Kekeringan di Kotamadya Walgett, Australia. (Foto: AFP/VNA)

Konferensi ini menghimpun sekitar 40 menteri dan kepala negara papan atas dunia di bidang lingkungan hidup dan energi. Isu-isu seperti: investasi pada energi terbarukan, bantuan keuangan bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi, pengembangan energi bersih dan lain-lain menjadi titik berat Konferensi.

Banyak ide yang praktis

Konferensi tersebut menyepakati gagasan pembentukan aliansi internasional untuk menghapuskan semua bentuk subsidi dan prioritas pajak bahan bakar fosil. Ide ini diusulkan oleh Menteri Iklim Belanda, Rob Jetten, dan pemerintah Belanda akan secara aktif melakukan penggerakan agar aliansi ini segera lahir dalam beberapa minggu ke depan, sebelum Konferensi COP 28 yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 30 November hingga 12 Desember di Dubai (Uni Emirat Arab -UAE).

Doktor Fatih Birol, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA), mengatakan bahwa membangun peta jalan yang jelas untuk menghapuskan bahan bakar fosil adalah salah satu dari lima syarat yang menentukan apakah konferensi COP 28 yang mendatang akan berhasil atau tidak. Syarat-syarat yang tersisa ialah meningkatkan investasi energi terbarukan sebanyak tiga kali lipat, meningkatkan efisiensi energi sebanyak dua kali lipat, mengurangi ketegangan geopolitik dan membangun mekanisme bantuan keuangan untuk energi hijau di negara-negara berkembang. Ibu Teresa Ribera, Menteri Energi Spanyol, negara tuan rumah Konferensi dan juga negara yang memikul jabatan Presiden Dewan Eropa secara bergilir, mengatakan bahwa pembentukan aliansi penghapusan semua prioritas untuk bahan bakar fosil akan menjadi langkah pertama.

Sebelumnya, pada pertemuan dari industri minyak dan gas yang diadakan di Ibukota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UAE), yang dipimpin oleh Presiden COP 28, Sultan al-Jaber, lebih dari 20 perusahaan minyak dan gas global dengan aktif menyambut seruan menuju ke target emisi nol bersih pada tahun 2050 dan emisi metana mendekati nol pada tahun 2030.

Presiden COP 28, Sultan al-Jaber (Foto: AFP/VNA)

Masih banyak kendala

Menurut Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, yang diadopsi pada Konferensi COP 21 (pada tahun 2015, di Paris), sebanyak 195 negara anggota sepakat untuk membatasi kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius dibandingkan periode pra-revolusi industri (pada tahun 1950-an dari abad ke-19), berusaha membawa angka ini ke taraf 1,5 derajat Celsius.

Sejak saat itu sampai sekarang, banyak negara yang mendapat lebih banyak kemajuan dalam perang menanggulangi perubahan iklim. Namun nyatanya, setelah sedikit menurun di masa pandemi Covid-19, emisi kembali meningkat.

Untuk mencapai nol emisi bersih pada tahun 2050, mulai sekarang hingga akhir dekade ini, emisi batubara juga perlu dikurangi sekitar 67 - 82%, dan transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan harus dilakukan lebih cepat sebanyak 6 kali lipat. Negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa harus menetapkan target netralitas karbon dalam 5 tahun, dari tahun 2040-2045, dan Tiongkok dalam 10 tahun, hingga tahun 2050, untuk mempertahankan target dalam kerangka Perjanjian Paris tentang mengekang pemanasan melebihi ambang batas 1,5°C dibandingkan masa pra-industri.

Namun, saat ini negara-negara masih terpecah belah, antara di satu pihak yang menuntut kesepakatan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan pemanasan global dan di pihak lainnya adalah negara yang bertekad untuk mempertahankan peranan batu bara, minyak, dan gas alam. Selain itu, ketegangan geopolitik juga merupakan hambatan utama dalam aksi iklim. Oleh karena itu, hasil-hasil yang dicapai pada KTT tentang Perubahan Iklim dan Energi di Spanyol memberikan suara dalam perjuangan menanggulangi perubahan iklim, menyerukan negara-negara untuk mempercepat aksi dan mencegah pemanasan bumi./.