Diberlakukan Kode Perilaku di Jaringan Sosial adalah perlu  (Foto: qdnd.vn)

Saat ini internet dan jaringan sosial tidak lagi asing bagi kehidupan manusia. Viet Nam tengah adalah negara yang menduduki posisi ke-7 di dunia tentang jumlah pengguna Facebook pada khususnya ada sekitar 55 juta pengguna jaringan sosial pada umumnya. Dengan jumlah pengguna jaringan sosial yang menduduki 67 persen jumlah penduduk, jaringan sosial tengah menjadi salah satu lingkungan penting dalam memberikan informasi dan pengetahuan di semua bidang kepada warga Viet Nam.

Dengan banyak fungsi yang diintegrasikan, jaringan sosial tengah menjadi tempat berbagi informasi pengguna secara mudah dan cepat dengan chat, email, film, livestream, blog dan sebagainya. Ruang siber telah benar-benar membuka satu dunia yang sangat atraktif bagi pengguna. Tetapi di samping informasi-informasi yang positif dalam mendorong pembangunan masyarakat, di jaringan sosial juga ada beberapa individu dan organisasi “menyalahgunakan” hak kebebasan berbicara untuk mengeluarkan informasi-informasi yang salah, beracun dan tidak sesuai dengan standar moral, budaya dan adat istiadat. Bahkan informasi-informasi yang memutarbalikan dan menimbulkan kerugian terhadap keamanan nasional, ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Untuk menuju pembangunan standar moral tentang perilaku di jaringan sosial, mendidik kesadaran, menciptakan kebiasaan yang positif dalam perilaku pengguna, turut membangun lingkungan siber yang aman, sehat, mendorong hak asasi manusia, Kementerian Informasi dan Komunikasi Viet Nam baru saja memberlakukan Kote Perilaku di Jaringan Sosial. Obyek yang diterapkan Kode Perilaku tersebut yakni organisasi, individu peserta jaringan sosial; para pejabat, pewagai negeri dan pekerja di badan-badan negara; para pemasok layanan jaringan sosial. Menurut itu, kode perilaku bagi organisasi dan individu ialah mencari tahu, menaati pasal-pasal petunjuk penggunaan dari para pemasok layanan jaringan sosial sebelum mendaftarkan partisipasi dalam jaringan sosial. Agar supaya menggunaan marga, nama sebenarnya individu, nama asli organisasi dan badan serta membuat pendaftaran dengan para pemasok layanan untuk mengkonfirmasikan nama, alamat website, tempat hubungan ketika ikut menggunakan jaringan sosial. Semua organisasi dan individu perlumelaksanakan langkah-langkah sendiri dalam mengelola dan menyimpan akun jaringan sosial, cepat melaporkan kepada badan-badan fungsional, pemasok layanan ketika akun organisasi dan individu kehilangan hal kontrol, dipalsukan dan disalahgunakan dengan tujuan yang tidak sehat, memengaruhi keamanan nasional dan ketertiban, keselamatan masyarakat, memengaruhi hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan individu.

Juga menurut kode perilaku tersebut, semua organsiasi dan individu yang berbagi informasi di jaringan sosial harus berdasarkan sumber asli dan tepercaya, melakukan tindakan dan perilaku sesuai nilai-nilai moral, budaya dan tradisi bangsa Viet Nam, tidak menggunakan kata-kata bermusuhan yang menghasut kekerasan, diskriminasi daerah, gender, agama, tidak memuat isi-isi yang melanggar hukum, informasi yang melanggar penghormatan dan harkat manusia, memengaruhi hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan individu, tidak menggunakan kata insensitif, melanggar adat istiadat, mengeluarkan informasi palsu dan salah, melakukan iklan dan bisnis jasa ilegal sehingga menimbulkan kegusaran di kalangan opini umum masyarakat, memengaruhi ketertiban dan keselamatan masyarakat. Kode perilaku tersebut juga memacu penggunaan jaringan sosial untuk melakukan propaganda dan sosialisasi tentang negeri, manusia dan budaya Viet Nam yang baik, berbagi informasi yang positif, teladan-teladan yang baik, pekerjaan yang baik, menggerakan sanak keluarga, teman dan orang di sekitar agar ikut mendidik, melindungi anak-anak dan prapemuda untuk menggunakan jaringan sosial secara aman dan sehat.

Wakil Kepala Institut Strategi Informasi dan Komunikasi Do Quy Vu  (Foto: qdnd.vn)

Menurut Wakil Kepala Institut Strategi Informasi dan Komunikasi, Do Quy Vu, meskipun kode perilaku tersebut hanyalah bersifat saranan, nasihat tetapi ketika terjadi pelanggaran hukum, semua organsiasi dan individu yang melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum. Saat ini, secara pada pokoknya semua ketentuan tentang penanganan pelanggaran hukum di jaringan sosial telah ditentukan sangat jelas dalam berbagai undang-undang dan peraturan negara terkait.

Sebelum kode perilaku tersebut diberlakukan, pada Juni 2018, Majelis Nasional Viet Nam telah memberlakukan Undang-Undang Keamanan Siber (berlaku sejak 1 Januari 2019). Ini adalah dasar hukum untuk menjamin ketertiban dan keselamatan sosial di ruang siber bersama dengan tanggung-jawab badan, organsiasi dan individu terakit. Pemberlakuan kode perilaku tersebut adalah satu langkah untuk memperbaiki perilaku yang berbudaya di ruang siber, turut menjamin demokrasi secara nyata, meningkatkan hak asasi manusia di Viet Nam. Menurut Nguyen Quang Dong, Kepala Institut Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Komunikasi, kode perilaku tersebut bisa dianggap sebagai “bata” prasyarat bagi fondasi perilaku di jaringan sosial di Viet Nam.