Dalam satu perkembangan terkini, pada Selasa (30 Oktober), dalam satu pernyataan setelah pertemuan tidak resmi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 di Kamboja, para pejabat tinggi ASEAN dan Tiongkok bersama-sama menegaskan arti pentingnya pelaksanaan secara serius dan penuh Deklarasi tentang perilaku semua pihak di Laut Timur (DOC) yang diesahkan pada 2002, serta berkoordinasi dan berusaha untuk bisa mengawali perbahasan tentang proses penyusunan COC dalam waktu secepat-cepatnya. Kepala delegasi negara tuan rumah Thailand, Sihasak Phuangketkeow, memberitahukan bahwa semua pihak telah mencapai kesepakatan penting dan menaruh perhatian bersama dalam menjamin perdamaian dan kestabilan di Laut Timur. 

Karena hubungan ASEAN – Tiongkok tidak hanya mendatangkan banyak kepentingan kepada kedua pihak saja, melainkan juga merupakan pilar penting bagi perdamaian dan kestabilan di kawasan. Sedangkan Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan pada Rabu (31 Oktober) menegaskan bahwa Tiongkok dan ASEAN sedang memanifestasikan satu “kesadaran mendesak dalam upaya mengurangi ketegangan. Menurut dia, ASEAN telah merasakan secara mendalam ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah 45  tahun ini, pada Juni 2012, Konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN berakhir tanpa mengeluarkan komunike bersama karena perbedaan pendapat antara semua negara dalam acara mendekati masalah Laut Timur. 

Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan
(Foto: petrotimes.vn)

Oleh karena itu, saat ini merupakan kesempatan bagi ASEAN untuk bersatu dan mendorong perundingan COC dengan Tiongkok, guna menciptakan satu mekanisme untuk menjaga perdamaian dan kestabilan di kawasan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura sebelumnya juga menekankan bahwa kesepakatan untuk menggelarkan perundingan COC merupakan satu langkah permulaan yang baik, satu kerangka yang sangat bermanfaat, memanifestasikan upaya-upaya semua pihak dalam memecahkan secara damai semua sengketa wilayah di Laut Timur. Sekarang, unsur-unsur pokok dalam COC telah selesa oleh negara-negara ASEAN dan disiapkan untuk diajukan ke dalam perundingan dengan Tiongkok, kemudian akan disampaikan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kamboja pada akhir bulan November ini.

Ide tentang COC untuk kawasan telah dikeluarkan sejak lama, dalam Deklarasi ASEAN pada 1992. Tetapi harus memakan waktu selama 10 untuk melakukan penggerakan dan perbahasan, sampai 2002 di Phnom Penh, ibukota Kamboja, para Menlu ASEAN dan Tiongkok baru mencapai setengah jalan dengan kesepakatan mengesahkan DOC. Juga harus memakan kira-kira 10 tahun kemudian, dalam konferensi tingkat tinggi di pulau Bali, Indonesia pada Juli 2011, para Menlu ASEAN dan Tiongkok baru dapat mencapai kesepakatan dan resmi mengesahkan Prinsip Pengarahan tentang pelaksanaan DOC. Walaupun sudah dianggap sebagai kemajuan dalam proses pengelolaan sengketa, tetapi DOC sudah tidak dapat mencegah ketegangan-ketegangan di Laut Timur. 

Pertemuan antara para Menlu ASEAN dan Tiongkok pada Juli 2012
(Foto: cand.com.vn)

Karena Laut Timur sejak ribuan tahun lalu sudah memainkan peranan penting istimewa di segi ekonomi dan posisi strategi bagi negara-negara di kawasan dan dewasa ini, arti penting ini telah melampaui jangkauan kawasan dan menyerap perhatian dari banyak negara. Karena sebagai satu daerah laut “emas” itu, maka Laut Timur selalu mengandung banyak instabilitas yang bisa meledak kapan saja jika semua pihak peserta tanpa memperdulikan hukum internasional dan kurang menghormati sejarah. Oleh karena itu, bagaimana supaya Laut Timur bisa menjadi daerah laut yang damai dan kerjasama tidak hanya mendapat perhatian dari negara-negara pantai dan tanpa pantai di kawasan saja, melainkan juga dari semua negara yang kepentingannya bersangkutan.

Praktek selama 10 tahun melaksanakan DOC, Deklarasi ini telah menunjukkan secara jelas semua problematik karena ini bukan satu konvensi internasional dan tidak punya nilai yang mengikat di segi hukum. DOC hanya memanifestasikan komitmen politik antara semua negara, bersamaan itu, ia juga tidak punya satu mekanisme yang bisa menjamin pelaksanaannya secara ketat. Oleh karena itu, harapan adanya satu naskah hukum yang bersifat mengikat untuk mengatasi bentrokan-bentrokan di Laut Timur merupakan tuntutan yang pokok antara semua negara ASEAN dan Tiongkok pada periode ini. Akan tetapi, menurut para analis, supaya perundingan COC ASEAN – Tiongkok bisa mencapai tujuantetap merupakan satu proses yang panjang dan perlu membangun kepercayaan dari kedua pihak. 

ASEAN dan Tiongkok mengusahakan COC untuk menangani masalah di laut
(Foto: dangcapsao.vn)

ASEAN dan Tiongkok perlu cepat mencapai kesepakatan dalam tiga masalah besar yaitu bagaimana menentukan wilayah sengketa dan tidak sengketa, menentukan secara kongkrit tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan dan mekanisme pengawasan serta penanganan sengketa. Untuk memecahkan semua kesulitan dalam penyusunan COC perlu ada iktikat baik dan kerjasama dari semua pihak yang punya kepentingan di Laut Timur, di atas dasar hukum internasional, diantaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Jika semua pihak tidak menyepakati isi-isi tersebut maka COC hanya tetap merupakan satu deklarasi politik sukarela, seperti DOC saja.

Pada tahun ini, ASEAN dan Tiongkok memperingati ultah ke-15 tahun penggalangan hubungan kemitraan dan dari semua perkembangan sekarang, opini umum berharap supaya dua pihak akan mencapai langkah-langkah permulaan yang penting, cepat mengeluarkan pernyataan bersama tentang penyusunan COC untuk disampaikan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang akan diadakan di Kamboja pada waktu mendatang. Ini juga merupakan satu langkah penting untuk menuju ke satu perdamaian yang berkesinambungan di Laut Timur./.