Panorama lokakarya di Kota Hanoi (Foto: Trung Do)

Lokakarya kali ini berlangsung dalam latar belakang yang sangat istimewa ketika politik dunia mengalami perkembangan baru, khususnya persaingan strategis Amerika Serikat (AS)-Tiongkok yang kian menjadi jelas, berkecenderungan berdampak dan mendominasi secara berarti bagi banyak kawasan, di antaranya Asia-Pasifik yang konkretnya Laut Timur.

Laut Timur dalam “Papan Catur” Negara-Negara Adi Kuasa

Beberapa waktu terakhir, persaingan strategis AS-Tiongkok yang bersifat global menyebar ke berbagai bidang, mulai dari keuangan, ekonomi, politik, sampai sains teknologi, sehingga ada bahaya menarik kehadiran negara-negara lain dan berdampak negatif terhadap ketertiban dunia saat ini. Dengan latar belakang itu, perihal Laut Timur yang menjadi satu titik panas dalam ketegangan antara AS dan Tiongkok menjadi tidak begitu mengherankan.

Sebagai negara adi kuasa yang baru muncul dengan potensi militer, ekonomi yang tengah berada dalam ancang-ancang perkembangan, Tiongkok menganggap Laut Timur sebagai kawasan untuk menunjukkan kekuatannya, dan pendudukan Laut Timur merupakan langkah pertama dalam penetapan bahwa Tiongkok merupakan negara adi kuasa papan atas di dunia dalam periode baru. Bejing sudah sejak lama juga menganggap pengontrolan terhadap Laut Timur sebagai bagian dari usaha mempertahankan kepentingan utama Tiongkok. Sementara di pihak AS, negara ini sudah sangat fokus mempertahankan performnya di Asia-Pasifik, dan menetapkan upaya mempertahankan keamanan, kestabilan di Laut Timur sebagai kepentingan nasionalnya. Di masa Presiden Donald Trump, pemahaman itu kian berkembang, menjadi sebagian strategi yang lebih besar, yaitu Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Bisa dilihat bahwa AS dan Tiongkok sudah mengalami kontradiksi kepentingan dalam cara mendekati kawasan laut ini dan kontradiksi itu meningkat seiring waktu.

Turut Menciptakan Perubahan-Perubahan Substantif, Berkontribusi untuk Perdamaian dan Kerja Sama di Laut Timur

Dalam papan catur persaingan antara negara-negara adi kuasa itu, situasi Laut Timur mengalami banyak gejolak, dan negara-negara pesisir Laut Timur juga terdampak langsung dari gejolak-gejolak ini. Hak dan kepentingan sah dari negara-negara pesisir masih belum dihormati sepenuhnya.

Lokakarya internasional Laut Timur – satu forum bermanfaat yang dicanangkan Vietnam – telah turut mengusahakan jawaban, menurunkan suhu ketegangan di Laut Timur. Melalui 13 kali penyelenggaraan, forum tersebut kian menyerap perhatian komunitas internasional, berbagai kalangan, negara-negara di dalam dan luar kawasan. Lokakarya ini semakin mendekati kenyataan, membahas topik-topik darurat dengan partisipasi yang lebih intensif dan ekstensif dari kalangan penyusun dan pelaksana kebijakan, terus memainkan peran sebagai jembatan penghubung yang lebih baik antara kanal resmi dan semi-resmi guna turut menciptakan perubahan-perubahan substantif, serta berkontribusi dalam perdamaian dan kerja sama di Laut Timur.

Lokakarya Laut Timur ke-13 mencatat kebulatan pendapat dalam menjunjung tinggi nilai kerangka-kerangka hukum yang sedang berlaku, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982). Tidak sedikit sarjana yang mengapresiasi konvensi ini, menganggapnya sebagai satu “piagam hijau” manusia, mampu menciptakan status-status hukum penting agar setiap negara mengaplikasikannya dalam penetapan skala wilayah lautnya sesuai dengan pasal-pasal konvensi.

Deputi Menlu Vietnam, Pham Quang Hieu berbicara di depan lokakarya (Foto: qdnd.vn)

Meskipun sarjana Tiongok menganggap bahwa dalam UNCLOS 1982 masih terdapat beberapa pasal yang belum konkret, bahkan menurut mereka “tidak jelas”, sehingga negara-negara lain telah menyalahgunakannya untuk mengeluarkan tuntutan yang tidak rasional, namun pendapat tersebut segera dipatahkan. Menurut para pakar, konvensi tersebut merupakan fondasi bagi negara-negara untuk menangani sengketa di kawasan-kawasan laut yang masih tumpang tindih, ia juga menciptakan mekanisme agar semua pihak menangani sengketa secara jelas sesuai hukum internasional. Juga dengan alasan itu, para pakar peserta lokakarya mengimbau untuk bersinergi membela UNCLOS 1982 dan terus mengupayakan solusi yang lebih konkret terhadap beberapa pasal, terutama yang dapat disalahgunakan untuk sengaja mengartikannya secara salah, demi menguntungkan satu pihak. Selain itu, ketertiban hukum berdasarkan UNCLOS mendapat dukungan yang besar dari komunitas internasional. Semua pihak peserta UNCLOS wajib mematuhinya.

Dilatarbelakangi situasi Laut Timur yang masih potensial akan adanya ancaman baru, persaingan antarnegara besar dan mekanisme-mekanisme kerja sama baru di kawasan yang mengeluarkan masalah-masalah baru terhadap struktur di kawasan, Lokakarya internasional tentang Laut Timur merupakan forum bergengsi papan atas di kawasan untuk membahas kerja sama dan pembangunan di Laut Timur, turut menciptakan perubahan-perubahan substantif, mendorong dialog, memberikan kontribusi terhadap perdamaian, dan kerja sama di Laut Timur.