Vo Van Thuong berpidato di depan konferensi tersebut  (Foto: vov)

Pada akhir 2011, Truong Chau Huu Danh dan kelompok “Koran Bersih” dijatuhkan hukuman penjaga 14 tahun 6 bulan tentang kejahatan “Menyalahgunakan hak kebebasan demokrasi untuk melanggar kepentingan negara hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan individu”. Pada 24 Maret 2022, Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh mengesahkan keputusan menuntut kasus, dan terdakwa serta memenjarakan sementara Nguyen Phuong Hang, Direktur Umum Perusahaan Persero Dai Nam, Provinsi Binh Duong karena “menyalahgunakan hak kebebasan demokrasi untuk melanggar kepentingan negara, hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan individu”. Yang terkini, pada 29 Maret 2022, Presiden Umum Perusahaan Persero Grup FLC, Trinh Van Quyet sementara ditahan dan dituntut karena tindakan “Melakukan manipulasi bursa efek”, “Menyembunyikan informasi dalam aktivitas efek” yang terjadi pada 10 Januari 2022 sehingga menimbulkan kerugian serius terhadap investor, memengaruhi aktivitas bursa efek Viet Nam.

Terkait ketiga kasus tersebut, pada konferensi evaluasi sementara 7 tahun pelaksanaan Status koordinasi antara Badan urusan Internal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (KS PKV) dengan Komite Partai Pasukan Keamanan Publik Pusat, Badan Harian Komite Partai Mahkamah Rakyat Agung dan Badan Harian Komite Partai Kejaksaan Rakyat Agung pada 31 Maret 2022 di Kota Ha Noi, Vo Van Thuong, Wakil Kepala Badan Pengarahan Pusat urusan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Penyelewengan meminta semua badan fungsional supaya  menangani dengan tepat waktu dan serius semua kasus korupsi dan penyelewengan, terutama pelanggaran yang menantang garis politik Partai Komunis dan hukum negara serta menantang opini umum masyarakat. “Ketiga kasus yang kita tangani baru-baru ini memiliki efek masyarakat sangat baik. Menurut hemat saya, semua pelanggaran ini menantang garis politik, haluan Partai Komunis dan hukum negara serta opini umum masyarakat. Cara penanganan itu serius, tepat waktu”.

Tentang ketiga kasus tersebut, Trinh Xuan An, anggota penuh waktu Komisi Pertahanan dan Keamanan Majelis Nasional Viet Nam mengatakan: “Melalui penanganan ketiga kasus tersebut ditunjukkan peran pengarahan Partai Komunis sangat besar, proaktif, luwes, dan sangat serius. Kita tidak punya zona laragan bagi obyek manapun meski mereka memiliki peran sangat besar dalam perekonomian, oleh karenanya saya berpendapat bahwa prinsip tertinggi ialah harus menghormati hukum”.

Menurut pengacara Nguyen Van Chien dari rombongan pengacara Kota Ha Noi, satu masyarakat yang berbudaya ialah semua warga harus hidup dan bertindak sesuai hukum, semua tindakan masyarakat harus menaati supremasi hukum. Tindakan-tindakan yang dilakukan orang-orang tersebut melanggar hukum, merosot kepercayaan sebagian warga, menghilangkan kewibawaan, memengaruhi kepemimpinan Partai Komunis terhadap rakyat. “Menurut kebijakan Partai Komunis dan Negara yang membangun negara hukum dan masyarakat yang berbudaya, semua tindakan yang ditetapkan melanggar hukum tentunya ditangani oleh hukum”.

Dengan pelanggaran-pelanggaran yang menantang garis politik Partai Komunis dan hukum negara dan menantang opini umum masyarakat perlu ditangani oleh seluruh masyarakat, terutama badan-badan berwenang dalam melindungi hukum, melindungi kepentingan yang sah warga. Semua penanganan terhadap kelompok “Koran Bersih”, menuntut terdakwa Nguyen Phuong Hang atau menuntut dan sementara menahan Trinh Van Quyet menunjukkan Viet Nam tengah melaksanakan dengan serius hukum, meneruskan proses menyempurnakan institusi negara hukum sosialis.