Badan Pengarahan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pusat melakukan temu kerja di provinsi Ha Nam   (Foto: vov.vn)

Selama ini, delapan pokja dari Badan Pengarahan Pusat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sedang memeriksa, melakukan inspeksi, membuka gugatan, menginvestigasi, membawa ke pengadilan dan mengadili perkara korupsi dan ekonomi yang serius di 20 daerah dan semua kementerian serta instansi di seluruh negeri untuk meningkatkan hasil-guna pekerjaan menemukan dan menangani korupsi pada waktu mendatang.

Mencegah dan selangkah demi selangkah memundurkan korupsi

Bisa dikatakan, di mana ada kepentingan, di situ mudah terjadi  korupsi. Selama bertahun-tahun ini, Partai Komunis dan Negara Vietnam senantiasa membimbing dan mengeluarkan orientasi dan solusi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Tujuannya ialah mencegah, selangkah demi selangkah memundurkan korupsi, menciptakan perubahan yang jelas untuk menjaga kestabilan politik, mengembangkan sosial-ekonomi, memperkokoh kepercayaan rakyat, membangun Partai Komunis dan Negara yang sehat dan kuat, barisan pejabat dan pegawai negeri yang berdisiplin, lurus, mengaitkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan keborosan dengan membangun dan merektifikasi Partai serta mengembangkan demokrasi.

Solusi bimbingan yang dilakukan dalam pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi sangat keras, di antaranya memperhatikan penanganan terhadap tindakan-tindakan korupsi. Menurut itu, orang yang melakukan perilaku korupsi ditangani secara gigih dan serius tentang tanggung-jawab politik, administrasi atau  pidana tanpa memperdulikan siapa mereka dan punya jabatan apa. Anggota Partai Komunis yang punya indikasi melakukan korupsi, keborosan, prestisenya merosot dan walaupun belum disimpulkan oleh badan-badan fungsional, tapi Komite Partai tetap mempelajari dan menempatkan di pekerjaan lain. Pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi memperhatikan masalah pengembalian harta benda yang diperoleh dari korupsi, memberikan sanksi keras terhadap orang-orang yang melakukan korupsi secara terorganisasi dan menimbulkan akibat yang amat serius. Badan-badan fungsional Vietnam telah cepat menambahkan tindakan-tindakan korupsi baru yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memperhatikan sanksi-sanksi denda untuk meningkatkan kemampuan mengembalikan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Partai Komunis dan Negara Vietnam telah melakukan sanksi-sanksi penanganan terhadap orang-orang yang melakukan korupsi, di antaranya, bentuk penanganan disiplin yang sangat keras. Menurut Ketentuan nomor 94-QD/TW tanggal 15 Oktober 2007 dari KS PKV tentang penanganan disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran pada umumnya, maka “disiplin dari Partai Komunis tidak mengganti disiplin administrasi, disiplin ormas dan bentuk-bentuk penanganan dengan hukum, sekaligus menentukan secara jelas 10 kelompok tindakan yang meningkatkan taraf disiplin terhadap anggota partai yang melakukan korupsi.

Tidak ada zona larangan dalam penanganan perilaku korupsi

Pasal 69 dari Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Vietnam menentukan penanganan terhadap orang-orang yang melakukan perilaku korupsi sebagai berikut: Orang yang melakukan perilaku korupsi akan dikenai disiplin dan dituduh tanggung-jawab pidana sesuai dengan sifat dan taraf pelanggarannya, dalam keadaan telah dikenai hukuman tentang tindakan korupsi dan perkara serta keputusan telah berlaku secara hukum, maka harus diberhentikan dari pekerjaan, bagi anggota Majelis Nasional dan anggota Dewan Rakyat, tentunya kehilangan hak ke anggotaan Majelis Nasional dan keanggotaan Dewan Rakyat. Para pemimpin Partai Komunis, Negara, Majelis Nasional dan Pemerintah, dalam semua kontak dengan para warga telah menegaskan tidak ada zona larangan dalam menangani orang-orang yang melakukan perilaku korupsi.

Secara hukum, orang yang melakukan perilaku korupsi bergantung pada tarap dan sifat perilakunya  bisa diterapi dengan bentuk-bentuk bermacam sanksi. Yang paling keras ialah sanksi-sanksi pidana  dengan tarap hukuman penjara dari 2 sampai 7 tahun, yang paling tinggi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain itu tergantung pada setiap kasus, orang yang melakukan kejahatan bisa dikenai sanksi-sanksi tambahan seperti dilarang memegang jabatan tertentu, menerapkan sanksi denda, menyita sebagian atau  seluruh harta benda. Kalau menimbulkan kerugian tentang harta benda, harus bertanggung jawab  memberikan sanitasi menurut ketentuan udang-undang.

Sanksi-sanksi menangani korupsi dalam sistim perundang-undangan Vietnam yang masih secara terus-menerus diamandir dan disempurnakan menurut arah keras dan lengkap.  Departemen Politik Dalam Negeri  Komite Sentral Partai Komunis Vietnam berkoordinasi dengan Program Perkembnagan Perseriktan Bangsa-Bangsa (UNDP) baru-baru ini mengadakan lokakarya menyempurnakan sanksi-sanksi menangani korupsi dalam  Undang-Undang tentang  Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Vietnam. Beberapa  daerah menaruh perhatian khusus pada pekerjaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan keborosan, membentuk tim-tim kerja yang khusus menangani informasi tentang korupsi. Perihal 8 pokja memeriksa, melakukan inspeksi, membuka gugatan, menginvestigasi, membawa ke pengadilan dan mengadili semua perkara korupsi dan perkara ekonomi yang sedang digelarkan di 20 daerah menunjukkan haluan yang konsisten dari Partai Komunis dan Negara Vietnam ialah gigih dan tekun dalam perjuangan mencegah dan memberantas korupsi dan keborosan.