(VOVWORLD) - Pemerintah Vietnam baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 13/2023/ND-CP tentang perlindungan data pribadi yang akan berlaku mulai 1 Juli mendatang. Ini merupakan upaya turut menyusun payung hukum untuk mengabdi program transformasi digital nasional, menuju ke target keamanan informasi dan pengembangan sosial digital yang komprehensif.
Peraturan tersebut secara komprehensif mencatat semua hak dasar dari setiap individu yang adalah pemilik data, menetapkan syarat teknis dan hukum bagi perusahaan untuk menangani dan mengontrol data warga negara Vietnam, mendefinisikan fungsi dan wewenang lembagâ yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi di Vietnam dan mengeluarkan beberapa permintaan khusus terhadap penanganan data pribadi lintas batas.
 (Ilustrasi: Techlisious) |
Peraturan Pemerintah No 13/2023/ND-CP mendefinisikan: “Data pribadi adalah informasi yang berupa simbol, huruf, angka, gambar, suara atau sejenisnya pada lingkungan elektronik yang terkait dengan seseorang tertentu atau membantu mengidentifikasikan orang secara kongkrit”. Hal baru adalah Peraturan ini untuk pertama kalinya mengakui konsep “data pribadi sensitif” yang membedakan data sensitif dari data normal. Pengakuan ini mencerminkan kesesuaian undang-undang Vietnam dengan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dari sektor yurisdiksi lain di seluruh dunia dan mengajukan tuntutan hukum di taraf tinggi untuk melindungi data pribadi yang sensitif.
Yang patut diperhatikan, konsep data pribadi sensitif yang disebutkan terkait erat dengan hak privasi individu, yang mencerminkan filosofi pendekatan hak untuk melindungi data pribadi yang disusun di atas fundasi perlindungan hak pribadi.
Melindungi lebih baik hak asasi manusia di era digital
Kenyataan ini mengajukan masalah manajemen yang efektif bagi Pemerintah, kesamaan antara penggunaan dan perlindungan data pribadi, tanggapan, pembatasan risiko, penanganan pelanggaran untuk menjaga perkembangan dan nilai data pribadi. Doktor Nguyen Thi Hoa, dosen di Fakultas Hukum Internasional, Universitas Hukum Kota Ho Chi Minh, menilai:
“Di lingkungan digital saat ini, data pribadi bisa "diretas" dan digunakan untuk tujuan ilegal. Hukum saat ini mencakup langkah perdata, administratif, dan pidana untuk melindungi data pribadi atas tindakan pelanggaran. Namun, masih ada batasan dan ketidaksepakatan dengan peraturan baru tentang perlindungan data pribadi.”
Menurut ibu Nguyen Thi Hoa, Peraturan No. 13/2023/ND-CP tentang perlindungan data pribadi akan turut memecahkan masalah yang sulit, menciptakan syarat untuk mengembangkan sosial ekonomi, dan menciptakan landasan hukum untuk aktivitas bisnis yang terkait dengan data pribadi. Pengesahan Peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi juga merupakan langkah untuk mengkonkretkan ketentuan konstitusi dan undang-undang tentang hak perlindungan rahasia pribadi, hak asasi manusia, hak sipil, dan keamanan jaringan; memanifestasikan secara jelas upaya untuk melindungi hak asasi manusia dalam transformasi digital di Vietnam. Ini juga merupakan langkah untuk melaksanakan haluan dan kebijakan dari Partai dan Negara serta menjamin sinkronisasi dan penyatuan dalam sistem kebijakan dan undang-undang tentang hak asasi manusia Vietnam.
Diharmoniskan dengan internasional, sesuai dengan praktek kehidupan Vietnam
Sekarang ini ini, ada lebih dari 80 negara yang telah memberlakukan naskah dokumen hukum tentang perlindungan data pribadi, banyak di antaranya mengajukan peraturan yang berlaku untuk organisasi dan individu Vietnam. Hal ini mengajukan permintaan bahwa Peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi Vietnam harus selaras dengan kebiasaan internasional, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan menghormati hukum di Vietnam. Menurut penilaian Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam, Peraturan No 13/2023/ND-CP konsisten dengan prinsip umum konvensi dan rekomendasi internasional, termasuk Prinsip Menjaga Rahasia dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan ekonomi (OECD), termasuk Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Individu yang Berkaitan dengan Penanganan Otomatis Informasi dan Data Pribadi, Pedoman PBB tentang File Informasi dan Data Pribadi yang Terkomputerisasi, Kerangka Privasi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Standar-standar Internasional tentang Hak Privasi dan Perlindungan Informasi dan Data Pribadi (Resolusi Madrid), Undang-undang Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) tentang perlindungan informasi dan data pribadi pada tahun 2014, dan yang terkini ialah Peraturan tenang Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR).
 Bapak Ngo Vi Dong, Wakil Ketua Asosiasi Keamanan Informasi Vietnam (Foto : Vietnamnet) |
Vietnam merupakan salah satu di antara negara-negara dengan laju perkembangan dan penggunaan internet tertinggi di dunia. Jumlah pengguna internet di Vietnam telah mencapai hampir 69 juta orang di antara 100 juta jiwa penduduk. Vietnam juga memperkuat penyusunan e-Government, menuju ke pemerintahan digital dan ekonomi digital. Peraturan No 13/2023/ND-CP sebagai dasar hukum untuk membantu warga mendapat kesadaran yang baik tentang data pribadi dan perlindungan data pribadi dalam konteks Vietnam sedang memperkuat transformasi digital. Bapak Ngo Vi Dong, Wakil Ketua Asosiasi Keamanan Informasi Vietnam, menilai:
“Menurut saya, peraturan ini perlu disosialisasikan. Kita perlu mempunyai kesedaran tentang data kita sendiri, apa yang harus dilindungi dan diwaspadai. Sekarang ini, kita tidak ada langkah pencegahan jika setiap individu membangun kesadarannya sendiri untuk melindungi diri sendiri.”
Pemberlakukan Peraturan Pemerintah No 13/2023/ND-CP akan menjadi prasyarat yang penting, menuju ke penyusunan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, selangkah lebih tinggi dalam melindungi hak asasi manusia dalam proses tranformasi digital di Vietnam./.