(VOVWORLD) - Pada latar belakang integrasi dan globalisasi yang semakin intensif dan ekstensif, tenaga kerja migran merupakan sebagian yang tak terpisahkan antara semua perekonomian. Kaum pekerja migran telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan yang berkesinambungan bagi negara-negara pemasok serta negara penerima tenaga kerja. Memahami hal ini, semua negara anggota ASEAN pada umumnya dan negara-negara yang lebih kurang berkembang di kalangan ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Viet Nam atau disingkat negara-negara CLMTV pada khususnya semakin memperhatikan masalah melindungi hak dan kepentingan migran yang sah dan menganggap ini sebagai faktor kunci dalam proses pembangunan komunitas.
 Panorama Konferensi ke-3 Menteri Tenaga Kerja CLMTV (Foto: nhandan.com.vn) |
Dengan ciri geografi yang memiliki garis perbatasan bersama dan perbedaan tentang taraf perkembangan ekonomi, warga di provinsi-provinsi di sepanjang garis perbatasan antara negara-negara CLMTV tidak henti-hentinya melakukan migrasi ke negara-negara tetangga untuk mencari lapangan kerja. Untuk mengelola dengan baik tenaga kerja migran, khususnya pekerja migran yang melewati garis perbatasan antara negara-negara CLMTV, dengan gagasan dari Pemerintah Thailand, Konferensi Menteri Tenaga Kerja dan Konferensi Pejabat Senior tentang Ketenaga-kerjaan CLMTV kali pertama telah diadakan pada tahun 2015. Dari situ, dua tahun sekali, para menteri tenaga kerja 5 negara Asia Tenggara tersebut bersidang untuk membahas kebijakan-kebijakan tentang pekerja migran dan masalah-masalah yang bersangkutan seperti asuransi sosial dan pengembangan sumber daya manusia.
Memperkuat pekerjaan pengelolaan terhadap pekerja migran
Walaupun setiap negara memiliki kerangka hukum, ketentuan undang-undang dan syarat sosial-ekonomi yang berbeda-beda, tapi lima negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Viet Nam tetap punya banyak kesamaan yang bisa dikerjasamakan untuk melindungi kepentingan pekerja migran, membantu mereka menikmati semua kepentingan jaring pengaman sosial ketika berpindah dari daerah yang satu ke daerah yang lain atau dari negara yang satu ke negara yang lain.
Oleh karena itu, usaha memperkuat kerjasama, berbagi informasi, membangun mekanisme-mekanisme bersama untuk mengelola tenaga kerja migran pada latar belakang integrasi antara negara-negara ASEAN adalah sangat diperlukan. Pada Konferensi ke-3 Menteri Tenaga Kerja CLMTV yang berlangsung pada tanggal 17 September di Siem Reap, Kamboja, Deputi Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Viet Nam, Doan Mau Diep menyatakan bahwa mekanisme-mekanisme memperkuat pekerjaan membantu pekerja migran antara lima negara CLMTV telah dan sedang mengembangkan peranan positifnya, khususnya keluwesan dari berbagai program jaring pengaman sosial antar-negara dan semua kebijakan tentang asuransi sosial. Dia mengatakan: “Perbedaan tentang taraf perkembangan ekonomi antar-negara telah mendorong warga di provinsi-provinsi di sepanjang garis perbatasan tidak henti-hentinya melakukan migrasi ke negara-negara tetangga untuk mencari lapangan kerja dan mayoritas mereka adalah pekerja sederhana. Untuk mengelola dengan baik tenaga kerja migran, khususnya tenaga kerja yang melewati garis perbatasan antar-negara, tema kali ini sesuai dengan prioritas menjamin jaring pengaman sosial, khususnya menjamin pemungutan dan penikmatan asuransi sosial terhadap pekerja migran pada latar belakang tenaga kerja migran yang semakin meningkat antara negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Viet Nam”.
Selama ini, banyak pemerintah di kalangan ASEAN, khususnya lima negara CLMTV telah membangun fundasi digitalisasi untuk mengelola tenaga kerja migran dan memberikan jasa-jasa yang bersangkutan dengan penerapan digitalisasi. Jasa-jasa itu meliputi: memberikan pendidikan sebelum membolehkan mereka keluar negeri, memberikan kartu pintar kepada pekerja migran sebelum keluar negeri, di negara tujuan dan setelah pulang kembali ke tanah air untuk membantu pekerja mendekati asuransi sosial dan semua jasa yang lain. Doan Mau Diep, Deputi Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Penyadang Disabilitas dan Sosial Viet Nam menegaskan: “Penggunaan teknologi digital semakin menjadi populer di hampir semua bidang di dunia. Di bidang lapangan kerja, teknologi digital memainkan peranan penting dalam mendorong lapangan kerja yang berkesinambungan, bersamaan itu turut mendorong dan melindungi hak pekerja migran. Penggunaan teknologi digital bisa membantu pekerja migran mengeluarkan keputusan-keputusan secara cepat dan efektif dan turut mengerti secara lebih jelas hak mereka. Di Viet Nam, digitalisasi telah diterapkan secara efektif dalam mengelola pekerja Viet Nam yang bekerja di luar negeri”.
Viet Nam aktif bekerjasama dalam masalah melindungi tenaga kerja migran
Diprakirakan, sekarang ini ada kira-kira 76.000 pekerja Viet Nam yang sedang bekerja di negara-negara CLMTV. Dan jumlah tenaga kerja migran dari CLMTV juga sedang meningkat. Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Viet Nam telah membuat rancangan tentang pelaksanaan asuransi sosial paksa terhadap pekerja yang adalah warga negara yang bekerja di Viet Nam. Selain itu, Viet Nam juga memperkuat penandatanganan berbagai perjanjian bilateral tentang asuransi sosial antar-negara, menuju ke penandatanganan perjanjian multilateral, memperluas berbagai bentuk pembayaran agar pekerja bisa mendapat kepentingan dari berbagai rezim jaring pengaman sosial.
Masalah memperhatikan dan menjamin semua hak dan kepentingan dasar terhadap pekerja migran ASEAN bermaksud mengarah ke standar-standar internaisonal yang sedang diterapkan di kalangan ASEAN. Semua negara CLMTV mempunyai banyak kesamaan, oleh karena itu, masalah mendorong kerjasama untuk melindungi kepentingan pekerja migran, di antaranya, yang penting ialah membantu mereka dapat menikmati kepentingan-kepentingan dari jaring pengaman sosial ketika berpindah dari negara ini ke negara yang lain, turut melaksanakan target bersama ASEAN, yaitu membangun satu komunitas yang benar-benar mengarah ke warga dan menganggap warga sebagai sentral.