Presiden Nguyen Xuan Phuc memimpin sidang kerja tentang proyek tersebut (Foto: Thong Nhat/VNA)

Proyek tersebut mengambil Marksisme-Leninisme dan pikiran Ho Chi Minh sebagai ideologi yang menjelujuri  dalam seluruh proses pembangunan proyek, cara pendekatan sesuai dengan situasi regional dan internasional; memperjelas beberapa isi dan bisa menambahkan beberapa topik baru  sesuai dengan tuntutan aktual.

Mengambil Marksisme-Leninisme dan Pikiran Ho Chi Minh sebagai dasar ideologis

Pembangunan Negara hukum sosialis Vietnam telah diajukan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1946. Masalah ini juga ditegaskan dalam program politik dalam periode transisi ke sosialisme tahun 1991 (yang ditambahkan dan dikembangkan pada tahun 2011). Selanjutnya, UUD tahun 2013 dan semua strategi pengembangan sosial-ekonomi sekali lagi menegaskan masalah membangun Negara hukum sosialis di Vietnam. Khususnya, Resolusi Kongres Nasional XIII Partai Komunis Vietnam (PKV) terus menetapkan  pembangunan Negara hukum sosialis Vietnam milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat di bawah kepemimpinan Partai sebagai tugas titik berat dalam membarui sistem politik. Presiden Nguyen Xuan Phuc, Kepala Badan Pengarah Pembangunan Proyek tersebut menegaskan:

Semangatnya  ialah, kita mepunyai  satu proyek strategis dan praktis untuk rakyat dan badan-badan negara, sungguh-sungguh negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Menyatukan semua pandangan fundamental dan terobosan. Banyak pendapat mengusulkan untuk melakukan terobosan yang diperlukan agar negara hukum sosialis Vietnam pada tahap mendatang, visi 2045 terjamin mencapai keberhasilan, di antaranya masalah melindungi rakyat, melindungi manusia, membangun disiplin  Tanah Air, mencegah dan memberantas korupsi, serta sistem hukum yang menjamin integrasi internasional. Kita harus mencengkam semangat ialah Negara hukum sosialis Vietnam yang mengambil Marksisme-Leninisme dan Pikiran Ho Chi Minh sebagai dasar ideologis untuk terus-menerus diperkokoh dan dikembangkan”.

Sesuai dengan Situasi  Kawasan dan Dunia

Pada saat Vietnam melakukan integrasi internasional secara intensif dan ekstensif, tuntutan yang diajukan terhadap proyek tersebut ialah dikeluarkannya penilaian tentang dampak integrasi terhadap pembangunan Negara hukum sosialis Vietnam. Penyempurnaan sistem hukum harus selaras dengan hukum internasional, memenuhi pelaksanaan semua komitmen internasional yang diikuti Vietnam, atas dasar penjaminan kepentingan negara  dan bangsa. Selain itu  penilaian dampak Revolusi Industri 4.0 karena telah muncul banyak pola baru di berbagai bidang sehingga hukum juga harus mengikuti dan menyesuaikan diri. Presiden Nguyen Xuan Phuc menunjukkan:                           

“Proyek ini bertujuan untuk mengabdi rakyat, menciptakan syarat bagi Tanah Air untuk berkembang sesuai dengan semangat rakyatnya sejahtera, negaranya kuat, masyarakatnya adil, demokratis dan berbudaya, jadi bukan satu proyek kekuasaan. Oleh karena itu, proses membuat proyek ini harus merapati berbagai pandangan dan haluan Partai Komunis, UUD, dan hukum Negara tentang pembangunan Negara hukum sosialis Vietnam. Pembangunan proyek ini harus merapati cara pendekatan yang ilmiah, visi yang berjangka panjang, sesuai dengan kecenderungan perkembangan internasional berdasarkan penelitian sistematis tentang teori  dan praktik  yang diajukan sesuai dengan tuntutan konkret dari situasi  di kawasan dan di dunia”.

Vietnam sedang berada dalam tahap awal membanguan proyek ini. Direncanakan proyek tersebut akan disampaikan kepada Komite Sentral Partai Komunis Vietnam pada Oktober  2022. Pembangunan proyek yang bertolak dari semangat strategis, dan terobosan akan memberikan sumbangan penting untuk membangun dengan sukses pola Negara hukum sosialis Vietnam, visi 2045 dan mempunyai makna praktis terhadap  warga dan badan-badan Negara.