UUD-1992
(Foto: rfa.org)

Untuk terus mewarisi watak dan pola umum mesin negara dalam UUD-1992, menginstitusikan pandangan tentang pembangunan Negara hukum, namun rancangan amandemen UUD-1992 telah memperjelas lebih lanjut lagi prinsip pembagian, koordinasi dan pengontrolan antara semua badan negara dalam melaksanakan hak-hak legislatif, eksekutif dan yudikatif; menetapkan secara lebih jelas lagi fungsi dari semua badan dalam melaksanakan hak legislatif, eksekutif dan yudikatif dan menyesuaikan beberapa tugas dan wewenang dari badan-badan tersebut. Rancangan amandemen ini juga memanifestasikan secara jelas isi pembaruan organisasi dan aktivitas pemerintah menurut arah membangun administrasi yang tunggal, mulus, murni, kuat dengan organisasi yang ramping dan rasional; meningkatkan demokrasi dan hukum dalam tata laksana pemerintah. 

Deputi Menteri Hukum Vietnam Hoang The Lien
(Foto: laodong.com.vn)

Deputi Menteri Hukum Vietnam Hoang The Lien memberitahukan: “Kita mentransparankan badan mana yang adalah badan eksekutuf dan badan mana yang adalah badan yudikatif. Dulu, kita hanya mengakui 3 bagian dalam mesin Negara, menuntutnya supaya berkoordinasi dan pembagian tugas secara jelas tapi karena kita belum menetapkannya secara jelas maka dalam proses aktivitasnya mengalami banyak kesulitan. Contohnya ialah kita menetapkan sangat banyak tugas dalam reformasi yudikatif tapi laju pelaksanaannya sangat lambat karena hanya berputar-putar pada masalah yudikatif itu terdiri dari apa saja. Di negara-negara lain, yudikatif hanyanya mengurusi pemeriksaan pengadilan, jika bicara tentang yudikatif berarti bicara tentang pemeriksaan pengadilan. Sedangkan konsep kita tentang yudikatif ialah penyelidikan, penggugatan dan pengadilan, dengan begitu aktivitasnya sangat luas dan sulit untuk menetapkan dimana posisi badan ini. Contoh yang lain ialah pelaksanaan hukuman dikelola oleh pemerintah, maka tidak bisa masuk tanah yudikatif”.

Ilustrasi
(Foto: danchimviet.info)

Selain itu, dalam rancangan amandemen UUD-1992 juga ada hal baru tentang penetapan secara konstitusional atas satuan administrasi wilayah dan pemerintahan daerah, pada latar belakang Vietnam melakukan reformasi administrasi dan organisasi mesin pemerintahan daerah. Menurut rancangan amandemen ini, penyelenggaraan aktivitas pemerintahan daerah diperbarui menurut arah menjamin kemandirian dan bertanggung jawab sendiri dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam skala hak otonominya; membangun pola pemerintahan daerah dengan pembedaan tentang organisasi, wewenang dari pemerintahan di pedesaan, perkotaan, laut dan pulau, guna meningkatkan hasil guna pengelolaan negara. 

Magister Ilmu Hukum, Nguyen Kim Ngan memberitahukan: “Amandemen UUD kali ini telah mencapai perkembangan dalam hal organisasi mesin negara. Sebenarnya, dalam UUD-1992 masih belum ada pembaruan-pembaruan tentang organisasi mesin negara dilakukan sesuai dengan semangat amandemen negara hukum 2001, hanya ada beberapa amandemen secara umum saja, wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah belum kongkrit. Ini merupakan keterbatasan sehingga perkembangannya belum bisa mencapai seperti yang kita inginkan. Kali ini, kita harus melakukan satu langkah pembaruan lagi”.

Banyak konferensi tentang rancangan amandemen UUD-1992 telah diadakan
(Foto: mpi.gov.vn)

Bisa dikatakan, semua ketentuan yang kongkrit tentang mesin negara dalam rancangan amandemen UUD-1992 terus menegaskan watak dan pola umum dari sistim politik dan mesin Negara yang sudah ditetapkan dalam Program Politik dan UUD-1992, bersamaan itu menginstitusikan pandangan dan haluan dalam membangun dan menyempurnakan Negara hukum sosialis Vietnam dewasa ini. Semua pembaruan tersebut akan memperkuat daya guna pengelolaan negara pada latar belakang Vietnam sedang melakukan integrasi secara kuat pada kawasan dan dunia./.