuhnya Target Pembangunan yang Berkelanjutan (SDG), memperluas sistem jaminan sosial, mempersempit kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan serta daerah terpencil; meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Deputi Menteri Luar Negeri Do Hung Viet menegaskan:

Proses penyusunan Laporan Nasional Mekanisme UPR di Vietnam dilakukan secara terbuka dan transparan dengan partisipasi penuh dari pihak-pihak terkait, tidak hanya badan-badan Pemerintah saja, tetapi juga lembaga dan organisasi masyarakat profesi, organisasi massa dan masyarakat secara langsung, serta para mitra internasional. Kementerian Luar Negeri Vietnam serta sejumlah kementerian dan instansi telah menyelenggarakan 6 kali lokakarya dan konsultasi untuk mendapatkan pendapat dari pihak-pihak terkait mengenai isi laporan. Selain itu, kami juga menerima banyak komentar dari organisasi dan individu melalui email dan kami telah meneliti dan menerima komentar yang sesuai.

UPR dan penyusunan laporan nasional serta pelaksanaan rekomendasi UPR tersebut merupakan kewajiban seluruh negara anggota PBB. Dengan penggelaran laporan tersebut tepat pada saat bergabung dan menjadi anggota Dewan HAM PBB, Vietnam terus memanifestasikan peranan teladan dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan HAM dalam usaha melindungi dan mendorong HAM di seluruh dunia./.