Acara penutupan Sidang Paripurna KS PKV ke-8  (Foto: vov)

Mengarah ke Semua Warga dan Pembangunan yang Komprehensif dan Berkelanjutan

Tentang skala dan cara pendekatan, resolusi tersebut diperluas ke seluruh kebijakan sosial, berfokus pada inovasi dan peningkatan kualitas kebijakan sosial untuk memenuhi tuntutan membangun dan membela tanah air hingga tahun 2030, visi hingga tahun 2045. Pendekatan ini juga disesuaikan dari penjaminan dan stabilitas menuju stabilitas dan pembangunan yang dikaitkan dengan pengelolaan pembangunan sosial berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan sosial seluruh warga, menjamin jaring pengaman sosial, keamanan manusia, dan keamanan sosial. Mengenai  pandangan ideologi pedoman, resolusi tersebut terus menegaskan dan mewarisi pandangan dan ideologi dominan Resolusi Sidang Paripurna ke-5  tapi melengkapi, mengembangkan, dan memperjelas pemahaman baru tentang pekerjaan sosial dalam konteks situasi dan tuntutan tugas baru, seperti yang ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nguyen Phu Trong pada sesi penutupan Sidang Paripurna ke-8 KS PKV angkatan XIII pada tanggal 8 Oktober, bahwa:

“Kebijakan sosial adalah kebijakan untuk manusia, demi manusia, yang menunjukkan sifat baik rezim kita. Pembangunan dan pelaksanaan kebijakan sosial harus selalu menganggap manusia sebagai sentral, menganggap  investasi untuk pelaksanaan tujuan kebijakan sosial sebagai investasi untuk pembangunan. Kebijakan sosial harus menuju ke semua warga secara komprehensif, adil, modern, inklusif dan berkelanjutan, jaring pengaman sosial harus lebih mendapat perhatian dan menjamin fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap situasi buruk yang terjadi dalam skala besar, melindungi seluruh warga, tidak meninggalkan seorang pun.”

Sekjen Nguyen Phu Trong menyampaikan pidato penutupan Sidang Paripurna KS PKV ke-8  (Foto: vov)

Pada Sidang Paripurna ke-8 KS PKV angkatan XIII, KS PKV telah mengeluarkan pandangan yang jelas bahwa kebijakan sosial perlu ditempatkan dalam pengelolaan keseluruhan pembangunan sosial yang berkelanjutan, penyelesaian yang selaras hubungan sosial, pengendalian stratifikasi sosial dan menangani risiko dengan tepat waktu  dan efektif, memastikan ketertiban dan keselamatan sosial. Inovasi dan peningkatan kualitas kebijakan sosial merupakan tugas strategis penting yang harus ditempatkan di bawah kepemimpinan Partai Komunis secara langsung dan komprehensif; pengelolaan yang ketat dan efektif oleh Negara; pengawasan rutin oleh Front Tanah Air Vietnam dan organisasi-organisasi sosial-politik; konsensus dan partisipasi aktif masyarakat dan badan usaha.

Terus Mendorong Hasil Jaring Pengaman Sosial Vietnam

KS PKV dengan suara bulat sepakat untuk mengeluarkan resolusi tentang terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas kebijakan sosial, memenuhi tuntutan membangun dan membela tanah air di periode baru merupakan tonggak penting, terus menegaskan perhatian Partai Komunis dan Negara Vietnam dalam melaksanakan kebijakan sosial agar negara dapat berkembang dengan cepat dan berkelanjutan di masa mendatang. Profesor Doktor Ta Ngoc Tan, Wakil Harian Ketua Dewan Teori KS PKV, berkata:

“Pembangunan sosial, pembangunan manusia, peningkatan terus-menerus dalam kehidupan material dan spiritual masyarakat selalu menjadi tujuan utama Vietnam dalam seluruh proses perjuangan, pengembangan, dan pembangunan negara. Selama masa inovasi, bersamaan dengan upaya pembangunan ekonomi, Partai Komunis dan Negara Vietnam selalu memberi perhatian pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan sosial sesuai dengan pedoman: Pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pelaksanaan kemajuan dan keadilan sosial dalam setiap langkah, setiap kebijakan, dan sepanjang proses pembangunan, dengan tujuan untuk memberikan semakin banyak kebahagiaan bagi masyarakat.”

KS PKV dengan suara bulat sepakat untuk mengeluarkan resolusi tentang terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas kebijakan sosial, memenuhi tuntutan pembangunan dan pembelaan tanah air pada periode baru, juga akan menjadi dasar penting bagi seluruh Partai Komunis dan rakyat untuk terus membangun dan menegaskan hasil-hasil jaring pengaman sosial yang telah dicapai Vietnam setelah 10 tahun melaksanakan Resolusi Sidang Paripurna ke-5 KS PKV angkatan ke-11 (2012) tentang kebijakan jaring pengaman sosial. Hingga tahun lalu, pendapatan per kapita Vietnam mencapai hampir 3.900 USD, meningkat 39 kali lipat dibandingkan tahun 2012. Indeks pembangunan manusia (HDI) meningkat dari 0,48 pada tahun 1990 menjadi 0,703 pada tahun 1990, naik dua peringkat dalam pemeringkatan global dengan posisi 115 di antara 191 negara. Dengan lebih dari 60 persen penduduk yang miskin pada tahun 1990, saat ini angka kemiskinan di Vietnam hanya sebesar 2,23 persen, di antaranya angka kemiskinan multidimensi menurun sekitar 1,2 persen pada tahun lalu. Kebijakan asuransi sosial telah menjadi pilar utama dalam sistem jaring pengaman sosial, dengan jumlah peserta sebanyak 17,5 juta orang, atau mencakup 38,08 persen orang dalam usia kerja. Kebijakan bantuan sosial lainnya telah mencakup sebagian besar kelompok orang, yaitu 3,5 persen dari populasi dan 100 persen objek yang mendapat tunjangan sosial diberikan bantuan sosial  secara permanen.

Hasil-hasil tentang jaring pengaman sosial telah diakui oleh komunitas internasional dan juga akan menjadi dasar yang berkelanjutan bagi Vietnam untuk melaksanakan dengan baik orientasi dan tujuan tentang jaring pengaman sosial yang ditetapkan dalam Resolusi Sidang Paripurna ke-8 KS PKV, angkatan XIII, yang akan dikeluarkan di waktu mendatang./.