Ilustrasi  (Foto: Internet)

Setelah lebih dari setahun dilaksanakan, Program Aksi Pemerintah tentang pelaksanaan restrukturisasi, pembaruan dan peningkatan hasil-guna BUMN dan Rancangan restrukturisasi BUMN, titik beratnya ialah grup ekonomi dan perusahaan umum milik Negara tahap 2016-2020 telah mencapai hasil-hasil positif. Yang paling patut dibicarakan ialah aktivitas badan-badan usaha setelah peseronisasi telah jauh lebih baik terbanding dengan sebelumnya. Keuntungan rata-rata sebelum membayar pajak, penyetoran pada APBN, modal anggaran dasar, total aset perusahaan, omzet dan pendapatan pekerja  semuanya meningkat, manajemen badan usaha mengalami perubahan menurut arah yang positif. Akan tetapi, laju pembenahan dan peseronisasi BUMN dianggap masih lambat dan belum memenuhi tuntutan. 

Beberapa solusi

Kenyataan menunjukkan bahwa proses peseronisasi BUMN pada waktu ini terkena dampak yang tidak kecil dari perkembangan-perkembangan  ekonomi dan kawasan yang tidak menguntungkan. Lebih-lebih lagi, obyek pembenahan dan peseronisasi hampir semuanya merupakan badan-badan usaha yang berskala besar dan skala aktivitasnya luas, melakukan bisnis multicabang  dan keuangannya rumit sehingga memerlukan banyak waktu untuk membuat persiapan dan melakukan penanganan. Pelaksanaan peseronisasi badan-badan usaha yang berskala besar memerlukan partisipasi dari banyak investor besar yang punya potensi keuangan dan kemampuan manajemen dan investasi yang baik sehingga menuntut perlunya banyak waktu untuk membuat persiapan. Untuk mengatasi kesulitan ini, bapak Tran Van Minh, Anggota Majelis Nasional Viet Nam dari Provinsi Quang Ninh mengajukan pendapat: “Perlu memeriksa bidang-bidang yang perlu dikuasai oleh negara dan bidang-bidang yang perlu mengerahkan modal dari masyarakat. Mempertahankan persentase kepemilikan negara di badan usaha di taraf yang rasional untuk menyerap para investor berpartisipasi aktif dalam proses peseronisasi”.

Untuk terus memperhebat laju peseronisasi BUMN, Viet Nam harus terus menyempurnakan sistim mekanisme dan kebijakan untuk kepentingan proses restrukturisasi badan usaha. Memeriksa secara seksama undang-undang yang bersangkutan untuk disesuaikan  dengan proses restrukturisasi, peranan dan posisi BUMN pada wakut mendatang. Yang patut diperhatikan ialah perlu cepat ada mekanisme dan kebijakan untuk mempercepat proses peseronisasi tentang investasi modal Negara di badan usaha dan mengelola serta menggunakan modal, harta benda di badan usaha. Di samping itu ialah menyempurnakan pembagian kerja, desentralisasi pelaksanaan hak-hak, tanggung-jawab dan kewajiban dari pelaku kepemilikan Negara terhadap BUMN dan modal investasi Negara di badan usaha, cepat menghapuskan fungsi wakil kepemilikan dari semua kementerian, instansi dan daerah terhadap modal dan harta benda di badan usaha. Menurut banyak pakar, kita jiga perlu ada kesepakatan tentang badan khususs yang mewakili kepemilikan terhadap BUMN dan saham serta sumbangan modal Negara di badan-badan usaha. Tentang hal ini, ibu Mai Thi Anh Tuyet, Anggota Majelis Nasional Viet Nam dari Provinsi An Giang mengatakan: “Tuntutan yang mendesak ialah cepat ada aparat dan manusia yang melaksanakan pengawasan terhadap proses mengelola dan menggunakan modal Negara secara profesional, secara khususs dan independen, alih-alih semua membiarkan kementerian dan komite rakyat merangkap seperti sekarang ini. Pelul cepat membentuk badan khusus yang mewakili modal Negar di badan usaha. Di samping itu, perlu memisahkan barisan pengelola BUMN untuk melaksanakan sistim  pasar dan kontrak kerja dari semua jabatan penyelenggara badan usaha, bersamaan aitu, membarui secara kuat rezim gaji, pendapatan, mekanisme pengawasan menurut mekanisme pasar seperti halnya dengan badan usaha swasta”. 

Ekselarasi peseronisasi

Mekanisme-mekanisme dan langkah-langkah sanksi agar semua organisasi dan perseorangan  melaksanakan secara berhasil-guna hak, tanggung-jawab dan kewajiban yang dilimpahkan, terutama masalah mendorong badan usaha yang telah melakukan peseronisasi untuk melaksanakan pendaftaran transaksi dan listing di bursa efek dan lain-lain akan dengan giat dibuat dan dilaksanakan pada waktu mendatang. Hanya kalau ada kegigihan dan pemecahan ketidakmutakhiran  secara maka badan usaha yang telah direstrukturisasi atau badan usaha yang sedang melakukan peseronisasi baru mendapat syarat yang baik untuk melakukan aktivitas secara berhasil-guna. Deputi Perdana Menteri Viet Nam, Vuong Dinh Hue, Kepala Badan Pengarahan Pembaruan dan Pengembangan Badan Usaha menunjukkan: “Kita tidak bisa mengorbankan  kualitas untuk digantinya dengani laju, pada akhirnya tetaplah kepentingan yang dicapai dari pekerjaan peseronisasi dan setelah peseronisasi, bagaimana pekerjaan manajemen badan usaha dan aktivitasnya terlaksana  secara efektif. Khususnya perhatikan  pekerjaan statistik, pemeriksaan dan pengesahan metode penggunaan lahan dari badan usaha, perlu berfokus pada badan-badan usaha besar dan jumlah badan usaha harus dperiksa kembali oleh instansi pemeriksaan keuangan negara tentang nilai badan usaha”.

Restrukturisasi terhadap BUMN berfokus pada grup-grup ekonomi dan perusahaan umum negara bermaksud membangun badan BUMN punya struktur yang lebih rasional, berfokus pada cabang dan bidang kunci, memberikan produk dan jasa publik yang pokok kepada masyarakat, pertahanan, keamanan, menjadi poros agar ekonomi Negara melaksanakan peranan dominan, merupakan kekuatan materiel yang penting bagi Negara untuk mengarahkan, mengakomodasi dan menstabilkan ekonomi makro. Oleh karena itu, mempercepat proses peseronisasi BUMN sedang diperhatikan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen oleh semua pemerintahan dan instansi  agar proses  mencapai tujuan seperti rencana yang ditetapkan.