(VOVworld) - Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar-1992 (UUD-1992) punya banyak hal yang baru dalam ketentuan bidang ekonomi, menyerap partisipasi dari para pakar, peneliti ekonomi dan badan- badan usaha dalam memberikan pendapat. Diantaranya, menetapkan sifat perekonomian, tidak menetapkan secara kongkrit unsur- unsur ekonomi…adalah hal fokus yang mendapat sorotan para pakar dan peneliti.
Pasal 54 Rancangan Amandemen UUD-1992 menetapkan sifat dari unsur-unsur ekonomi dan tidak mencantumkan nama kongkrit dari setiap unsur. Ini merupakan hal baru yang dicatat para pakar dan peneliti ekonomi sebagai telah memanifestasikan secara umum dan kental tentang ekonomi pasar menurut pengarahan sosialis. Dengan demikian, semua unsur ekonomi setara, tidak menetapkan unsur ekonomi mana yang dominan.
Menurutnya, perekonomian Vietnam adalah perekonomian pasar menurut pengarahan sosialis dengan banyak bentuk kepemilikan, banyak unsur ekonomi. Nguyen Ngoc Bao, Wakil Ketua Dewan Komisaris Grup Baja Vietnam-Jerman beranggapan bahwa kalau UUD dan undang-undang menciptakan kesetaraan, maka akan bisa mengembangkan kekuatan perekonomian yang berkesinambungan, meningkatkan sumber modal, mendatangkan efektivitas badan-badan usaha dan perekonomian Tanah Air. Nguyen Ngoc Bao mengatakan: “Hal yang baru dalam rancangan amandemen UUD kali ini ialah tidak mengedepankan unsur-unsur ekonomi kongkrit. Itu adalah satu indikasi yang sangat baik. Karena ketika kita mengedepankan unsur-unsur ekonomi kongkrit, maka unsur-unsur ekonomi juga akan sangat mudah terkena diskriminasi. Kita menegaskan: unsur-unsur ekonomi harus sama-sama bertanggung jawab terhadap hukum dan unsur-unsur ekonomi harus punya kewajiban yang tunggal, negara melindungi hak itu yaitu beraktivitas sesuai dengan hukum”.
Namun, menurut hemat Dang The Vinh, Wakil Kepala Komisi Ekonomi Majelis Nasional, rancangan amandemen UUD-1992 tidak mengungkapkan unsur ekonomi negara tentang kepemilikan sejumlah besarnya harta benda dalam perekonomian adalah hal yang perlus dipertimbangkan. Sependapat dengan masalah ini, bapak Nguyen Viet Thong, Sekretaris Jenderal Dewan Teori Komite Sentral, mengatakan bahwa UUD harus memperhitungkan kestabilan jangka panjang. Maka kalau UUD mencantumkan semua unsur ekonomi, hal itu mungkin bisa sesuai dengan saat sekarang, tapi bisa menjadi terbelakang ketika semua unsur ekonomi itu mengalami dinamika. Dia memberitahukan: “Saya beranggapan bahwa rancangan amandemen UUD kali ini tidak mengungkapkan dan menguraikan unsur-unsur ekonomi, karena tidak menguraikan, maka sementara orang mengerti bahwa Partai Komunis dan Negara melepaskan peranan dominan dalam ekonomi milik Negara. Kalau bicara begitu adalah tidak akurat, kalau dikatakan, UUD tidak menetapkan peranan dominan dari ekonomi Negara adalah tepat, tapi jika bicara bahwa Partai Komunis dan Negara melepaskan peranan dominan Negara adalah tidak benar”.
Sementara itu, banyak pendapat lain meminta agar harus ditegaskan dalam pasal 54 tentang peranan Negara dalam menciptakan syarat yang sama bagi perkembangan dan sumbangan dari semua unsur ekonomi. Menurut hemat dari beberapa peserta, meski pasal 55 dan pasal 56 dalam rancangan amandemen UUD kali ini juga telah diungkapkan, tapi tetap belum memanifestasikan bahwa Negara akan menjamin pendekatan sumber-sumber daya yang sama agar semua unsur ekonomi berkembang bersama. Juga sepandangan dengan ini, ada peserta meminta supaya memgerikan tambahan dalam pasal 54 ialah Negara membuat kebijakan bantuan kepada setiap unsur ekonomi menurut tuntutan perkembanganan Tanah Air agar tidak ada pembanding-bandingan dalam proses melaksanakan undang-undang.
Ketentuan tentang Peranan pengelolaan Negara dalam perekonomian juga diamandir dan disempurnakan dengan banyak isi baru dalam Pasal 53, misalnya Negara membangun dan menyempurnakan institusi ekonomi, menjamin agar perekonomian berdinamika menurut ketentuan pasar, mendorong konektivitas kawasan, menjamin perkembangan secara harmonis antara zona-zona daerah dan kemanunggalan perekonomian. Hoang Dang Quang, Wakil Harian Sekretaris Partai Komunis Provinsi, Kepala delegasi anggota Majelis Nasional Vietnam propinsi Quang Binh (Vietnam Tengah) menegaskan bahwa menambahkan dan mengembangkan eknomi berbasis pengetahuan dalam mengembangkan dan memperkuat industrialisasi dan modernisasi Tanah Air adalah sepenuhnya sesuai dengan strategi perkembangan Tanah Air yang ditetapkan oleh Partai Komunis Vietnam. Hoang Dang Quang menjelaskan: Partai Komunis Vietnam telah menetapkan orientasi pertama dalam 8 pengarahan besar dalam Program Politik pembangunan Tanah Air pada periode menuju ke sosialisme yalah “Mendorong kuat industrialisasi, modernisasi Tanah Air yang dikaitkan dengan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, menggeliat ke tarap mutakhir dunia”. Hal itu menuntut kita harus mengutamakan pengembangan berbagai cabang dan bidang sains dan teknologi…harus menjemput bola dalam pelaksanaan industrialisasi, modernisasi Tanah Air menurut pola modernisasi yang dipersingkat untuk mengembangkan ekonomi berbasi pengetahuan dan perekonomian Tanah Air.. Oleh karena itu, saya meminta agar Rancangan Amandemen UUD-1992 perlu menetapkan secara jelas Pasal 53 yalah “memperkuat industrialisasi, modernisasi Tanah Air yang dikaitkan dengan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.” itu merupakan masalah yang wajar, sesuai dengan kecenderungan zaman dan sepenuhnya sesuai dengan Program Politik pembangunan Tanah Air pada periode menuju ke sosialisme (penyempurnaan dan perkembangan 2011)”.
Satu negara yang kuat harus mempunyai satu perekonomian yang benar-benar kuat. Pada latar belakang liberalisasi perdagangan sedang berlangsung dengan kecepatan tinggi, perekonomian Vietnam memerlukan langkah-langkah reformasi terobosan untuk bisa mendekati kecenderungan perekonomian dunia. Pengamandiran sistem ekonomi menurut arah kesetaraan antara berbagai unsur ekonomi akan turut menyehatkan perekonomian, mengembangkan semua potensi masyarakat dan memberikan sumbangan pada target umum Tanah Air./.