Deputi Menlu Vietnam Ho Xuan Son memberitahukan bahwa tepat  30 tahun lalu, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS-82) telah ditandatangani oleh 107 negara, termasuk Vietnam di teluk Montego, Jamaica, menandai suksesnya Konferensi PBB ke-3 tentang Hukum Laut dengan partisipasinya lebih dari 150 negara dan banyak organisasi internasional, termasuk juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat internasional. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 merupakan satu naskah internasional multilateral yang besar, terdiri dari 320 pasal dan 9 lampiran. Konvensi tersebut berlaku dari 16 November 1994 dan telah menjadi salah satu konvensi internasional multilateral yang paling penting pada abad ke-20 dan adalah perjanjian internasional umum dengan  164 negara anggota terhitung sampai saat ini. Deputi Menlu, Ho Xuan Son menunjukkan bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 memperhitungkan dan mengungkapkan semua masalah yang bersangkutan dengan penggunaan, eksploitasi di daerah laut internasional dan dasar samudera. Masalah-masalah dasar dimasukkan kedalam isi konvensi tersebut seperti Status hukum dari daerah-daerah laut yang termasuk dalam kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi nasional terdiri dari daerah air internal, wilayah laut, daerah di dekat  wilayah laut, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; Sistim hukum daerah laut internasional dan dasar samudera-warisan bersama dari umat manusia; Penggunaan dan pengelolaan kekayaan laut yang terdiri dari kekayaan  organisme dan bukan organisme; Masalah menjaga lingkungan laut, penelitian ilmu pengetahuan kedaulatan, keamanan dan ketertiban di laut.

          

Menurut Deputi Menlu, Ho Xuan Son, Vietnam adalah salah satu diantara 107 negara peserta penandatanganan konvensi tersebut pada hari dimana naskah ini dibuka untuk ditandatangani. Pada 23 Juni 1994, Majelis Nasional Vietnam telah mengeluarkan resolusi tentang ratifikasi terhadap naskah hukum yang penting ini. Butir pertama dalam resolusi itu menunjukkan “Dengan meratifikasikan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, negara Republik Sosialis Vietnam memanifestasikan tekadnya untuk bersama dengan komunitas internasional membina satu ketertiban hukum yang adil, merangsang perkembangan dan kerjasama di laut”.  Keanggotaan Vietnam menjadi anggota konvensi ini mempunyai arti sangat besar, karena konvensi ini merupakan dasar hukum internasional yang menetapkan daerah-daerah laut, zona-zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam maupun semua hak dan kepentingan Vietnam yang sah di laut. Partisipasi dalam konvensi ini meresmikan dasar hukum internasional tentang skala daerah-daerah laut, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Ikut serta dalam konvensi ini,Vietnam mendapat pengakuan dari komunitas internasional tentang wilayah laut  yang luasnya 12 mil laut, zona ekonomi eksklusif yang luasnya 200 mil laut, landas kontinen yang luasnya sedikit-dikitnya 200 mil laut dan bisa diperluas sampai 350 mil laut dihitung dari garis dasar. Konvensi tersebut juga merupakan dasar hukum internasional bagi penetapan daerah laut tumpang tindih antara Vietnam dengan semua negara pantai Laut Timur, turut menciptakan lingkungan yang stabil, damai, bekerjasama dan berkembang di kawasan.

          

Deputi Menlu, Ho Xuan Son memberitahukan bahwa belakangan ini, Vietnam telah menerapkan konvensi, melakukan perundingan dan penetapan daerah laut dan landas kontinen tumpang tindih antara Vietnam dengan semua negara di sekitar Laut Timur, seperti menetapkan garis demarkasi laut dengan Thailand pada tahun 1997, menetapkan garis demarkasi laut, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di teluk Tonkin dengan Tiongkok pada tahun 2000, menetapkan garis demarkasi landas kontinen dengan Indonesia pada tahun 2003. 18 tahun setelah meratifikasikan konvensi ini, pada 21 Juni lalu,  persidangan ke-3 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13 telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kelautan Vietnam. Untuk pertama kalinya, Undang-Undang tentang Kelautan Vietnam telah menentukan secara lengkap sistim hukum dari semua daerah laut dan pulau yang termasuk pada kedaulatan, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi nasional Vietnam sesuai dengan isi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Undang-Undang tentang Kelautan Vietnam merupakan dasar yang penting untuk menyatukan pengelolaan, penggunaan, pembelaan dan pengembangan ekonomi laut dan pulau Vietnam. Dengan mengesahkan Undang-Undang tentang Kelautan Vietnam, Vietnam telah membuat dunia melihat jelas bahwa Vietnam adalah satu anggota yang bertanggung-jawab dalam komunitas internasional, selalu menaati dan menghormati hukum internasional, memanifestasikan tekad Vietnam yaitu berjuang demi perdamaian, kestabilan, kerjasama dan perkembangan di kawasan dan di dunia.

          

Belakangan ini, situasi di Laut Timur berlangsung secara rumit, haluan yang dijalankan oleh Partai Komunis dan Negara Vietnam ialah menghormati dan menaati  Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, menerapkan konvensi ini untuk memecahkan semua sengketa di Laut Timur dengan langkah-langkah damai diatas dasar menghormati kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah dan menghormati kepentingan semua negara yang bersangkutan. Pada waktu mencari satu solusi yang mendasar dan berjangka-panjang untuk masalah Laut Timur, semua pihak yang bersangkutan perlu mengekang diri, tidak melakukan segala yang merumitkan lagi situasi dan sesuai dengan semua ketentuan konvensi. Vietnam konsisten dengan garis politik hubungan luar negeri yang independen, mandiri, menganekaragamkan dan menganeka-arahkan semua hubungan, berjuang membela kedaulatan laut dan pulau dengan kekuatan paduan, konsisten memecahkan sengketa di Laut Timur dan masalah-masalah yang muncul di laut dengan langkah damai diatas dasar hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Vietnam telah dan sedang memanifestasikannya sebagai satu anggota yang bertanggung-jawab dari konvensi, aktif menerapkan konvensi untuk menegakkan satu tertib hukum yang adil, menjamin hak dan kepentingan yang layak dari semua negara./.