PM PHam Minh Chinh berpidato di konferensi  (Foto: vov)

Dari 2005, setelah Protokol Kyoto menjadi efektif, beberapa kebijakan dan undang-undang yang terkait langsung dengan perubahan iklim telah diberlakukan Viet Nam. Undang-undang terkait perubahan iklim ditentukan di banyak bidang yang berbeda, langsung atau terkait seperti sumber kekayaan air, keanekaragaman hayati, pertanian, kehutanan, pembangunan, irigasi, perhubungan, energi, industri, kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Di antaranya Undang-Undang Pelestarian Lingkungan 2014 menyediakan satu bab yang menentukan upaya menghadapi perubahan iklim yang meliputi ketentuan-ketentuan umum tentang menghadapi perubahan iklim, menyelipkan upaya menghadapi perubahan iklim ke dalam stategi, perancangan, rencana pembangunan sosial-ekonomi, pengelolaan emisi gas rumah kaca, zat-zat yang mengurangi lapisan ozone, pengembangan energi terbarukan, produksi, konsumsi yang akrab lingkungan, pengembalian energi dari badhn limbah, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kerja sama internasional tentang menghadapi perubahan iklim.

Penjaminan HAM pada latar belakang perubahan iklim di Viet Nam didekati dengan dua arah yakni berupaya menyusun sistem perundang-undangan, kebijakan tentang perubahan iklim dan menyelipkan masalah menghadapi perubahan iklim ke dalam kebijakan dan undang-undang dari beberapa instansi dan bidang yang terkait langsung. Semua isi tentang penjaminan HAM dalam kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim di Viet Nam disusun berdasarkan konvensi-konvensi internasional yang terkait perubahan iklim di mana Viet Nam menjadi anggotanya, mengaitkan tanggung-jawab pelaksanaan semua tuntutan tentang menghadapi perubahan iklim dalam aktivitas produksi, bisnis, jasa dari semua organisasi dan individu bagi badan-badan negara yang berwewenang dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan negara. Penjaminan HAM di bidang kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim dikaitkan penjaminan hak mendekati informasi tentang lingkungan, salah satu hak dasar manusia, termasuk kelompok hak sipil-politik. Dengan kondisi saat ini, hak mendekati informasi tentang lingkungan adalah satu instrumen yang efektif dalam memperkuat tanggung-jawab pemberian informasi dari semua organisasi dan individu, turut melindungi hak dan kepentingan warga yang sah dalam melaksanakan kebijakan dan ketentuan tentang perubahan iklim.

Penjaminan HAM dalam kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim di Viet Nam terkait penyusunan perancangan pelestarian lingkungan. Perancangan tentang pelestarian lingkungan di Viet Nam memiliki visi jangka panjang dan keseluruhan tentang perlindungan lingkungan, mengaitkan perlindungan lingkungan dengan pembangunan sosial-ekonomi dan menjadi dasar untuk menyesuaikan atau membangun berbagai perancangan pembangunan lainnya, terutama pembangunan yang berkelanjutan. Penjaminan HAM dalam kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim pun terkait pembinaan strategi, perancangan dan rencana pembangunan sosial-ekonomi, dan berbagai proyek investasi. Dengan demikian, semua perancangan dan rencana pembangunan sosial-ekonomi, perancangan pembangunan instansi, bidang dan proyek investasi harus menilai lingkungan strategis sesuai proses dan prosedur yang ditentukan.

HAM juga dijamin Viet Nam dalam kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim yang terkait pengelolaan emisi gas rumah kaca, pengembalian energi dari bahan limpah, produksi dan konsumsi yang akrab lingkungan, dalam pembangunan dan penerapan sains teknologi. Viet Nam memprioritaskan penelitian, transfer dan penerapan teknologi tentang menghadapi perubahan iklim. Viet Nam pun menjamin HAM dalam kebijakan dan undang-undang tentang perubahan iklim yang terkait eksploitasi yang berkelanjutan semua sumber daya alam sesuai target perlindungan lingkungan, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tidak hanya menyempurnakan sistem kebijakan dan undang-undang, dan proaktif membangun skenario-skenario menghadapi perubahan iklim, Viet Nam pun aktif bekerja sama dan berpartisipasi dalam beberapa mekanisme internasional tentang penjaminan HAM di konteks perubahan iklim. Sejak 2014 hingga saat ini, Viet Nam secara rutin ikut menyusun dan menyampaikan banyak  resolusi tentang penjaminan hak kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia di latar belakang perubahan kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dipelajari dan disahkan. Juga harus bicara tentang komitmen politik Pemerintah Viet Nam yang kuat dalam menghadapi kekhawatiran global tentang perubahan iklim. Tidak hanya di konferensi COP-26 ini saja, tetapi di semua forum kerja sama internasional tentang perubahanan iklim atau kontak-kontak diplomatik selama ini, para pemimpin Viet Nam senantiasa menegaskan tekad melaksanakan semua komitmen internasional, melaksanakan dengan efektif semua komitmen internasional yang terkait dan ingin bekerja sama dengan negara-negara di bidang penjaminan HAM di tengah perubahan iklim.