Segera setelah Kantor Pemerintah menyampaikan bimbingan Perdana Menteri Pemerintah tentang masalah mencegah bahaya informasi fabrikasi di internet, di beberapa situs jaringan sosial dan blog terus memuat informasi-informasi yang membela bahwa menulis dan mengajukan komentar di internet adalah hak kebebasan informasi, masalah mengetatkan pengelolaan terhadap internet adalah melanggar “kebebasan berbicara”, “kebebasan pers” dan lain-lain. Tentang sidang pengadilan untuk memeriksa para blogger, beberapa organisasi asing menyatakan “kecemasan” tentang situasi kebebasan berbicara  dan hak azasi manusia di Vietnam. Akan tetapi, perlu  ditegaskan bahwa semua kecemasan ini tidak punya dasar ilmiah. Di Vietnam atau banyak negara lain di dunia, semua informasi di internet harus menaati ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang kongkrit, harus menjamin keobyektifan dan keakuratan. Semua informasi pemutar-balikan, fabrikasi dan penodaan terhadap perseorangan dan organisasi merupakan pelanggaran dan pelanggarnya harus memikul tanggung-jawab di depan hukum. Masalah memperkuat penyelidikan dan penanganan semua website menurut bimbingan Perdana Menteri Pemerintah atau hukuman yang dikenakan oleh  semua pengadilan terhadap para blogger berada dalam proses memperkuat pengelolaan informasi di internet sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan undang-undang, menjamin agar semua penduduk dapat melaksanakan secara lengkap haknya dalam kerangka undang-undang. Tentang hal ini, Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam, Nguyen Bac Son telah menjunjukkan: “Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam telah menyusun rancangan amandemen tentang pengelolaan dan penggunaan semua informasi di internet. Selama waktu lalu, Kementerian ini juga melaksanakan banyak langkah untuk mengelola dan menertibkan kesalahan-kesalahan tentang  pemuatan informasi di internet menurut arah yang ringan diperingatkan, dikritik, yang lebih tinggi lagi dikenai hukuman administrasi dan yang lebih berat lagi dilucuti  nama domain dan ditarik surat izinnya. Kalau melanggar undang-undang negara akan dilimpahkan kepada lembaga-lembaga pembelaan hukum untuk dituntut tanggung-jawab kriminalitasnya”.

Juga harus dikatakan lagi bahwa di negara-negara berkembang, tempat yang dianggap sebagai wilayah dari kebebasan berbicara dan kebebasan pers, pemerintah negara-negara ini juga mengajukan pasal-pasal yang kongkrit untuk mengelola informasi di internet dan banyak perseorangan dan organisasi yang melanggar-nya akan ditindak. Polisi Italia pernah menangkap Roberto Mancini, seorang blogger, 59 tahun dan  menjatuhkan denda sebesar USD 16.900  karena orang ini telah memasukkan informasi-informasi yang memutar-balikan dan  memfitnah orang lain. Di Perancis, Christophe Grebert telah memasukkan tulisan-tulisan di  blog untuk mencela Wali Kota Puteaux yang isinya bersifat pemutar-balikan dan fabrikasi telah ditangkap dan ditangani oleh polisi setempat. Pengadilan Mesir telah menjatuhkan hukum penjara tiga tahun terhadap blogger Suleiman, 22 tahun karena melakukan tindakan melecehkan agama Islam dan tulisan yang isinya melecehkan Presiden di jaringan internet. Sedangkan, di Amerika Serikat, masalah blogger yang memasukkan tulisan fabrikasi di internet yang digugat dan ditangani di depan pengadilan juga tidak langka. Di Federasi Rusia, pada 30 July lalu, Presiden Rusia, Vladimir Putin telah membubuhkan tanda tangan untuk memberlakukan undang-undang amandemen tentang internet Rusia. Undang-Undang ini menentukan aktivitas semua website yang memuat informasi-informasi yang dianggap berbahaya, semuanya dilarang. Sementara itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin juga membubuhkan tanda tangan untuk memberlakukan undang-undang anti fitnahan. Orang yang melakukan fitnahan, termasuk juga melakukan fitnahan di internet akan  dikenakan banyak bentuk hukuman, diantaranya ada hukuman penjara dan denda uang sebesar sampai Rubel 5 juta.

          

Bisa dilihat, tergantung pada institusi politik dan syarat sosial di setiap negara untuk melakukan pengelolaan yang berbeda-beda terhadap informasi di internet, akan tetapi, prinsip umum ialah tidak menerima informasi yang memutar-balikkan, menodai dan melanggar hak dan kepentingan yang sah dari perseorangan, organisasi dan yang lebih tinggi ialah melanggar keamanan nasional. Dan oleh karena itu, perihal Negara Vietnam mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan informasi di internet maupun menangani semua perseorangan dan organisasi yang melakukan pelanggaran juga sesuai dengan kenyataan bersama, sesuai dengan semua ketentuan dari hukum internasional tentang hak azasi manusia, diantaranya ada konvensi internasional tentang hak sipil dan hak politik./.