Subyek yang akan dikumpulkan pendapat terhadap RUU Pertanahan (amandemen) meliputi berbagai lapisan rakyat di dalam negeri dan orang Vietnam di luar negeri; lembaga negara di pusat dan daerah; Pengurus Besar Front Tanah Air Vietnam di semua tingkat dan organisasi sosial-politik anggota Front Tanah Air Vietnam, organisasi sosial-politik, dan kejuruan, badan usaha, koperasi, rumah tangga usaha dan organisasi-organisasi ekonomi; institut penelitian, universitas dan para ahli dan ilmuwan.

Kegiatan Mencerminkan Keinginan, Aspirasi, dan Kepentingan Rakyat

Ada sembilan isi RUU Pertanahan (amandemen) yang telah dikumpulkan pendapat dari semua lapisan rakyat di dalam negeri dan orang Vietnam di luar negeri, termasuk perancangan, rencana penggunaan lahan; kebijakan pengembalian tanah dan kompensasi, dukungan, relokasi; pengembangan dana tanah; penyerahan tanah, penyewaan tanah, pengubahan tujuan penggunaan tanah; pendaftaran tanah, pemberian sertifikat pengakuan dan prosedur administrasi, data, informasi pertanahan; mekanisme dan kebijakan keuangan, harga tanah; rezim pengelolaan dan penggunaan berbagai jenis tanah; desentralisasi, pengawasan dan pengontrolan kekuasaan dalam manajemen tanah; peraturan tentang penggunaan lahan oleh rumah tangga.

Hoang Quoc Viet, Kepala Sub-Departemen Pengelolaan Tanah, Dinas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Provinsi Yen Bai  (Foto: baoyenbai)

Setelah dilaksanakan selama hampir dua bulan dari 3 Januari 2023 hingga saat ini, pengumpulan pendapat rakyat terhadap RUU Pertanahan (amandemen) memperoleh hasil yang positif dengan banyak pendapat yang sepenuh hati, memanifestasikan kesadaran dan tanggung jawab organisasi dan individu terhadap  masalah pertanahan. Hampir semua pendapat menilai bahwa RUU Pertanahan tersebut memiliki skala yang lebih luas dan konkret. ketentuan-ketentuan dalam draf cukup masuk akal dan mendekati kenyataan; sesuai dengan kepentingan dan memenuhi aspirasi mayoritas rakyat. Hoang Quoc Viet, Kepala Sub-Departemen Pengelolaan Tanah dari Dinas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Provinsi Yen Bai, mengatakan: 

"Kebijakan pertanahan yang tepat sangat penting bagi negara pada umumnya dan Provinsi Yen Bai pada khususnya. Terutama, berhasil mengatasi masalah-masalah yang masih ada dalam UU Pertanahan yang lama, menciptakan kondisi untuk melengkapi perancangan dan perencanaan yang lebih baik; menentukan secara lebih konkret jenis tanah serta pasar real estate, pengembalian  tanah, kompensasi, dan relokasi untuk memastikan keharmonisan kepentingan antara negara, badan usaha, dan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan subjek yang dikembalikan tanah."

Mai Van Thach, Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Provinsi Lai Chau  (Foto: baolaichau)

Mayoritas masyarakat menyatakan dukungan dan konsensus terhadap ketentuan RUU tersebut; di saat yang sama, ini menunjukkan kepercayaan pada ketepatan, ilmiah demi kepentingan rakyat yang dikeluarkan RUU tersebut, menunjukkan kepercayaan pada garis politik dan kebijakan Partai Komunis dan Negara Vietnam. Semua pendapat menuju penyatuan kesadaran dalam pembuatan dan pelaksanaan undang-undang di bidang pertanahan; menyelaraskan hubungan antara negara, investor dan pengguna tanah, memastikan kepentingan yang sah  dari warga ketika menerapkan Undang-Undang Pertanahan (amandemen). Mai Van Thach, Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Provinsi Lai Chau, mengatakan

