(VOVworld) - Undang-Undang tentang Badan Usaha (amandemen) dan Undang-Undang tentang Investasi (amandemen) yang baru saja diesahkan oleh Majelis Nasional Vietnam pada persidangan ke-8 adalah dua Undang-Undang yang mendasar, mengatur semua aktivitas di bidang investasi dan bisnis dari para badan usaha Vietnam. Pengesahan terhadap dua Undang-Undang ini mendapatkan penilaian positif dari kalangan pengelola dan komunitas badan usaha dengan harapan akan menciptakan syarat untuk memperbaiki lingkungan investasi Tanah Air.
Persidangan ke-8 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13
(Foto: baodanang.vn)
Sebagian besar badan usaha menyambut pengesahan Majelis Nasional Vietnam terhadap Undang-Undang tentang Investasi (amandemen) dan Undang-Undang tentang Badan Usaha (amandemen) dengan banyak ketentuan yang longgar, misalnya tidak membatasi jumlah cabang bisnis, badan usaha memutuskan sendiri bentuk, isi dan mengelola cap dan lain-lain yang akan menciptakan kesempatan-kesempatan bisnis bagi badan usaha. Ke dua Undang-Undang ini mengajukan ketentuan-ketentuan yang paling umum untuk bidang investasi dan bisnis; menentukan prinsip-prinsip yang paling umum bagi pembentukan dan manajemen badan usaha; diterapkan bagi semua badan usaha yang dibentuk, kecuali beberapa badan usaha yang melakukan aktivitas di bidang-bidang khusus seperti perbankan, asuransi, bursa efek dan lain-lain.
Menjamin kebebasan bisnis dari warga negara dan badan usaha
Pengesahkan Undang-Undang tentang Badan Usaha (amandemen) dan Undang-Undang tentang Investasi (amandemen) merupakan satu kemajuan besar dalam membuka pintu bagi badan-badan usaha untuk bisa bebas melakukan bisnis di bidang-bidang yang tidak dilarang oleh undang-undang, menciptakan satu lingkungan bisnis yang sama derajat antara semua unsur ekonomi, mengurangi prosedur administrasi serta mengurangi biaya bisnis bagi badan usaha. Hal ini sesuai dengan kebiasaan internasional. Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam, Bui Quang Vinh memberitahukan: “Amandemen kali ini bermaksud mengatasi semua kelemahan terhadap pelaksanaan dua Undang-Undang tersebut selama lebih dari sepuluh tahun ini. Isi paling mendasar yang diamandemen dalam Undang-Undang tentang Investasi yaitu metode pendekatan. Metode pendekatan dulu ialah “memilih-memberi”, artinya Undang-Undang menentukan bidang-bidang investasi dan bisnis yang diizinkan. Kali ini, kita menggantinya dengan metode yang lebih transparan dan lebih jelas yaitu “memilih-menghapuskan”. Yaitu apa yang dilarang dan apa yang dibatasi dicantumkan dalam Undang-Undang. Segala yang tidak dilarang oleh hukum, warga negara dan badan usaha bebas melakukan investasi dan bisnis. Masalah kedua ialah semua badan usaha Vietnam tidak perlu mendapat surat pengakuan investasi. Mereka berhak melakukan bisnis secara bebas di semua bidang yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kalau melakukan bisnis di bidang-bidang yang punya syarat, mereka harus memenuhi semua syarat itu. Kemudian, semua badan pengelola Negara akan melakukan pemeriksaan. Kalau belum berhasil tepat akan diminta supaya mengoleksinya, kalau pelanggarannya terlalu besar akan dihentikan”.
Ketika Undang-Undang tentang Investasi dan Undang-Undang tentang Badan Usaha diterapkan secara lancar, maka badan usaha bisa secara mudah memindahkan bidang bisnis kalau melihat keuntungannya lebih tinggi tanpa harus meminta surat izin seperti dulu. Perubahan tersebut akan memperbaiki scara signifikan lingkungan investasi dan bisnis di Vietnam, meningkatkan kemandirian dari badan usaha, membuat mereka lebih luwes dalam rencana produksi dan bisnis. Yang mengiringinya ialah prosedur adminsitrasi di bidang investasi sedang berkecenderungan mengurangi bentuk pemberian izin untuk dipindah ke bentuk memberlakukan ketentuan tentang patokan dan syarat, agar supaya investor mendaftarkan diri pelaksanaan dan badan pengelola akan melakukan pemeriksaan kemudian. Dari ketentuan-ketentuan yang longgar ini, badan usaha akan memikul tanggung-jawab sendiri serta memikul tanggung-jawab terhadap badan-badan negara secara lebih banyak. Ketua Kamar Dagang dan Industri Vietnam, Vu Tien Loc menilai: “Undang-Undang ini mengeluarkan solusi-solusi kuat di atas dasar menciptakan kemudahan maksimal, mengurangi prosedur administrasi, menjamin kebebasan bisnis dari badan usaha, menjamin ketunggalan sistim perundang-undangan tentang bisnis agar semua isi ini tidak hanya diterapkan terhadap badan usaha, tapi semua obyek bisnis lainnya. Ini merupakan penyesuaian yang bersifat terobosan”.
Tantangan terhadap badan pengelola
Diperluasnya bidang-bidang investasi dan bisnis sesuai dengan Undang-Undang baru tersebut akan menciptakan persaingan antara semua badan usaha, tapi juga menciptakan kegalauan tertentu di pasar. Ditambah lagi ialah bidang-bidang investasi menjadi lebih luas berlipat ganda maka akan menciptakan satu tantangan yang tidak kecil terhadap badan pengelola dalam peranan melakukan pemeriksaan kemudian terhadap badan usaha dan investor. Oleh karena itu, perlu ada satu mesin aparat dengan personil-personil yang pandai tentang pemeriksaan kemudian, tanpa menciptakan kerepotan terhadap badan usaha dan investasi. Le Dac Lam, Anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Binh Thuan mengatakan: “Untuk mengembangkan hasil-guna dan daya-guna pekerjaan mengelola badan usaha, maka harus mengkodifikasikan semua ketentuan, menentukan secara jelas hak dant tanggung-jawab antara semua badan pengelola negara untuk mengambil mekanisme yang baik dalam pekerjaan pemeriksaan kemudian”.
Undang-Undang tentang Investasi (amandemen) dan Undang-Undang tentang Badan Usaha (amandemen) resmi berlaku dari tanggal 1 Juli 2015. Badan fungsional dan opini umum mengharapkan bahwa setelah dua Undang-Undang tersebut menjadi efektif akan menciptakan satu tenaga pendorong baru terhadap warga negara dan badan usaha, menciptakan satu gelombang pembentukan badan usaha baru, turut memacu warga negara melakukan investasi dan bisnis, menciptakan jutaan lapangan kerja dan nilai-nilai penting lain kepada Tanah Air./.