(VOVWORLD) - Perdana Menteri (PM) Nguyen Xuan Phuc, Kamis (21 Februari), di Kota Ha Noi telah memimpin konferensi Badan Pengarahan Pemerintah urusan Reformasi Administrasi untuk menggelarkan tugas tahun 2019. Menurut itu, pada tahun ini, Pemerintah Viet Nam melaksanakan pedoman aksi “berdisiplin, bersih dan lurus, bertindak, kreatif, melesat dan efektif” dalam melakukan reformasi administrasi untuk membawa Viet Nam masuk ke besar pertama di ASEAN tentang lingkungan investasi dan bisnis.
Ilustrasi (Foto: VNA) |
Selama tahun-tahun belakangan ini, pekerjaan reformasi administrasi mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Viet Nam dengan bimbingan-bimbingan yang gigih untuk mempercepat proses reformasi, turut menyelesaikan semua target sosial-ekonomi dan selangkah demi selangkah memenuhi kebutuhan perkembangan dan integrasi Tanah Air. Hingga kini, panorama reformasi administrasi di Viet Nam telah mencapai banyak aksentuasi penting, dicatat dan dinilai tinggi oleh rakyat, badan usaha komunitas internasional. Keberhasilan-keberhasilan itu telah dan sedang semakin tersebar-luas, meniupkan “api” reformasi yang intensif dan ekstensif dari pusat sampai daerah.
Taraf pendekatan jasa publik elektronik dari warga Viet Nam meningkat 29 tingkat
Pemerintah Viet Nam aktif dan gigih memperhebat reformasi administrasi melalui pemberlakuan banyak resolusi dan instruksi untuk memperhebat reformasi prosedur administrasi di beberapa bidang titik berat. Pemerintah Viet Nam juga menyempurnakan Badan Pengarahan Pemerintah urusan Reformasi Administrasi untuk meningkatkan kualitas dan hasil-guna bimbingan dan penyelenggaraan reformasi administrasi. Panorama reformasi administrasi telah menciptakan banyak selar penting di bidang pembangunan, pertanahan, investasi, bisnis, perpajakan, perbendaharaan, beacukai dan lain-lain. Pembangunan E.Goverment yang dikaitkan dengan reformasi administrasi telah dilaksanakan untuk meningkatkan hasil-guna reformasi administrasi. PM Nguyen Xuan Phuc menegaskan: “Pembangunan E.Goverment harus dikaitkan dengan tanggung-jawab pemimpin, memperhebat teknologi informasi dalam reformasi administrasi, menjamin pelaksanaannya secara efektif. Oleh karena itu, Viet Nam sedang membentuk Komite Nasional tentang E.Goverment yang diketuai oleh PM Pemerintah, langsung membimbing para anggota lain dari komite ini yang adalah para Deputi PM dan para menteri yang bersangkutan, bersamaan itu, perlu ada partisipasi dari sektor swasta untuk mengembangkan hasil-guna kerjasama publik-swasta dalam menggelarkan tugas ini”.
Sekarang ini, di Viet Nam ada 39 daerah yang telah membangun dan menggelarkan pola pusat administrasi publik tingkat provinsi dan menerapkan teknologi dalam memecahkan dokumen prosedur administrasi untuk warga. Pada paro ke-2 tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri Viet Nam berkoordinasi dengan badan-badan yang bersangkutan melakukan survei terhadap 30.000 warga dan badan usaha untuk mengabdi penetapan Indeks reformasi administrasi (PAR Index) dan Indeks kepuasan warga dan organiasi terhadap pelayanan administrasi (SIPAS). Hasilnya menunjukkan bahwa taraf pendekatan jasa publik elektronik dari warga Viet Nam meningkat 29 tingkat pada tahun 2018.
Mendorong proses reformasi administrasi yang dikaitkan dengan target perkembangan sosial-ekonomi
Pada tahun 2019, Pemerintah dan PM Pemerintah Viet Nam menaruh perhatian khusus terhadap tugas reformasi administrasi dan memberikan bimbingan yang menjelujuri dan menyeluruh untuk mendorong proses reformasi yang dikaitkan dengan tujuan perkembangan sosial-ekonomi sejak awal tahun. Dalam Resolusi-Resolusi nomor 1 dan nomor 2 yang diberlakukan oleh Pemerintah sejak hari-hari awal tahun ini telah menunjukkan secara jelas semua target dan tugas tentang reformasi administrasi. Pada pihak daerah-daerah, Kota Ha Noi telah menargetkan akan ada 80% jumlah prosedur administrasi dari dinas, badan, instansi, Komite Rakyat kabupaten, kotamadya dan kecamatan mendapat jasa online. Kota Da Nang (Viet Nam Tengah) untuk pertama kalinya menggelarkan proses “tiga dalam satu” ketika memecahkan tiga jenis surat keterangan untuk sekali saja yaitu akta kelahiran, pendaftaran pemukiman tetap, pemberian kartu asuransi kesehatan untuk anak berusia 6 tahun. Pada pihak kementerian dan instansi, Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Viet Nam adalah unit tipikal dengan kebijakan pembangunan E.Goverment yang dikaitkan dengan reformasi administrasi. Ngo Giang, Wakil Kepala Direktorat Organisasi dan Kekaderan dari Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Viet Nam memberitahukan: “Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Viet Nam menetapkan pandangan yaitu pembangunan E.Goverment menurut arah membarui cara pelayanan, mengambil warga dan badan usaha sebagai sentral, mengaitkan secara erat dan sinkron reformasi administrasi dan pembaruan cara kerja dengan penerapan teknologi informasi, menetapkan penerapan teknologi informasi sebagai instrumen yang efektif untuk membangun dan mendorong reformasi administrasi dan mengambil kepuasan perseorangan dan organisasi sebagai ukuran dalam mengembangkan E.Goverment di kementerian ini”.
Pedoman Pemerintah Viet Nam pada tahun 2019 ialah “berdisiplin, bersih dan lurus, bertindak, kreatif, melesat dan efektif” dalam reformasi administrasi. Pemerintah Viet Nam berusaha membawa Viet Nam masuk ke golongan pelopor di ASEAN tentang lingkungan investasi dan bisnis yang kondusif untuk membebaskan tenaga produktif dan semua warga serta badan usaha mengembangkan kearifan guna melakukan start-up bisnis. Yang kedua ialah administrasi demi kebutuhan warga juga terus dilaksanakan secara efektif di semua badan administrasi, termasuk juga unit usaha publik menurut arah ramping, berdaya-guna dan berhasil-guna untuk memenuhi Revolusi Industri 4.0 dan integrasi ekonomi yang dijalankan oleh Tanah Air