"Perlu membuat Undang-Undang Pertanahan yang selaras dengan undang-undang lainnya, peraturan-peraturan selaras dengan semua ketentuan lain apa yang ditentukan untuk daerah harus menjadi selaras antar daerah untuk memudahkan proses pelaksanaannya. Amandemen Undang-Undang Pertanahan perlu berfokus pada isu-isu yang diperhatikan warga dan organisasi, terutama melalui inspeksi, pemeriksaan, pemeriksaan keuangan di daerah dan semua rekomendasi daerah untuk bisa mengatasi semua kesulitan dan permasalahan di akar rumput."

Mempromosikan Hak Berdaulat Rakyat dalam Legislasi

Bertentangan dengan sumbangan pendapat yang positif dengan semangat membuat dan menyelesaikan RUU Pertanahan (amandemen) dan secara jelas menunjukkan tanggung jawab dan hak berdaulat rakyat terkait persoalan tanah, telah muncul sejumlah pendapat yang menyalahgunakan pemberian sumbangan pendapat untuk memutarbalikkan, mengacaukan dengan sengaja menyeriusi masalah-masalah yang sensitif dan kompleks yang berkaitan dengan pertanahan untuk melakukan intrik merusak citra Partai Komunis dan Negara Vietnam. Argumen meskipun namanya "pemberian saran" terhadap RUU Pertanahan (amandemen) tapi sengaja memutarbalikkan bahwa  "Negara Vietnam mengamandemen Undang-Undang Pertanahan untuk memanipulasi pasar tanah untuk menguntungkan individu atau kelompok kepentingan tertentu, jadi bukan untuk  kepentingan rakyat”. Mereka itu menyindir bahwa "pengambilan sumbangan pendapat" untuk draf ini hanyalah  "fomalitas" saja, adalah "kedok hasutan" Vietnam dan dengan sengaja memutarbalikkan tujuan baik dari amandemen Undang-undang Pertanahan pada khususnya dan undang-undang Vietnam lainnya pada umumnya.

Fakta bahwa, pengumpulan pendapat terhadap RUU Pertanahan (amandemen) itu sangat penting. Sebabnya, UU Pertanahan bukan hanya undang-undang yang penting, rumit, dan memainkan peran poros dalam sistem perundang-undangan tentang pertanahan, tetapi juga memiliki hubungan dan pengaruh yang mendalam terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam banyak undang-undang lainnya, oleh karenanya sangat perlu untuk memobilisasi sumbangsih kearifan dan semangat berbagai lapisan rakyat untuk menyempurnakan RUU Pertanahan (amandemen). Memberikan sumbangan pendapat terhadap  penyusunan RUU Pertanahan (amandemen) juga berarti mengembangkan hak berdaulat rakyat, menggerakkan kearifan dan semangat, memanifestasikan keinginan dan aspirasi rakyat; menciptakan kesepakatan dan konsensus rakyat terhadap kebijakan, garis  politik partai, kebijakan  dan undang-undang negara tentang pertanahan, memastikan keselarasan, penyatuan dan kelayakan sistem perundang-undangan, dan memenuhi tuntutan pembangunan negara di periode baru.

Selama bertahun-tahun ini, kekuatan permusuhan tidak henti-hentinya menyerang fondasi ideologi Partai Komunis dan kebijakan, garispolitik,  dan undang-undang Partai Komunis dan Negara Vietnam, termasuk kegiatan yang demokratis seperti pengumpulan pendapat rakyat untuk membuat undang-undang. Namun, pengumpulan pendapat rakyat terhadap RUU Pertanahan (amandemen) telah ditempuh lebih dari setengah jalannya dan mendapatkan banyak hasil yang baik. Hasil ini merupakan balasan keras terhadap argumentasi-argumentasi yang memutarbalikkan kebijakan mendorong demokrasi dalam pembangunan sistem perundang-undangan dari Partai Komunis dan Negara Vietnam./.