Demonstrasi di Washington DC pada tanggal 29 Mei   (Foto: Xinhua/VNNA)

Selama banyak dekade ini, AS tetap terus-menerus mencatat penindasan-penindasan yang terlalu kuat yang dilakukan oleh polisi kulit putih sehingga menimbulkan akibat-akibat yang  pantas disesalkan terhadap orang negro berketurunan Afrika. Dan sudah barang tentu, telah  terjadi banyak demonstrasi untuk menentang rasdiskriminasi di AS dengan skala-skala yang berbeda-beda. Akan tetapi, kasus kali ini telah menciptakan efek yang sepenuhnya berbeda, menimbulkan gelombang demonstrasi dan demonstrasi huru hara yang merebak di seluruh AS, sekaligus menyulut hulu ledak  bagi banyak demonstrasi yang menentang rasdiskriminasi di banyak negara lain. Salah satu di antara sebab musabab utama yang membuat demonstrasi melanda luas dan cepat berubah menjadi kekerasan yang ditunjukkan ialah karena latar belakang sosial AS terkena dampak hebat yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dan  yang menyusul kemudian ialah kemerosotan ekonomi yang serius beserta pengangguran yang meningkat kuat, terutama di komunitas orang negro. Akan tetapi, itu bukanlah masalah yang paling diperhatikan oleh opini umum. Menurut kalangan pengamat, hal yang lebih diperhatikan oleh massa rakyat ialah sudah sampai saatnya, AS dan banyak negara lain harus menderegulasikan kebijakan-kebijakan terhadap orang negro, pertama-tama ialah masalah reformasi kepolisian.

Tuntutan mendesak ialah harus melakukan reformasi kepolisian

Ibu Vanita Gupta, orang yang pernah menjadi Kepala Direktorat Hak Sipil dari Kementerian Hukum pada masa pimpinan Presiden AS, Barack Obama dan sekarang merupakan Kepala Organisasi Konferensi tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil di Washington DC telah mengimbau pembukaan investigasi terhadap Dinas Kepolisian Minneapolis (MPD), di antaranya berfokus pada masalah-masalah yang lebih luas yang  masih ada di badan ini. Menurut dia,  hanya menuntut melakukan penuntutan pidana terhadap para polisi yang bersangkutan langsung dengan kasus tanggal 25 Mei tidak cukup untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat sistimatik yang sudah ada sejak lama di semua dinas kepolisian.

 Dalam kenyataannya, banyak investigasi dan laporan dari Pemerintah AS telah menunjukkan berbagai reformasi pasukan polisi telah direkomendasikan secara terus-menerus selama lebih dari 20 tahun ini, misalnya meningkatkan tanggung-jawab pasukan polisi, membatasi skala penggunaan kekerasan, membangun kepercayaan terhadap masyarakat, tetapi semuanya nampak sedikit dilaksanakan. Yang patut diperhatikan, selama lebih dari 3 tahun ini, Pemerintah pimpinan Presiden Donald Trump telah menyingkirkan banyak langkah reformasi kepolisian yang ditinggalkan oleh pemerintah presiden pendahulunya Barack Obama. Jeff Sessions, Menteri Hukum AS pada tahun 2017 telah  menghapuskan perintah melarang transfer peralatan militer kepada polisi. Perintah larangan tersebut diberlakukan oleh Presiden Barack Obama setelah polisi AS menggunakan mobil berlapis baja untuk menghadapi demonstrasi di Ferguson, Negara Bagian Missouri yang bersangkutan dengan kasus polisi menembak mati pemuda yang berusia 18 tahun. Jeff Sessions, kemudian memulihkan Program 1033 yang mengizinkan Pentagon mengadakan kembali transfer peralatan dan senjata berat kepada pasukan pelaksana hukum.

Akan tetapi, sekarang ini, ketika gerakan demonstrasi telah memasuki pekan ketiga dan belum ada tanda berhenti, maka banyak berharap agar kasus kali ini bisa mendatangkan reformasi-reformasi yang berjangka-panjang di kepolisian di Minneapolis dan di seluruh AS.

Tekanan terhadap Pemerintah pimpinan Presiden Donald Trump

Dalam kasus kali ini, Pemerintah pimpinan Presiden Donald Trump telah menderita celaan berat dari opini umum, khususnya dari kubu Demokrat. Akan tetapi, menurut kalangan analis, dalam kenyataannya, Presiden Donald Trump telah memecahkan masalah-masalah yang lebih besar dari rasdiskriminasi  sepanjang masa bakti kepresidenannya. Menurut itu, dia telah memberikan bantuan kepada program perkembangan komunitas dengan nama “Program Zona Opportunitas”, menggelontorkan dana 75 miliar USD dari anggaran keuangan swasta kepada zona pemukiman warga miskin, sebagian besarnya di tempat pemukiman orang negro serta mendorong reformasi hukum pidana, dari situ melakukan reformasi tentang penjatuhan vonis, masalah-masalah yang berpengaruh langsung terhadap banyak orang negro. Presiden petahana AS telah juga menyelamatkan 107 universitas dan akademi yang punya sejarah lama dari orang negro supaya tidak ditutup dengan mengalokasikan 250 juta USD kepada aktivitas mereka, membentuk berbagai program menyembuhkan ketagihan guna memecahkan kebobrokan ini di komunitas orang negro. Khususnya, menurut beberapa laporan, sebelum pandemi Covid-19 merebak, di bawah masa pimpinan Presiden Donald Trump, orang negro mempunyai persentase pengangguran yang paling rendah dalam sejarah AS. Ketika pandemi merebak, Presiden Donald Trump juga  mengemukakan kebutuhan perawatan kesehatan untuk orang negro dalam masa pandemi Covid-19 sebagai prioritas utama dari pemerintah federal.

Sedangkan, bagi penanganan terhadap berbagai demonstrasi kali ini, Presiden Donald Trump telah segera memerintahkan Kementerian Hukum negara ini membuka investigasi hak sipil terhadap 4 perwira polisi yang telah membunuh lelaki negro pada tanggal 25 Mei, membolehkan pemerintah federal menambahkan tuduhan-tuduhan lain terhadap 4 perwira polisi ini.

Oleh karena itu, menurut penilaian dari banyak analis, tekanan yang paling besar dan paling mendasar bagi Presiden Donald Trump dan Pemerintah AS dalam krisis sekarang ini (pernah punya pengaruh penting terhadap pemilihan presiden pada bulan November mendatang) ialah bagaimana membangkitkan perekonomian dan memecahkan masalah lapangan kerja. Untuk berhasil memecahkan masalah yang sulit ini, Presiden AS baru punya waktu dan dasar untuk menangani secara tuntas dan lebih efektif ras diskriminasi yang pernah dianggap sebagai masalah “kronis” dari AS, misalnya masalah reformasi kepolisian.